 |
| Tangkapan layar The Guardian |
Mafaza-Online | Media Inggris, The Guardian membongkar sepak terjang buzzeRp di Indonesia. Media ini pun lantas menurunkan tulisan menyoroti keberadaan tim Buzzer yang menjadi bagian dari politik yang sedang berkembang di Indonesia. Mirisnya, The Guardian juga menyebut buzzer membantu memecah belah agama dan ras.
Dalam tulisannya, The Guardian mewawancarai seorang anggota tim buzzer dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Sumber yang mengaku bernama Alex itu mengatakan ia adalah salah satu dari 20 orang dalam pasukan maya rahasia yang menyebarkan pesan dari akun media palsu untuk mendukung Ahok.
"Mereka mengatakan kepada kami bahwa Anda harus memiliki lima akun Facebook, lima akun Twitter dan satu Instagram," katanya seperti dikutip dari The Guardian
"Dan mereka mengatakan kepada kami untuk merahasiakannya. Mereka mengatakan itu adalah 'waktunya berperang' dan kami harus menjaga medan perang dan tidak memberi tahu siapa pun tentang kami bekerja," imbuhnya.
"Ketika Anda sedang berperang, Anda menggunakan apa pun yang tersedia untuk menyerang lawan. Tetapi kadang-kadang saya merasa jijik dengan diri saya sendiri," ucapnya.
Alex mengatakan timnya dipekerjakan untuk melawan banjir sentimen anti Ahok, termasuk hashtag yang mengkritik kandidat oposisi, atau menertawakan koalisi kelompok Islam.
Tim Alex, yang terdiri dari pendukung Ahok dan mahasiswa, memperoleh bayaran Rp4 juta. Mereka diduga bekerja di sebuah rumah mewah kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Masing-masing dari mereka diberitahu untuk mengirim 60 hingga 120 kali cuitan sehari di akun Twitter palsu dan beberapa kali postingan setiap hari di Facebook.
Alex mengatakan timnya terdiri dari 20 orang, masing-masing dengan 11 akun media sosial, akan menghasilkan hingga 2.400 postingan di Twitter sehari.
Special Force
Operasi ini dikoordinasikan melalui grup WhatsApp bernama Special Force, atau Pasukan Khusus, yang Alex perkirakan terdiri dari sekitar 80 anggota. Tim itu memberi makan konten dan hashtag harian untuk diposting.
"Mereka tidak ingin akun tersebut menjadi anonim sehingga mereka meminta kami untuk mengambil foto untuk profil tersebut, jadi kami mengambilnya dari Google, atau terkadang kami menggunakan gambar dari teman-teman kami, atau foto dari grup Facebook atau WhatsApp," jelas Alex.
"Mereka juga mendorong kami untuk menggunakan akun wanita cantik untuk menarik perhatian pada materi; banyak akun yang seperti itu," sambungnya.
Di Facebook, mereka bahkan membuat beberapa akun menggunakan foto profil aktris asing yang terkenal, yang entah bagaimana tampak seperti penggemar Ahok.
Tim siber itu diduga mengatakan "aman" untuk memposting dari markas mereka di Menteng, di mana mereka beroperasi dari beberapa kamar.
Reaksi Kominfo
Menurutnya, jika akun diduga palsu bisa langsung dilaporkan kepada platform masing-masing, karena umumnya pengelola media sosial memiliki Community Guidelines. Sedangkan, untuk berita yang diduga palsu, ada mekanisme pelaporan ke Polri.
"Kalau terbukti melanggar, kami siap menghapus atau take-down akun-akun penyebar konten meresahkan itu," tegasnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan jika berita palsu tidak dipercaya oleh masyarakat, berarti literasi masyarakat sudah sangat baik.
"Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan seluruh platform media sosial. Mereka juga harus bertanggungjawab dengan banyaknya konten hoax di platform-nya. Intinya, tidak bisa 100% dengan literasi saja," tegas Rudiantara.
Rudiantara menegaskan pemilik platform tak bisa lepas tangan terhadap konten. "Nanti kalau kontennya terjaring baru ngeliat ke belakang ini akunnya milik siapa," tuturnya.
Video 👇
Kegagalan
Faktanya, jika merujuk ke paparan "Alex" di The Guardian, tokoh ini bukanlah pelaku yang tak teredukasi atau tak paham hukum. Buktinya, "Alex" bisa menyatakan jijik atas perbuatannya.
Kenapa Tak Takut Hukum?
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Dalam fatwa itu jelas bagi umat muslim dilarang Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.
Belum lagi jika bicara hukum positif yakni Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang jelas ada hukuman penjara bagi pelaku penyebaran berita bohong.
Ulin Yusron, juru bicara tim kampanye Ahok menolak mengomentari tuduhan tertentu tetapi mengatakan kampanye itu sangat sulit.
"Penggunaan fitnah, kebencian dan tipuan (berita palsu) sangat besar," katanya kepada Guardian.
“Secara alami, tim membentengi diri dengan pasukan pendukung, termasuk di media sosial. Itu bukan sesuatu yang baru dalam politik,” imbuhnya.
Masalahnya, kenapa "buzzer" seperti Alex tak takut hukum? Pemicunya bisa jadi karena penegakkan hukum masih belum maksimal dan dorongan ekonomi.
Jika begini, sudah saatnya ada tindakan hukum yang tegas, adil dan transparan dalam menggusur perilaku buzzer yang merusak demokrasi dari dunia maya.
Seandainya terus dibiarkan, ajang Pemilihan Presiden 2019 di dunia maya bisa berubah menjadi pertempuran yang tak ada habisnya melukai sesama anak bangsa karena negara gagal mengelola potensi konflik horizontal.
Video 👇
Baca juga 👇
SISTEM E VOTING MUKTAMAR MUHAMMADIYAH Terobosan yang Inovatif dan Meringkas Waktu
Silakan klik:
Mafaza-Online Peduli Gempa Cianjur
Yuk kita peduli dan berbagi :
#sosialmedia #buzzeRp
Posting Komentar