Langkah SBY itu, saya yakini tidak akan menghasilkan apa-apa, kecuali pemberitaan media
 |
|
Konvensi Partai
Demokrat |FOTO: Merdeka.com/M. Luthfi Rahman
|
Gagasan SBY menggelar konvensi mencari calon presiden Partai Demokrat memang patut dihargai. Ini sebuah terobosan politik di tengah kejumudan karena yang nekat mencalonkan diri jadi presiden, orangnya itu-itu saja: tua, track record buruk, kapasitas kepemimpinan diragukan, dan populer tapi elektabilitas rendah. Padahal kita butuh pemimpin baru yang segar, bersih, jujur, sederhana, anti korupsi, dan kapabel.
Konvensi Partai Demokrat diharapkan bisa mencari orang seperti itu. Namun di balik gagasan cerdas tersebut, banyak orang bertanya-tanya tentang motif sesungguhnya dari konvensi. Mereka menuduh, ini cara Demokrat menaikkan citra diri, setelah namanya terpuruk akibat korupsi. Konvensi diharapkan bisa menaikkan elektabilitas Demokrat yang terus meluncur dari partai pemenang pemilu menjadi partai medioker.
Saya termasuk orang yang mengapresiasi gagasan SBY menggelar konvensi. Saya juga berharap konvensi ini akan menghasilkan anak muda enerjik bervisi yang dirindukan banyak orang. Sudah sewajarnya jika konvensi menjadi berkah buat Partai Demokrat, karena keberaniannya bersikap terbuka dalam mencari calon presiden. Keterbukaan adalah tuntutan banyak orang di tengah kelamnya politik persekongkolan.
Tetapi ketika gagasan konvensi itu mulai diimplementasi, saya mulai ragu atas kesungguhan SBY dalam menggelar konvensi. Saya sadar bahwa konvensi membutuhkan pengorganisasian besar dan administrasi yang rumit. Namun ketika masalah manajemen konvensi itu direduksi menjadi survei calon presiden, maka saya menyimpulkan: SBY melakukan manipulasi politik.
Konvensi itu pemilihan calon presiden oleh anggota partai. Tujuannya agar anggota partai memilih sendiri orang-orang yang diyakini mampu untuk bertarung menjadi presiden menghadapi calon dari partai lain. Oleh karena itu, seluruh anggota partai harus benar-benar mengetahui track record dan kemampuan calon presidennya. Konvensi menyangkut reputasi partai dalam memimpin negara, sehingga mereka yang lolos konvensi harus benar-benar orang hebat pilihan partai.
Mungkin Partai Demokrat, seperti halnya partai politik lain, tidak memiliki sistem administrasi keanggotaan yang baik, sehingga tidak bisa atau kesulitan untuk melibatkan orang-orang yang diklaimnya sebagai anggota partai, untuk ikut memilih calon presiden dalam konvensi. Oke bisa dipahami.
Tapi sesungguhnya Demokrat bisa melakukan pemilihan secara perwakilan. Maksudnya, pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota dan provinsi diberi hak untuk memilih calon presiden. Jika masih dianggap kurang representatif, libatkan seluruh anggota DPRD kabupaten/kota dan DPRD provinsi dari Demokrat untuk ikut memilih. Mudah dan murah.
Namun rupanya SBY memilih jalan pintas: memilihan calon presiden Partai Demokrat melalui survei. Cilakanya, responden survei bukan berdasarkan anggota atau simpatisan Demokrat, melainkan seluruh penduduk. Jadi, yang memilih calon presiden Partai Demokrat bukan warga Partai Demokrat melainkan seluruh warga negara yang diambil berdasarkan sampel survei.
Tentu saja pemilihan calon presiden seperti itu bukan konvensi. Saya lebih suka menyebutnya survensi. Inilah manipulasi politik senyatanya.
Tentu tidak ada yang salah dengan manipulasi politik itu, karena memang tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar. Namun langkah SBY itu, saya yakini tidak akan menghasilkan apa-apa, kecuali pemberitaan media. Konvensi hanya akan menarik orang-orang yang merasa dirinya pantas menjadi presiden, tetapi kepantasan itu semu, sebab hanya diukur dari survei.
Jika kemudian konvensi ala Demokrat tidak menghasilkan apa-apa, itu sudah bisa diprediksi. Yang patut disesalkan adalah keterlibatan beberapa akademisi yang paham dengan seluk beluk etika politik, tetapi berbangga diri terlibat acara manipulasi politik massal ini. Padahal kehormatan akademis tidak ternilai harganya.
Reporter : Didik Supriyanto | Selasa, 15 April 2014
MERDEKA.COM
Silakan klik:
Posting Komentar