Mafaza-Online.Com | WAWANCARA - Pengelolaan Sumber daya Migas Indonesia kembali mendapat sorotan dengan ditangkapnya Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Hal ini menguatkan dugaan sektor migas Indonesia rawan korupsi dan inefisiensi. Mengambil pelajaran dari kasus ini, apa yang sebaiknya dilakukan agar Mafia tidak lagi menggerogoti industri migas. Berita Satu LIVE akan membahasnya bersama pakar ekonomi yang juga Menko Perekonomian era Gus Dur, DR. Rizal Ramli.
Bang Rizal, kalau bicara soal penangkapan, ini sangat mengagetkan. Rudi Rubiandini dikenal sebagai orang yang bersih, dosen terbaik di Universitas terkenal dan orang yang sangat kritis, ditangkap tangan oleh KPK. Ada beberapa pendapat, ini menjadi momentum untuk pemberantasan mafia migas yang selama ini kelihatan ada namun tidak ada.
Sebenarnya bagaimana pengelolaan migas ini?
Saya sebetulnya risih dan prihatin, kok bisa Profesor dari universitas ternama terlibat kasus itu. Tetapi memang dari sejak jaman dulu banyak sekali inefisiensi, corruption di sektor migas Indonesia. Sejak zaman Pertamina dulu, karena ini memang sektor yang paling lukratif. Kasus ini merupakan ujung saja dari gunung es yg lebih besar.
Artinya ini luar biasa?
Kalau KPK sungguh-sungguh, langkah. Ini akan sangat besar manfaatnya bagi ekonomi Indonesia karena biaya kita untuk menghasilkan BBM termasuk mahal sekali bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Sering dikatakan: “ini subsisi”. Sebetulnya "itu subsidi" terhadap inefisiensi, subsidi terhadap KKN, subsidi terhadap corruption yang sangat besar di sektor Migas. Kalau mafia migas dihapuskan itu Negara untung sekitar 1 Milyar Dolar pertahun. Bila KKN dan inefisiensi dihapuskan maka apa yang kita sebut sebagai "subsidi" tidak sebesar seperti sekarang.
Ada indikator yang juga menarik. Produksi minyak bumi Indonesia terus merosot selama sembilan tahun terakhir, anjlok lebih dari 30%, tetapi cost recovery itu naik dua kalinya. Memang Pak Rudi dua kali bertentangan dengan kami pada waktu kami bersama Muhammadiyah dan NU meminta supaya beberapa bagian dari undang-undang Migas itu dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Kami minta dijelaskan, kenapa produksi turun tapi biaya recovery meningkat tajam dua kalinya. Memang dijelaskan bahwa ada secondary recovery, tapi kami minta data-data secondary recovery itu, apa betul demikian? Itu nggak pernah dijawab. Banyak inefisiensi, banyak corruption didalam industri migas Indonesia yang tidak menguntungkan rakyat kita.
Bang Rizal, saya punya grafik mengenai pendapatan sektor hulu migas, ditahun 2012 pendapatan kotor $61,065 milyar, bagian pemerintah $34,934 milyar, Cost Recovery $15,715 Milyar dan bagian kontraktor KKS $10,416 Milyar. Penjualan minyak Negara, produksinya 831 Barrel per hari, yang dikonsumsi Negara 50 sampai 60 persen, dijual ke trader-trader, salah satunya ke Kernel. Sebetulnya luar biasa yang bisa diperdagangkan oleh trader
Sebetulnya nggak masuk akal sama sekali. Mesti dijual ke trader, nanti Petral di Singapura beli lagi dari trader. Ini permainan yang saya katakan sebagai the tip of the iceberg, karena Indonesia impor minyak mentah itu sekitar 400 ribu barrel/hari dan impor BBM jadi sekitar 500 ribu barrel/hari. Sekitar 900 ribu barrel/hari. Tidak masuk akal bahwa Negara yang kebutuhan per harinya sekitar 900 ribu barrel impor ekuivalen itu harus beli spot market, karena harga spot market pasti lebih tinggi daripada kontrak jangka panjang. Harusnya pemerintah beli kontrak jangka panjang, di spot market maksimum hanya 20%. Dari situ saja sudah jelas pola permainannya seperti apa. Memang ada tender, Petral mengadakan tender, tapi perusahaan-perusahaannya nggak jelas seperti Kernel ini.
