Selasa, 15 Oktober 2013

Home » » Komitmen APEC Mendorong Konektivitas Kawasan

Komitmen APEC Mendorong Konektivitas Kawasan

Kerja sama APEC dibentuk dengan pemikiran bahwa dinamika perkembangan Asia Pasifik menjadi semakin kompleks, sehingga diperlukan konsultasi dan kerja sama intra-regional.
Oleh: Aunur Rofiq, Politisi DPP PPP*


Mafaza-Online.Com | SUDUT PANDANG - Indonesia menggelar perhelatan besar, yakni pertemuan KTT APEC di Nusa Dua, Bali. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) adalah organisasi kerja sama ekonomi Asia Pasifik yang beranggotakan negara-negara di kawasan lingkar Pasifik, terdiri dari 21 negara industri, negara miskin dan berkembang. KTT APEC juga diikuti ribuan perusahaan raksasa multinasional yang difasilitasi dalam struktur APEC Business Advisory Council (ABAC).

Sesuai kepentingannya, APEC telah mengembangkan suatu forum yang lebih besar substansinya dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu membangun masyarakat Asia Pasifik dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata melalui kerja sama perdagangan dan ekonomi.

Kerja sama APEC dibentuk dengan pemikiran bahwa dinamika perkembangan Asia Pasifik menjadi semakin kompleks dan diantaranya diwarnai oleh perubahan besar pada pola perdagangan dan investasi, arus keuangan dan teknologi, serta perbedaan keunggulan komparatif, sehingga diperlukan konsultasi dan kerja sama intra-regional.

Anggota ekonomi APEC memiliki keragaman wilayah, kekayaan alam serta tingkat pembangunan ekonomi, sehingga pada tahun-tahun pertama, kegiatan APEC difokuskan secara luas pada pertukaran pandangan (exchange of views) dan pelaksanaan proyek-proyek yang didasarkan pada inisiatif-inisiatif dan kesepakatan para anggotanya.

KTT APEC kali ini juga menegaskan kembali terciptanya liberalisasi perdagangan dan investasi dan membangun kerja sama praktis dalam program-program kerja yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut attaining the Bogor Goals, sustainability growth with equity dan pormoting connectivity.


Peningkatan efisiensi dalam liberalisasi perdagangan dan investasi inilah yang dituju oleh APEC.
 Dengan dihilangkannya hambatan perdagangan antara sesama negara anggota APEC bisa menjadi daya tarik bagi investor global sebagai suatu kawasan yang menarik dan berdaya saing internasional yang tinggi. Sebab, kawasan ini menawarkan keunggulan beragam. Comparative advantage (keunggulan komparatif) Indonesia jelas berbeda dari keunggulan komparatif negara-negara lainnya.

Bila keunggulan itu dapat dipadukan, maka bisa tercipta suatu competitive advantage bagi kawasan secara keseluruhan. Dengan demikian APEC bisa menjadi suatu production plaform atau export platform bagi para investor dunia, termasuk para MNCs (perusahaan multinasional). Dengan menggunakan investasi asing dan teknologi serta aset-aset ekonomi lainnya yang ikut masuk ke kawasan, maka negara-negara kawasan dapat memperoleh bagian yang lebih besar dan terus meningkat dalam produksi dunia.

Peran Indonesia dalam merumuskan program liberalisasi APEC pada 1994, yang dikenal sebagai Bogor Goals ke arah free and open trade and investment in the region, mungkin juga merupakan bagian dari strategi ini. KTT APEC kali ini juga merupakan kesempatan Indonesia untuk kembali memfokuskan pada pencapaian Bogor Goals, yaitu perluasan perdagangan dan investasi serta reformasi struktural.

Indonesia sendiri saat ini sedang menghadapi beberapa masalah dalam perekonomian, yakni defisit perdagangan, defisit neraca pembayaran, dan defisit transaksi berjalan. Defisit inilah yang menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kian merosot dan memberikan dampak lanjutan berupa pelemahan ekonomi.

