Sistem outsourcing; maraknya tenaga kerja asing; penghapusan pesangon; perhitungan UMR yang tidak adil, itu menjadi bukti perlunya evaluasi kebijakan ketenagakerjaan nasional
 |
Mardani Ali Sera, Legislator Fraksi PKS DPR RI
|
Mafaza-Online | Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mendesak Presiden Jokowi segera menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan manusiawi, di sisi lain juga perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor atau pengusaha, Jumat (23/8).
“Kondisi buruh saat ini sedang sulit, apalagi biaya kebutuhan hidup yang semakin meningkat,“ kata Mardani
Untuk itu, tambahnya, Presiden harus membuat ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan manusiawi, menyesuaikan dengan situasi sosial ekonomi terkini.
Menurut legislator PKS ini, masih banyak kebijakan ketenagakerjaan yang perlu dievaluasi. Sistem outsourcing; maraknya tenaga kerja asing; penghapusan pesangon; perhitungan UMR yang tidak adil. Itu saja menjadi bukti perlunya evaluasi kebijakan ketenagakerjaan nasional.
Hal ini agar lebih adil dan manusiawi, dengan mengakomodasi kebutuhan hidup layak bagi buruh dan tetap menjamin terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi investor atau pengusaha. Agar ekonomi nasional bisa terus tumbuh.
"Kebijakan ketenagakerjaan nasional mesti adaptif dengan perkembangan zaman dan kebutuhan semua stakeholders," ujarnya.
Silakan Klik
DUA VARIAN RASA Gula Aren dan Kayu Secang
Selanjutnya menurut Mardani, Kebijakan ketenagakerjaan nasional perlu terus dievaluasi dan diperbaharui mengikuti perkembangan situasi sosial ekonomi nasional dan global yang terus berubah.
"Namun, harus tetap berpegang teguh pada UUD 1945 terutama Pasal 28D ayat 2: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja," ujarnya.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi perlu memikirkan serius solusi permasalahan ketenagakerjaan ini. Negara harus menciptakan mekanisme yang adil dan manusiawi antara pengusaha dan buruh di Indonesia. Salah satu contoh misalkan terus mendidik atau melatih buruh untuk meningkatkan kompetensi mereka hingga mendapatkan sertifikasi kerja.
"Sehingga banyak lahir tenaga kerja terampil bersertifikasi, dan kualitas serta kuantitas produksi meningkat," ujar Doktor teknik mesin ini.
Mardani berharap ke depan Pemerintah tidak menjual slogan buruh murah di Indonesia kepada investor.
"Menjual slogan ‘buruh Indonesia’ murah pada investor akan menciptakan ketidakadilan bagi buruh, dan akan selalu menimbulkan masalah ketenagakerjaan karena dari awal berarti kebijakan pemerintah selalu pro-pengusaha dan hanya menjadikan buruh sebagai komoditas politik belaka,” pungkasnya.
Silakan klik:
Lengkapi Kebutuhan Anda
Posting Komentar