Selasa, 10 September 2013

Home » » Membangun Indonesia Tanpa Utang

Membangun Indonesia Tanpa Utang

Volume APBN kita semakin besar saja, tapi tidak kunjung menyejahterakan rakyat


Mafaza-Online.Com|JAKARTA-Terus membesarnya utang Indonesia yang kini mencapai Rp2.100 triliun, telah menggelisahkan calon Presiden Rizal Ramli. Dia pun menyodorkan konsep membangun Indonesia tanpa utang.

"Volume APBN kita semakin besar saja, tapi tidak kunjung menyejahterakan rakyat. Padahal, dengan volume  APBN yang berkisar Rp 1.800 triliun, seharusnya rakyat bisa hidup lebih baik dan sejahtera. Namun karena minimnya keberpihakan kepada rakyat, maka postur APBN lebih banyak digunakan untuk anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Rami kepada wartawan.

Siang itu dia menjadi pembicara pada DIALOG EMPAT PILAR MPR RI, dengan tema "Ketahanan Ekonomi Nasional dalam Konteks Empat Pilar", di komplek DPR-MPR, Senin (9/9). Diskusi juga menghadirkan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid dan anggota MPR dari Fraksi PDIP Arief Budimanta.

Data yang ada menyebutkan, sekitar Rp500 triliun anggaran APBN dialokasikan untuk belanja modal. Dalam praktiknya, uang itu untuk membeli mobil, membangun gedung dan kantor-kantor pemerintah. Padahal, perawatan mobil dan gedung-gedung itu memerlukan biaya sangat besar.

"Ke depan, ini tidak boleh lagi terjadi. Kita akan hentikan (freeze) pembelian mobil dan pembangunan gedung kantor. Kita cukup leasing mobil-mobil dan sewa gedung-gedung untuk perkantoran pemerintah. Dalam hitungan saya, hanya dibutuhkan anggaran Rp75 triliun sampai Rp100 triliun. Kita bisa hemat hingga Rp400 triliun tiap tahun atau sekitar US$40 miliar. Dana inilah yang kita gunakan untuk membangun jalan-jalan kereta api lintas Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Kita bisa membangun tanpa utang lagi seperti selama ini!" tukas tokoh nasional Rizal Ramli yang dinobatkan sebagai capres paling reformis versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI).

Pada kesempatan itu, dia juga menyoroti telah terjadinya missing link antara nilai-nilai indah dan ideal dalam 4 Pilar Kebangsaan dengan realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, sebagian besar rakyat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan.
 

"Missing link itu adalah,  Indonesia tidak lagi punya nasionalisme. 
Bahkan Menkeu Chatib Basri dalam banyak kesempatan menyatakan, kantongi saja nasionalisme itu. Alasannya, sekarang kita hidup di era global sehingga tidak relevan lagi berbicara tentang nasionalisme. Ini benar-benar menyedihkan," ungkap Rizal Ramli. 

Menurut Ketua  Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) ini, dalam konteks ketiadaan nasionalisme maka yang berlaku adalah mekanisme pasar yang dianggap ideologi dan solusi paling optimal. Semuanya dikomersialisasi dan diserahkan pada kehendak pasar. Padahal, lanjut dia, jangan pernah bicara soal kedaulatan pangan tanpa ada nasionalisme. Fakta yang ada dalam beberapa tahun terakhir adalah pasar lokal dibanjiri dengan produk impor. Bukan hanya barang-barang manufaktur, tapi juga komoditas pangan. Kondisi ini semakin memukul kehidupan petani yang selama ini sudah sulit.

"Ini bicara soal keberpihakan. Para pejabat kita yang menganggap nasionalisme sebagai hal usang, memang tidak peduli dengan penting dan strategisnya kedaulatan pangan. Buktinya tampak pada tidak adanya program dan kebijakan yang berpihak pada petani. Sekali lagi, keberpihakan kepada petani, bukan pada pertanian. Penyediaan bibit yang unggul tidak memadai, pembangunan waduk dan irigasi, pupuk dengan harga terjangkau, dan kebijakan harga (pricing policy) yang menguntungkan petani. Tapi di Indonesia kebijakan harga seperti itu dianggap tabu, karena tidak sesuai dengan neolib yang menyerahkan segala sesuatunya kepada mekanisme pasar. Semua itu berakar pada ketiadaan nasionalisme pada level kebijakan,” papar capres yang di kalangan Nahdiyin akrab disapa Gus Romli ini.


Keberpihakan pemerintah terhadap petani memang minim sekali. Alokasi anggaran pertanian di APBN 2014 hanya Rp14,47 tiliun atau 2,1%. Sebagai negara agraris, idealnya alokasi anggaran pertanian di APBN 10%.  Padahal, pada 2013 Kementan mendapatkan alokasi anggaran mencapai Rp16,38 triliun. Sebagai pembanding, pada periode 1981-1984 anggaran Departemen Pertanian mencapai 17% dari total APBN. Di sisi lain, anggaran perjalanan dinas pada 2004 hanya Rp 4 triliun, naik lebih dari lima kali lipat menjadi Rp23 triliun pada 2013. Dari alokasi anggaran tersebut, nyata sekali  pemerintahan SBY lebih mendorong pejabat untuk jalan-jalan ketimbang investasi di sektor pertanian. 

MAFAZA-STORE Lengkapi Kebutuhan Anda 

MafazaOnline Peduli (MOP)
MOP Adalah dana yang dihimpun dari pembaca. Untuk membantu dakwah Islam.

Mari bersinergi, Kirim bantuan melalui
Bank Muamalat Norek: 020 896 7284
Syariah Mandiri norek 069 703 1963.
BCA norek 412 1181 643
a/n Eman Mulyatman

Setelah transfer kirim sms konfirmasi ke 0878 7648 7687 Dengan format: Nama/Alamat/Jumlah/Bank/Peruntukkan (Pilih salah satu)
1. Desa Binaan 2. Motor Dai 3. Peralatan Shalat
4. Wakaf Al-Qur’an 5. Beasiswa 6. Dunia Islam

Syukran Jazakumullah Khairan Katsira 




Share this article :

Poskan Komentar