Kernel perusahaan nggak jelas? bukannya dia punya cabang dimana mana, ada di Thailand, Dubai, Australia
Itu kan cuma front, ada tender seolah kompetitif, tapi ini sederhana, berapa harga spot market pada waktu itu bandingkan dengan harga yang disepakati Petral, ada selisih dua Dolar, kadang-kadang tiga sampai empat Dolar. Makanya mafia Migas ini sangat menguntungkan dan merugikan negara hampir satu Milyar Dolar pertahun.
Kalau kita bicara Mafia, tender ini kan proses yang dilegalkan?
Khas Indonesialah, masak tidak tahu. Kalau ada tender bisa diatur. Itulah kenapa kami menolak kenaikan harga BBM sebelum Mafia disikat dulu. Sikat dulu mafia migas, kerugian negara bisa dikurangi hampir 1 Milyar Dolar pertahun, kurangi inefisiensi, dll, jangan jangan "subsidinya" itu akan jauh lebih kecil.
Waktu itu diajukan ke MK, apakah indikatornya sangat kuat ada mafia migas di BP Migas saat itu?
Itu pengetahuan umum buat orang yang mengikuti. Tapi buat kami nggak masuk akal BP Migas, yang punya staf banyak, tidak bisa menjelaskan cost untuk memproduksi migas, apakah yang secondary recovery atau lainnya
Nampaknya kurang berhasil, karena hanya berganti nama namun orang orangnya tetap sama
Sebetulnya hanya ganti baju saja. Lembaganya hanya ganti nama, orangnya tetap sama, strukturnya tetap sama, mafianya juga masih sama.
Selain catatan tadi, KPK juga menyatakan sudah berhasil menyelamatkan uang negara sampai ratusan juta Trilyun selama 2011. Artinya hal yang luar biasa?
Dari dulu, sejak jaman Orde Baru, sumber korupsi nomer satu itu terkait dengan Oil dan gas, yang kedua dengan Bulog, karena ini kebutuhan yang terkait dengan rakyat. Ada sempat reformasi sungguh sungguh beberapa tahun, tapi berhenti lagi dan polanya balik yang sama. Dan banyak pejabat tutup mata terhadap Mafia migas ini.
Kenapa mereka tutup mata?
Ya karena Mafia migas ini sangat berpengaruh. Padahal kalau kita mau, benahi sektor migas ini. Ini kan lucu, yang dibeli oleh Kernel adalah jatah pemerintah, dijual, nanti Kernel jual lagi ke Petral buat Indonesia lagi. Hal hal begini melibatkan banyak pihak.
Kalau bicara modusnya, seperti bang Rizal katakan, ada yang dijual ke Kernel, dijual lagi, lantas kembali ke Indonesia. Apakah itu modus yang sering digunakan atau ada lagi di fase atau kewenangan-kewenangan tertentu yang juga sangat rentan dengan korupsi?
Terutama di soal pembelian tadi. Masak Indonesia terus beli setiap hari ekuivalen 900 ribu/barrel, menggantungkan pada spot market. Harusnya kontrak jangka panjang dengan negara produsen. Bahwa kadang-kadang kita perlu lebih, kita beli di spot market ya masuk akal. Dan mengapa Pertamina harus menggunakan Petral segala, menurut saya bubarkan Petral. Dulu jaman Pak Harto memang sistemnya juga begitu, setiap Indonesia ekspor ada kelompok kelompok bisnis yang dekat kekuasaan dapat sepuluh sampai tiga puluh sen. Begitu pak Harto jatuh kita hapuskan sistem itu oleh Habibie dan Gusdur. Namun setelah itu muncul lagi Mafia migas itu. Bukan dari segi ekspor tapi dari segi impor.
Artinya berinovasi juga Migas itui?
Berinovasi kreatif. Tapi yang ingin saya katakan, Mafia yang sangat menguntungkan ini tidak mungkin hadir tanpa dukungan kekuasaan.
Maksudnya?
