Negara-negara ASEAN sepertinya harus mereview code of conduct dan ASEAN Way
Anggota Komisi I DPR RI bidang pertahanan dan luar negeri, Ahmad Zainuddin |
Anggota Komisi I DPR RI bidang pertahanan dan luar negeri, Ahmad Zainuddin yakin dan optimistis pemerintah mampu mengatasi kasus panyanderaan tersebut dan membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf dalam keadaan selamat.
"Saya melihat koordinasi Kemenlu, TNI dan BIN juga Polri sudah baik. Dengan pengalaman dan strategi yang baik, saya yakin TNI bisa mengatasinya dan membebaskan 10 WNI yang disandera. Dulu TNI sukses bebaskan WNI di Somalia," ujar Zainuddin di Jakarta, Rabu (30/3/2016).
Menurut Zainuddin, TNI tentunya sudah memiliki strategi efektif baik persuasif maupun ofensif yang bisa digunakan dalam operasi pembebasan ini.
Namun demikian, politisi PKS ini lebih lanjut mengatakan, selain dari pentingnya operasi pembebasan WNI dari Abu Sayyaf, ada dua hal yang patut menjadi perhatian utama bagi pemerintah di masa akan datang. Pertama, kata dia, penyanderaan ini merupakan efek dari tidak terselesaikannya masalah regional di Filipina Selatan, yaitu separatisme dan terorisme. Dua isu non-tradisional ini menjadi pekerjaan rumah ASEAN yang harus diselesaikan.
"Jangan sampai Laut Sulu jadi seperti tanduk Afrika yang rawan pembajakan"
"Jangan sampai Laut Sulu jadi seperti tanduk Afrika yang rawan pembajakan oleh milisi Somalia. Negara-negara ASEAN sepertinya harus mereview code of conduct dan ASEAN Way. Ini masih dalam wilayah ASEAN, lho! ASEAN sudah mendeclare komitmen Masyarakat Keamanan ASEAN sebagai pilar ASEAN Community. Mengapa ini bisa terjadi? Siapa yang jamin kasus ini tidak berulang di masa depan jika masalah Filipina Selatan tidak selesai," cetusnya.
Kedua, menurut Zainuddin, penguatan sistem keamanan maritim (Maritime Security System) Indonesia sudah menjadi keharusan yang harus segera diwujudkan. Sebab lautan Asia Tenggara sebagian besar berada dalam wilayah kedaulatan dan pengawasan otoritas pemerintah Indonesia. Berbagai kejahatan lintas negara (trans-national crimes) terjadi di lautan.
Menurut politisi dapil Jakarta Timur ini, pembajakan dan penyanderaan kapal Indonesia dapat terhindar jika pertahanan keamanan di perbatasan laut serta sistem keamanan maritim Indonesia terbangun baik.
"Keamanan laut Asia Tenggara cukup bergantung kepada sistem keamanan maritim Indonesia. Karena kita yang terbesar di regional," pungkasnya.
Kedua, menurut Zainuddin, penguatan sistem keamanan maritim (Maritime Security System) Indonesia sudah menjadi keharusan yang harus segera diwujudkan. Sebab lautan Asia Tenggara sebagian besar berada dalam wilayah kedaulatan dan pengawasan otoritas pemerintah Indonesia. Berbagai kejahatan lintas negara (trans-national crimes) terjadi di lautan.
Menurut politisi dapil Jakarta Timur ini, pembajakan dan penyanderaan kapal Indonesia dapat terhindar jika pertahanan keamanan di perbatasan laut serta sistem keamanan maritim Indonesia terbangun baik.
"Keamanan laut Asia Tenggara cukup bergantung kepada sistem keamanan maritim Indonesia. Karena kita yang terbesar di regional," pungkasnya.
Silakan klik:
Lengkapi
Kebutuhan Anda
Posting Komentar