MafazaOnline | TURKI - Pemerintah Turki meminta Twitter untuk mendirikan kantor di negara itu sehingga perwakilan perusahaan bisa dihubungi lebih mudah.
"Kalau diperlukan informasi, maka kami ingin melihat seseorang di Klik Turki yang bisa memberikannya," kata Menteri Transportasi dan Komunikasi, Binali Yildrim, Kamis 27 Juni.
"Harus ada interlokutor untuk kami menyampaikan keluhan dan yang bisa memperbaiki jika terjadi kesalahan."
Baik Twitter maupun Facebook digunakan secara meluas untuk menyebarkan informasi selama Klik gelombang unjukKlik rasa antipemerintah Turki beberapa waktu lalu.
Laporan-laporan menyebutkan aparat keamanan Turki juga menangkap beberapa penulis pesan di Twitter terkait dengan aksi unjuk rasa tersebut.
Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan, sebelumnya menyebut Twitter sebagai "momok".
Twitter, pada Rabu (26/06) menolak menanggapi permintaan pemerintah ini namun seorang yang dekat dengan perusahaan itu mengatakan belum ada rencana untuk membuka kantor di negara itu.
Saat ini baik Twitter dan Facebook tidak memiliki kantor di Turki walau Facebook memiliki staf di kantornya di London yang khusus menangani Turki.
'Lebih baik' dengan Facebook
Kedua situs jejaring sosial itu amat populer di negara tersebut dan digunakan secara meluas bagi warga yang ingin mendapatkan informasi tentang unjuk rasa antipemerintah karena media-media utama di Turki hanya sedikit meliputnya atau sama sekali tidak.
Pemerintah Turki pernah menyatakan bahwa mereka memiliki kerja sama yang lebih baik dengan Facebook, yang mendorong Facebook kemudian menegaskan bahwa mereka tidak pernah diminta pemerintah Turki untuk memberikan data pengguna.
Perusahaan itu menutup beberapa halaman yang berkaitan dengan para pegiat di Turki namun dengan alasan karena memiliki profil yang palsu.
"Secara umum kami menolak semua permintaan data dari pemerintah Turki dan mendesak mereka ke saluran-saluran hukum resmi kecuali jika ada ancaman langsung atas kehidupan atau anak-anak," seperti tertulis dalam pernyataan Facebook.
Situs jejaring sosial dan perusahaan teknologi kini sedang berada dalam upaya untuk membangun kembali kepercayaan di kalangan pengguna setelah munculnya dakwaan bahwa sejumlah besar data diberikan kepada Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat dalam progam pengawasan yang disebut Prism. (BBC)
Posting Komentar