Biaya hidup dan kuliah selama enam bulan, akan di salurkan kepada 88.142 mahasiswa penerima tahun 2012-2013. Itulah keterangan dari Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI.
Menanggapi hal ini, Surahman Hidayat, anggota komisi X DPR RI, menjelaskan bahwa UUD 1945 menempatkan bidang pendidikan dalam derajat keseriusan yang tinggi, terbukti dengan adanya rumusan pasal khusus tentang pendidikan. “Pasal-pasal tersebut mengatur mulai dari hak warga negara mendapatkan pendidikan sampai dengan peran pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi,” papar Surahman.
Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan sebenarnya juga merupakan bagian dari hak asasi manusia, seperti termaktub dalam Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945.
Surahman berharap Bidikmisi (Beasiswa Pendidikan untuk Mahasiswa Miskin), tahun 2013 berjalan dengan baik. Pendistribusian atau daya serap beasiswa Bidik Misi harus tepat sasaran. “Faktanya di lapangan masih saja di temukan, di sejumlah perguruan tinggi negeri ternyata penerima Bidik Misi adalah mahasiswa dari keluarga kaya,” ungkapnya.
Surahman meminta kepada pemerintah dalam hal ini kepada Kemendikbud RI, untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem penyaluran Bidikmisi sehingga bisa tepat sasaran yakni diterima oleh mahasiswa miskin.
“Kemendikbud harus melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Perguruan Tinggi Negeri tidak hanya menjaring calon mahasiswa berprestasi tapi miskin di lingkungan perkotaan saja, tetapi Bidikmisi ini juga harus sampai ke pelosok-pelosok daerah terpencil, sehingga ada pemerataan,” desaknya.
Doa dan Tangisan Wanita Suriah
Posting Komentar