Persoalan pangan tampaknya akan menjadi persoalan serius yang dihadapi bangsa kita hingga beberapa tahun ke depan. Sebab hingga sembilan tahun kekuasaan Presiden SBY, ternyata masih tidak mampu mewujudkan swasembada pangan
Oleh: Aunur Rofiq*
Politisi DPP PPP
 |
| Aunur Rofiq | (Foto: Eman Mulyatman) |
Gejolak harga kedelai, di antaranya disebabkan harga kedelai yang naik hampir tiap hari yang disebabkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan masalah stok di pasaran. Hingga saat ini, harga kedelai masih bertahan tinggi dan pada tingkat petani, harga kedelai mencapai rata-rata Rp 9.000 per kilogram (kg). Sementara Permendag Nomor 25 Tahun 2013 menetapkan harga pembelian kedelai petani sebesar Rp 7.000 per kg.
Produksi dalam negeri hanya sebanyak 700.000 ton, sementara kebutuhan kedelai mencapai 2,5 juta ton per tahun. Kementerian Perdagangan juga menambah alokasi importasi kedelai sebanyak 40.000 ton yang diperuntukkan bagi Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Secara keseluruhan, total alokasi impor kedelai ke Indonesia sebanyak 624.000 ton hingga akhir tahun 2013.
PEMERINTAH AMBIL JALAN PINTAS
Kebijakan pemerintah menambah stok dan memperlancar tata niaga kedelai melalui impor tidak sepenuhnya salah. Namun hal itu tidak serta-merta akan menurunkan harga kedelai di pasaran karena kedelai sebagai komoditas impor, akan terpengaruh pula oleh pelemahan nilai tukar rupiah.
Impor pangan memang jalan pintas yang mudah meski bukan kebijakan yang populer di tengah upaya meraih swasembada pangan. Impor pangan yang diarahkan untuk menambah pasokan di pasaran, juga tidak selalu diikuti dengan penurunan harga. Tatkala harga daging sapi naik dan dilakukan impor serta menambah pasokan di pasar, ternyata harga tidak serta-merta turun. Ada beberapa penyebab, di antaranya adalah tata niaga di sektor riil yang masih banyak distorsi, seperti kesiapan aparat pemerintah sendiri dan sikap pengusaha yang memanfaatkan kesempatan untuk berspekulasi mencari untung.
Untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri, langkah penting yang harus dilakukan adalah memprioritaskan pasokan kedelai untuk para perajin tempe dan tahu, disusul melakukan stabilisasi harga yang hingga saat ini berada pada kisaran Rp 9.000 per kilogram.
Dewan Kedelai Nasional (DKN) mensinyalir adanya praktik kartel sebagai penyebab melonjaknya harga kedelai saat ini. Lonjakan harga kedelai saat ini tak semata-mata hanya karena kurs rupiah yang melemah terhadap dolar AS, tetapi terjadi karena perdagangan kedelai dikontrol sepenuhnya oleh pihak swasta.
Dalam mengatasi pasokan kedelai, peran pemerintah sangat penting. Pemerintah harus berperan dalam melakukan stabilisasi dan menjaga stok pangan kedelai, sebagaimana diamanatkan dalam UU 18/2012 tentang Pangan. Dalam UU tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa masalah stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan dan distribusi pangan menjadi tugas pokok pemerintah.
Penambahan pasokan kedelai di pasar, pada satu sisi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan disisi lain untuk mengurangi gerak spekulan sehingga mempermudah perajin dan pengusaha tempe memperoleh komoditas kedelai di pasar atau koperasi. Sangat disayangkan perajin dan pengusaha tahu tempe yang umumnya dalam bentuk usaha kecil dan mikro, harus bergantung pada komoditas impor.
Pelemahan rupiah terhadap dolar AS setidaknya berpengaruh terhadap harga kedelai. Pengalaman pada bulan Maret 2013 lalu, kenaikan harga kedelai impor dari Rp 6.000 menjadi Rp 7.500 per kilogram sudah memukul pengrajin tahu dan tempe. Sekarang harga kedelai berada dalam kisaran Rp 9.000 per kilogram. Kenaikan harga akan sulit mengalami penyesuaian dalam jangka pendek karena terkait dengan faktor nilai tukar.
KOMODITAS WONG CILIK
Menyadari bahwa pengguna komoditas kedelai yang hampir 80 persen adalah perajin dan pengusaha kecil, yang produknya langsung berhubungan dengan rakyat kecil, maka pemerintah harus memperhatikan langkah-langkah yang diambil untuk mengendalikan stabilitas harga kedelai di pasar.
Persoalan pangan tampaknya akan menjadi persoalan serius yang dihadapi bangsa kita hingga beberapa tahun ke depan. Sebab hingga sembilan tahun kekuasaan Presiden SBY, ternyata masih tidak mampu mewujudkan swasembada pangan. Target swasembada pangan tahun 2014 untuk lima komoditas pangan, yakni daging sapi, kedelai, jagung, beras dan gula, tampaknya sampai hari ini tidak ada yang sepenuhnya bisa dicapai.
Hal ini bisa kita lihat dari data statistik BPS atas ketergantungan produk pangan impor, antara lain sebesar 100 persen untuk impor gandum, 60 persen untuk kedelai, 70 persen susu, 54 persen kebutuhan gula, dan sekitar 30 persen kebutuhan daging sapi.
Untuk kedelai, masih belum ada upaya strategis dalam jangka panjang, seperti meningkatkan produktivitas lahan dan tanaman, sehingga kemampuan produksi kedelai tidak naik. Tanaman kedelai memang bukan tanaman pokok dan kebijakan pemerintah juga cenderung bias kepada konsumen daripada produksi.
Petani juga enggan menanam kedelai karena keuntungan yang diperoleh dari usaha ini cenderung rendah, sulitnya memperoleh bibit unggul, dan kondisi tanaman yang rentan terhadap kondisi cuaca dan iklim, sehingga mendorong petani beralih untuk memilih komoditas lain.
Tanpa perubahan kebijakan yang fundamental, impor akan selalu menjadi solusi paling mudah, namun akan memberatkan perekonomian, baik dari sisi kenaikan inflasi maupun defisit transaksi berjalan seperti yang terjadi saat ini.
Jumat, 13 September 2013
*Sekarang menjadi Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan DPP PPP, Pembina Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI), praktisi Bisnis Perkebunan dan Pertambangan. Aunur Rofiq bisa dihubungi di: aunur_ro@gmail.com
Silakan klik:
Posting Komentar