Senin, 21 Januari 2013

Home » » Fadli Zon: Pemerintah Jangan Mau Didikte Amerika

Fadli Zon: Pemerintah Jangan Mau Didikte Amerika

Fadli Zon: Pemerintah Jangan Mau Didikte Amerika
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (HKTI) Fadli Zon mengungkap, pasca penyerahan gugatan Amerika Serikat (AS) ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) terhadap pembatasan kebijakan impor hortikultura di Indonesia, pemerintah memiliki waktu 60 hari melakukan klarifikasi balik ke WTO.

 




AS menyesalkan kebijakan izin impor yang ketat dan adanya pembatasan impor pangan di Indonesia.

Ditegaskan, HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) mendukung segala upaya pemerintah menghadapi gugatan AS. HKTI yakin pemerintah bisa mempertahankan kepentingan nasional dan jangan mau didikte oleh AS. Ini juga soal kedaulatan dan harkat kita sebagai bangsa.

"Kebijakan kuota impor itu adalah hak setiap negara. Semua negara, dengan alasan dan cara yang berbeda, menerapkan kebijakan kuota impor. Pastinya semua negara tak hanya ingin menjadi pasar bagi produk pertanian negara lain, juga harus mempertahankan kepentingan nasionalnya," kata Fadli dalam rilisnya kepada Tribun, Minggu (20/1/2013).

"Kuota impor kita sudah terlalu tinggi. Contoh izin pemerintah untuk impor daging tahun ini saja sudah melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 14.650 ton," tambahnya.

Lebih lanjut, imbuhnya lagi, akualitas produk daging Indonesia masih lebih baik dan sehat. Sementara impor daging AS masih rawan dengan penyakit hewan menular seperti kuku dan mulut. Dan hal itu diatur dalam UU No.18/2009.

"Momen ini juga harus kita manfaatkan untuk mengkritisi AS dan dunia luar. Mereka juga banyak melemparkan tuduhan terhadap produk ekspor kita seperti cassiavera atau kayu manis yang katanya menggunakan formalin, atau produk CPO kita yang dituduh tak ramah lingkungan sehingga ketika tiba di AS terkena detention," Fadli mengingatkan.

Pemerintah, diharapkan berani melawan gugatan AS agar kepentingan nasional a terjaga dan para petani kita bisa hidup lebih sejahtera.

"Kebijakan kuota impor sendiri jangan dimaknai sebagai kebijakan jual beli produk saja, tetapi juga harus dilandasi kebutuhan nasional. Kemampuan produksi dalam negeri, dan yang tak kalah penting adalah melindungi petani," Fadli Zon menegaskan.


Silakan di klik:

Share this article :

Poskan Komentar