Pemerintah Arab Saudi, juga menyatakan permintaan maaf karena baru awal Juni 2013 memberitahukan adanya pemotongan kuota, padahal penetapan kuota telah dilakukan Februari 2013
MafazaOnline | JAKARTA - Lobi Pemerintah Indonesia dinilai berhasil karena Pemerintah Arab Saudi berjanji akan menambah 60 persen kuota haji Indonesia jika renovasi Masjidil Haram selesai, kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Gondo Radityo Gambiro.
"Ini saya anggap berhasil karena dua Menteri Saudi Arabia menyatakan akan menutupi pemotongan kuota haji 20 persen dengan catatan permintaan kita agar kuota meningkat 200 persen juga akan dipertimbangkan," katanya saat memberikan pembekalan kepada Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Saudi Arabia di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Rabu malam (26/06).
Ia mengungkapkan, dua menteri Arab Saudi yang menyatakan janji itu adalah Wakil Menteri Haji dan Menteri Kebudayaan dan Penerangan yang merangkap Menteri Ad Itern Menteri Haji.
Menurut Gondo, Pemerintah Arab Saudi melakukan renovasi demi peningkatan pelayanan haji karena hasilrenovasi itu akan menambah daya tampung Masjidil Haram untuk tawaf naik dua kali lipat yaitu dari 48.000 jemaah per jam menjadi 105.000 jemaah per jam.
"Renovasi itu dijadwalkan berlangsung tiga tahun, sehingga peningkatan daya tampung itu baru bisa digunakan 2016, dan wajar kita meminta naik sampai 200 persen," katanya.
Pemerintah Arab Saudi, menurut Gondo juga menyatakan permintaan maaf karena baru awal Juni 2013 memberitahukan adanya pemotongan kuota, padahal penetapan kuota telah dilakukan Februari 2013.
Hal lain yang ditanggapi positif Pemerintah Arab Saudi adalah biaya kontrak pemondokan dan "service charge" hanya dibayarkan sesuai dengan jumlah jamaah yang berhaji.
"Jadi kelebihan uang kontrak pemodokan dan biaya lain, bisa dikembalikan atau disiapkan untuk tahun berikutnya," katanya yang baru Rabu pagi kembali dari peninjauan di Arab Saudi bersama Menteri Agama Suryadharma Ali.
Menurut politikus Partai Demokrat itu, setelah meninjau langsung situasi di Majidil Haram maka pengurangan 20 persen calon jemaah haji dari setiap negara sangat logis karena luasan untuk tawaf berkurang drastis.
"Secara matematika jika daya tampung tawaf berkurang dari 48.000 jamaah per jam menjadi hanya 22.000 per jam maka jumlah yang harus dikurangi bisa 50 persen," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta kepada PPIH bisa mengatur jadwal tawaf secara ketat, jangan sampai ada jemaah haji Indonesia yang cedera akibat berdesakan.
"Pemantauan saat tawaf harus dilakukan dan jangan dipaksakan jemaah untuk tetap masuk jika situasi saat tawaf padat," katanya.
Ia mengungkapkan, ujicoba daya tampung tawaf yang berkurang akan terlihat saat Umroh Ramadhan yang jumlahnya selalu membludak setiap tahun.
"Umrah Ramadhan merupakan uji coba apakan kebijakan pengurangan kuota haji 20 persen sudah tepat, bisa jadi dipertimbangkan untuk dikurangi lagi demi keselamatan jamaah," katanya. (ANTARA/fr)
MafazaOnline | JAKARTA - Lobi Pemerintah Indonesia dinilai berhasil karena Pemerintah Arab Saudi berjanji akan menambah 60 persen kuota haji Indonesia jika renovasi Masjidil Haram selesai, kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Gondo Radityo Gambiro.
"Ini saya anggap berhasil karena dua Menteri Saudi Arabia menyatakan akan menutupi pemotongan kuota haji 20 persen dengan catatan permintaan kita agar kuota meningkat 200 persen juga akan dipertimbangkan," katanya saat memberikan pembekalan kepada Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Saudi Arabia di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Rabu malam (26/06).
Ia mengungkapkan, dua menteri Arab Saudi yang menyatakan janji itu adalah Wakil Menteri Haji dan Menteri Kebudayaan dan Penerangan yang merangkap Menteri Ad Itern Menteri Haji.
Menurut Gondo, Pemerintah Arab Saudi melakukan renovasi demi peningkatan pelayanan haji karena hasilrenovasi itu akan menambah daya tampung Masjidil Haram untuk tawaf naik dua kali lipat yaitu dari 48.000 jemaah per jam menjadi 105.000 jemaah per jam.
"Renovasi itu dijadwalkan berlangsung tiga tahun, sehingga peningkatan daya tampung itu baru bisa digunakan 2016, dan wajar kita meminta naik sampai 200 persen," katanya.
Pemerintah Arab Saudi, menurut Gondo juga menyatakan permintaan maaf karena baru awal Juni 2013 memberitahukan adanya pemotongan kuota, padahal penetapan kuota telah dilakukan Februari 2013.
Hal lain yang ditanggapi positif Pemerintah Arab Saudi adalah biaya kontrak pemondokan dan "service charge" hanya dibayarkan sesuai dengan jumlah jamaah yang berhaji.
"Jadi kelebihan uang kontrak pemodokan dan biaya lain, bisa dikembalikan atau disiapkan untuk tahun berikutnya," katanya yang baru Rabu pagi kembali dari peninjauan di Arab Saudi bersama Menteri Agama Suryadharma Ali.
Menurut politikus Partai Demokrat itu, setelah meninjau langsung situasi di Majidil Haram maka pengurangan 20 persen calon jemaah haji dari setiap negara sangat logis karena luasan untuk tawaf berkurang drastis.
"Secara matematika jika daya tampung tawaf berkurang dari 48.000 jamaah per jam menjadi hanya 22.000 per jam maka jumlah yang harus dikurangi bisa 50 persen," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta kepada PPIH bisa mengatur jadwal tawaf secara ketat, jangan sampai ada jemaah haji Indonesia yang cedera akibat berdesakan.
"Pemantauan saat tawaf harus dilakukan dan jangan dipaksakan jemaah untuk tetap masuk jika situasi saat tawaf padat," katanya.
Ia mengungkapkan, ujicoba daya tampung tawaf yang berkurang akan terlihat saat Umroh Ramadhan yang jumlahnya selalu membludak setiap tahun.
"Umrah Ramadhan merupakan uji coba apakan kebijakan pengurangan kuota haji 20 persen sudah tepat, bisa jadi dipertimbangkan untuk dikurangi lagi demi keselamatan jamaah," katanya. (ANTARA/fr)
Posting Komentar