Terang benderang kan, mengapa harus beli di spot market setiap hari. Nggak mungkin itu tidak diketahui oleh para pengambil kebijakan. Kenapa itu terjadi? Tugas teman-teman media untuk mencari tahu. Kasus Rudi ini kasus kecil, masih banyak lagi kasus yang lebih besar di bidang migas ini.
Soal undang-undang Migasnya sendiri, apakah memang harus diperbaiki
Sebetulnya keputusan MK terang benderang, beberapa dari undang-undang Migas itu harus dihapuskan, artinya pemerintah harus mengajukan draft undang-undang Migas yang baru ke DPR. Tetapi SBY main gampang saja, ia bikin lembaga baru pakai nama baru. Ganti baju saja. Strukturnya nggak berubah, kewenangannya nggak berubah, pola permainannya nggak berubah.
Hanya dimasukkan kedalam kementerian, seperti itu. Menurut Anda ini mempermainkan konstitusi?
Itu melawan MK, yang seharusnya undang undang itu direvisi.
Harusnya seperti apa pengelolaan migas kita ini, apakah SKK Migas harus dihapuskan terus membentuk lembaga baru. Apakah terus diserahkan kepada Pertamina, atau bagaimana mestinya?
Kalau kami berpendapat, fungsi regulasi dikembalikan saja ke Kementerian ESDM. Untuk apa ada Dirjen Migas beserta stafnya tidak melakukan fungsi apa apa. Nah fungsi operasionalnya mungkin pemerintah perlu bikin saingan. Pertamina ada, lalu bikin yang lain lagi di hulu, supaya ada kompetisi, agar konsumen diuntungkan. Ini sebetulnya pola kita mengembangkan industri Telkom. Dulu ada Indosat, lalu ada Telkom, diadu kompetisi. Konsumen diuntungkan, harga lebih murah dan lebih bagus untuk efisiensi. Pola monopoli menurut saya harus dihapuskan. Fungsi regulasi diambil saja oleh Dirjen Migas, fungsi operasional oleh kedua lembaga ini. Disamping itu, kan dikampanyekan bahwa pola production sharing sebagai pola yang terbaik. Menurut saya nggak! karena kemampuan birokrasi untuk mengamati dan ada main dalam cost recovery itu sangat besar. Selain pola itu, ada pola lain, negara-negara Arab, misalnya pemerintah Saudi, punya saham di Aramco, betul-betul terlibat dalam proses produksi, pengambilan keputusan. Jadi pola prodction sharing ini bukan satu-satunya opsi dan belum tentu yang terbaik dalam konteks Indonesia karena birokrasi kita gampang sekali dikooptasi.
Artinya mereka dalam proses pengawasan, supervisi segala macam, memang lemah ?
Orang mau investasi di sektor minyak bumi itu peraturannya banyak, rencana investasinya harus diapproved. Birokrasinya malah panjang sekali. Kan harusnya key points saja, yang penting penting untuk cost, itu yang dimonitor. Bukan setiap proses untuk investasi, eksplorasi, minta izin BP Migas. Nah disitulah permainan uangnya. Mafia perizinan.
Baik, bang Rizal terima kasih sudah bersama kami di Prime Time.
Terima kasih
Sumber: Berita Satu LIVE. 15Agustus 2013, 17.15-17.30
MafazaOnline Peduli (MOP)
MOP Adalah dana yang dihimpun dari pembaca. Untuk membantu dakwah Islam.
Mari bersinergi, Kirim bantuan melalui
Bank Muamalat Norek: 020 896 7284
Syariah Mandiri norek 069 703 1963.
BCA norek 412 1181 643
a/n Eman Mulyatman
Setelah transfer kirim sms konfirmasi ke 0878 7648 7687 Dengan format: Nama/Alamat/Jumlah/Bank/Peruntukkan (Pilih salah satu)
1. Desa Binaan 2. Motor Dai 3. Peralatan Shalat
4. Wakaf Al-Qur’an 5. Beasiswa 6. Dunia Islam
Syukran Jazakumullah Khairan Katsira
Klik Juga
M Store Menyediakan Kebutuhan Anda
Posting Komentar