Karakter kuat dan berani yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah berani mengambil risiko dalam melaksanakan kebijakan negara
"Siapa pun presiden yang terpilih, mau tak mau harus menimbang di DPR bila tak ingin ada hambatan yang berarti. Presiden akan `terkerangkeng` bila parlemen tidak kuat," kata Eep saat menjadi pembicaraan dalam dialog kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Jakarta, Selasa.
Namun demikian, kata dia, persoalan itu dapat diatasi bila Indonesia memiliki pemimpin yang berkarakter kuat dan otentik.
"Kita tentu tak ingin terjebak oleh kelambanan yang disebabkan bercampurnya sistem presidensial dan parlementer yang kita anut. Percampuran sistem itu bisa dipecahkan dengan masalah kepemimpinan," jelas Eep.
Oleh karena itu, momentum Pemilihan Presiden pada 9 Juli nanti harus dimanfaatkan untuk menyosialisasikan dua karakter kepemimpinan ini.
Menurutnya, karakter kuat dan berani yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah berani mengambil risiko dalam melaksanakan kebijakan negara.
Sedangkan karakter otentik, menurutnya, adalah kepemimpinan yang mampu menggerakkan masyarakat tanpa takut untuk terjerat oleh perilakunya sendiri.
"Pemimpin yang bergerak bebas karena tak memiliki kesalahan yang membuat dia tersandera," kata Eep.
Dirinya yakin, dengan tipe kemimpinan seperti itu, maka percampuran sistem tak akan membuat dia terkerangkeng.
"Eksperimen sistem yang saat ini dilakukan di Indonesia bukan tak mungkin akan sukses," katanya.
Ia pun tak memungkiri percampuran sistem ini akan membuat jalannya pemerintah terseok-seok apalagi hasil pemilu legislatif lalu tak menempatkan pemenangnya dengan persentase yang menonjol. PDIP hanya meraih 18,95 persen. Sedangkan partai terendah yang lolos ambang batas parlemen meraih 5,26 persen.
Eep memprediksi Indonesia akan memiliki DPR dengan fragmentasi politik yang sangat kuat.
"Melihat hasil Pemilu 2014 dan dibandingkan Pemilu 2009, DPR kita di 2014-2019 akan lebih terfragmentasi," katanya.
Dari hasil Pemilu 2014 ini, Eep juga mendorong agar ambang batas parlemen (PT) ditingkatkan menjadi 5 persen.
"Dua tahun lalu orang berdebat angka PT yang layak. Waktu itu banyak yang mencemaskan kalau dinaikkan ke 5 persen, akan kehilangan banyak partai. Nyatanya tak terbukti," katanya.
Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar PT dapat dinaikan menjadi 5 persen pada pemilu selanjutnya mengingat ada banyaknya parpol yang meraih suara di atas 5 persen.
"Artinya, di pemilu yang akan datang kita bisa berpikir PT sebesar 5 persen," jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji berharap siapa pun yang nanti menjadi anggota legislatif maupun presiden, tetap mengedepankan penyelesaian masalah kebangsaan.
"Jangan sampai bermusuhan. Siapa pun yang menang harus jalin persatuan dan kesatuan," ujarnya.
ANTARA
Silakan klik:
Posting Komentar