 |
| Rizal Ramli |
MafazaOnline-JAKARTA-Untuk kesekian kalinya, sejumlah ekonom mendesak pemerintah segera menghentikan pembayaran subsidi bunga obligasi rekapitalisasi (OR) perbankan dari APBN yang mencapai Rp40-60 triliun/tahun sampai 2040. Ada perbedaan angka yang besar dengan pemerintah karena sebagian OR telah "berganti nama" karena telah dilakukan reswitch atau reprofiling OR. Akibat beban pembayaran utang yang teramat besar itu, APBN tidak mampu menjadi lokomotif pembangunan. Pada saat yang sama, pemerintah justru mati-matian mengurangi, bahkan mencabut,berbagai subsidi untuk rakyat.
“Sekaranglah saat yang sangat historis untuk menghentikan pembayaran subsidi bunga obligasi rekap. Sebab, kebijakan ini benar-benar tidak adil. Pemerintah sibuk menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL) dengan alasan subsidi itu mendistorsi ekonomi. Tapi untuk mensubsidi para bankir yang sudah sangat kaya, pemerintah rela mengguyurkan uang pajak sekitar Rp40-60 triliun setiap tahun. DPR punya kewenangan untuk menghentikan ketidakadilan ini,” ujar mantan Menko Perekonomian DR. Rizal Ramli saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR di Senayan, Senin (28/7).
Selain Rizal Ramli, ekonom lain yang diundang adalah mantan Menteri/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, ekonom INDEF Dradjad Wibowo, dan ekonom UGM Revrisond Baswir. Selaku ahli ekonomi dan juga mantan pejabat tinggi yang mengetahui betul hal-ihwal Obligasi Rekapitalisasi perbankan, mereka dimintai masukannya seputar masalah ini.
Menurut Rizal Ramli yang juga mantan Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, kebijakan pemberian OR jelas sangat keliru. “Saya tidak bisa menerima, bagaimana mungkin pejabat publik yang gaji dan fasilitasnya dibayar oleh uang rakyat, tapi dalam membuat kebijakan justru menyengsarakan rakyatnya sendiri. Kita harus segera menghentikannya,” tegasnya.
Kwik menjelaskan, OR adalah utang pemerintah kepada bank-bank yang dimilikinya sendiri. Jadi ibaratnya utang dari kantong kiri ke kantong kanan. Dengan demikian solusinya adalah dengan menarik obligasi rekap tersebut. Namun teknik atau cara penarikannya termasuk domain sub-ilmu yang sama sekali tidak dipahami oleh para teknokrat Berkeley Mafia. Atau mungkin mereka memahaminya, tetapi sengaja mau mengobral bank-bank dengan harga murah seraya membangkrutkan negara.
“Selaku Menko Perekonomian, saya dan Menkeu (ketika itu) Bambang Sudibyo secara diam-diam mengganti OR dengan apa yang kami namakan zero coupon bond atau obligasi tanpa bunga. Isinya hanya angka yang harus dianggap sebagai modal atau ekuiti agar CAR perbankan jadi 8%,” papar Kwik.
Dia melanjutkan, semua bank diberi tenggang waktu lima tahun untuk menjadi sehat atas kekuatan sendiri dengan melakukan perbaikan kinerja. Kalau tidak, bank ditutup. Namun kalau sudah sehat atas kekuatan sendiri, zero coupon bond bisa ditarik.
“Sayangnya prinsip dan inti pikiran Zero Coupon Bond sebagai cara untuk menarik kembali Obligasi Rekap sama sekali tidak digubris. Akibatnya kita rasakan sendiri sampai sekarang, pemerintah mengeluarkan uang sekitar 25% dari APBN sejak 2003 hingga 2040. Motifnya hanya satu, yaitu patuh pada IMF secara mutlak dan habis-habisan,” tukas Kwik.
Sementara itu, Dradjad mengatakan pembayaran OR yang jumlahnya puluhan trilun setiap tahun, telah menggerogoti kemampuan APBN menjadi stimulus pembangunan. Hal ini kian diperparah lagi, saat pemerintah menerbitkan release and discharge (R&D) yang membebaskan para pemilik bank dari segala kewajiban setelah menyetorkan aset-asetnya sebagai pengganti bantuan likuiditas Bank Idonesia (BLBI) yang mereka terima.
“Padahal, aset-aset yang mereka serahkan itu adalah asset sampah yang nilainya sangat rendah. Tahun 2002, saya sudah menulis artikel soal ini dengan judul Sebuah Tragedi Bernama Release and Discharge. Di situ saya sebutkan, seharusnya para direksi Bank Indonesia, termasuk Boediono, dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan ini. Namun sayangnya sampai sekarang Boediono sama sekali tidak tersentuh hukum,” papar ekonom yang juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Rizal sependapat dengan gagasan Kwik. Obligasi rekap harus diubah menjadi zero coupon bond atau non-interest bearing. Selain itu, OR juga seharusnya untradeable atau tidak dapat diperjualbelikan. Sebab, kalau OR diperjualbelikan, bisa jadi pintu masuk perbankan asing untuk menguasai bank-bank nasional dengan lebih dominan.
Menurut dia, seharusnya semua pihak sama-sama berkorban untuk memperbaiki ekonomi nasional. Jangan cuma rakyat yang dituntut berkorban dengan pengurangan subsidi BBM dan TDL Tapi pemilik bank dan para bankir harus bersedia berkorban, dengan cara berhenti menerima subsidi bunga obligasi rekap.
Posting Komentar