Untuk mewujudkan sustainability growth with equity berupa ketahanan pangan, Indonesia justru menghadapi tantangan serius, yakni liberalisasi pasar ternyata tidak menimbulkan stabilisasi harga-harga dalam negeri terutama pangan. Harga pangan pokok rakyat bergejolak, kedelai, daging sapi, daging ayam, bawang, harganya semakin tidak terjangkau. Liberalisasi pasar justru menyebabkan pangan dikuasai kartel, mafia, dan sindikat.

Oleh karena itu, pertemuan APEC yang akan diikuti dengan pertemuan WTO pada Desember nanti, justru akan memperkuat kesepakatan liberalisasi perdagangan dan investasi yang berdampak buruk pada kondisi ekonomi Indonesia akibat semakin derasnya impor barang dan jasa yang menghancurkan ekonomi rakyat. Liberalisasi perdagangan dan investasi harus diikuti langkah langkah secara serius memberdayakan potensi kekuatan domestik dari serbuan produk impor. Kita tidak bisa membiarkan potensi ekonomi domestik dibiarkan terpuruk oleh gempuran arus impor, sementara potensi domestik bisa dikembangkan menjadi potensi kekuatan ekonomi yang berdaya saing.

Dengan demikian, isu yang diangkat dalam KTT APEC menyangkut sustainability growth with equity dengan fokus pada daya saing global sektor UKM, financial inclusion, ketahanan pangan dan kesehatan, menjadi penting. Pemberdayaan UKM harus diarahkan pada upaya penguatan akses pasar dan akses lembaga keuangan, sehingga UKM dapat berkembang.

Sementara gagasan infrastructure conectivity dan suplay chains, trade facilitation, dan skema pembangunan melalui public private partnership adalah proyek yang menyandarkan sumber-sumber keuangannya dari penyaluran utang luar negeri dari kreditor bilateral dan multilateral, seperti Bank Dunia dan ADB. Tentu saja ini membuat ketergantungan Indonesia pada utang makin besar. Indonesia harus memperbaiki iklim investasi swasta untuk mampu mendorong perekonomian nasional.

Data yang dirilis World Investment Report (2013) menyebutkan, pada 2012 Indonesia baru berhasil menarik 1,5 persen dari total investasi asing (foreign direct investment/FDI) dan menjadi negara ke-17 terbesar dunia senilai US$ 20 miliar.

Meski peringkat Indonesia naik ke posisi sembilan dari 193 negara yang menjadi negara tujuan utama penanaman investasi asing, namun investasi asing yang masuk lebih banyak dalam investasi eksplorasi sumber daya alam, bukan investasi industri manufaktur berbasis ekspor.

Dalam semester pertama 2013 ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berhasil menarik PMA lewat foreign direct investment (FDI) dengan realisasi izin investasi Rp132 triliun, 68 persen dari total izin BKPM sebesar Rp 193 triliun. Sisanya (32 persen) dari investor domestik (PMDN) senilai Rp 61 triliun.

Sementara itu, setelah dua tahun berjalan, realisasi investasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) saja baru mencapai 647 triliun atau 13 persen dari total rencana investasi sebesar Rp 5.128 triliun sampai 2015. Padahal investasi dalam MP3EI adalah dalam rangka infrastructure conectivity dan suplay chains, trade facilitation.

Konektivitas ekonomi anggota APEC harus bisa diselaraskan dengan konektivitas rencana induk MP3EI. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia bisa memperoleh manfaat dari kerja sama APEC melalui adanya peningkatan daya saing infrastruktur dan perbaikan iklim bisnis serta investasi.


*Sekarang menjadi Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan DPP PPP, Pembina Himpunan Pengusaha Santri Indonesia, praktisi Bisnis Perkebunan dan Pertambangan. Aunur Rofiq bisa dihubungi di: aunur_ro@gmail.com


Silakan di Klik:
✽̶ M-STORE LengkapiKebutuhanAnda ♈̷̴✽̶⌣̊
Share this article :

Posting Komentar