Herlini Amran |
MafazaOnline-JAKARTA - Keberhasilan Implementasi Kurikulum Selain faktor guru, pengadaan buku berkualitas menjadi kunci keberhasilan baik tidaknya Kurikulum 2013 yang akan diberlakukan awal tahun ajaran baru ini.
“Saya minta Kemendikbud untuk menjaga kualitas buku penunjang Kurikulum Baru kalau Mendikbud tetap memaksakan kehendaknya untuk tetap melaksanakannya walaupun sampai saat ini panja kurikulum masih berjalan. Jangan sampai Kemendikbud abaikan kualitas buku pelajaran, mengingat singkatnya waktu untuk penulisan buku dan penyiapan dummy-nya,” kata Anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran di Komplek DPR, Rabu (29/01) .
Legislator Perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera meminta Kemendikbud untuk jangan sampai karena permasalahan kejar tayang, pengadaan bukunya asal jadi. “Pengamatan saya selama ini, Kemendikbud belum memiliki pengalaman mencetak buku untuk memenuhi kebutuhan siswa dan guru secara nasional. Seringkali buku terbitan pemerintah ini hanya jadi pajangan di perpustakaan, jarang dijadikan rujukan utama para siswa maupun guru. Alasannya klasik, kurang menarik dan bobotnya kalah dibanding buku-buku terbitan swasta,” ujarnya.
Herlini mengatakan, “bayangkan saja, hanya 2 bulan waktu untuk melakukan penyusunan buku pelajaran kurikulum 2013, padahal idealnya penyusunan buku berkualitas itu perlu 6 hingga 8 bulan sampai layak terbit. Belum lagi jika muncul usulan perombakan materi buku di tengah jalan, kan konsepsinya saja belum disetujui Panja Komisi X DPR RI. Selain masih menuai kritikan pakar dan praktisi pendidikan di tanah air,” ujarnya mengutip pendapat Direktur Politeknik Media Kreatif Jakarta, Bambang Wasito Adi saat Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi X DPR RI , Senin (28/1/2013).
Herlini menyarankan, Sebaiknya rencana pengadaan buku ini Jangan tergesa-gesa. “Jangan sampai kecurigaan publik selama ini benar terjadi, bahwa kurikulum baru tidak lebih dari proyek buku baru,” ujarnya.
Herlini juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan proyek pembuatan buku pelajaran kurikulum baru ini, “Kemendikbud dari awal sudah mengajukan anggaran 1 triliun lebih untuk pengadaan buku tahap awal. Jadi, tantangan Kemendikbud sekarang adalah menjamin kualitas dan transparansi pengadaan buku,” ujarnya.
Menurutnya, “Anggaran sebesar itu memang layak dikritisi. Saya pribadi memandang, di era digital ini semestinya Kemendikbud memaksimalkan metode pembelajaran media digital, kenapa masih merepotkan penerbitan buku? Sayangya, Pak Menteri menyatakan transisi pada buku sekolah elektronik (BSE) sebagai program buku murah dari pemerintah,” kata herlini.
Anggota DPR asal Wilayah Pemilihan Kepulauan Riau itu mengapresiasi keinginan Kemendikbud menyiapkan buku siswa sekaligus buku panduan gurunya. “Tetapi lagi-lagi, sejak kapan buku cetakan negara menjadi rujukan utama para guru di sekolah-sekolah? Jadi, ini perlu penyusunan yang matang agar bukunya berbobot dan dipastikan aplikatif secara nasional,” tutupnya.
Posting Komentar