Dari sisi kinerja maka publik lebih puas dengan kinerja menteri PKS dari pada menteri dari partai lain
Oleh: Nasrulloh (Kompasianer)
Hubungan Presiden dan Mentrinya adalah hubungan profesionalisme dan Kinerja, bukan hubungan politik. Walaupun ketergabungan mereka dalam pemerintahan awalnya berasal dari hubungan Politik.
Jadi walau secara politik PKS dan SBY berseberangan, namun dalam urusan pemecatan Menteri maka haruslah berdasarkan kinerja menteri itu sendiri. Itulah yang profesional. Bila berkaitan dengan kinerja Menteri, berdasarkan survei LSI, kinerja Menteri-Menteri PKS justru yang paling memuaskan. Tingkat
ketidakpuasan publik terbesar justru berasal dari menteri-menteri Demokrat. Yaitu, menteri yang berasal dari partai SBY sendiri.
Berikut urutan ketidakpuasan publik terhadap kinerja mentri dari partai, hasil survei LSI :
1. Demokrat 42,56%
2. PPP 40,06%,
3. PKB 39,65%,
4. PAN 38,21%
5. Golkar 35,81%
6. PKS 32,56%
Bagaimana dengan kinerja Menteri secara perorangan ? Berdasarkan survei LSN, justru Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menko Perekonomianlah yang kinerjanya paling buruk, menyusul Menteri Keuangan dan Menteri agama. Bagaimana dengan penyelewengan anggaran kementerian ?
Hasil penelitian Fitra, dari 36 kementerian dan lembaga negara yang melakukan penyelewengan anggaran. Dari 11 departeman dan lembaga yang terbesar melakukan penyelewengan, tidak ada satu pun kementerian yang dipimpin oleh kader PKS masuk dalam daftar tersebut.
Berikut 11 terbesar dari penyelewengan adalah sbb :
1. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dengan penyimpangaan perjalanan dinas
sebesar Rp.5.938.049.057
2. Kementerian Tenaga kerja dan Transmigarasi dengan penyimpangaan perjalanan dinas
sebesar Rp.4.515.281.738
3. Kementerian keuangaan dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar
Rp.3.537.453.076
4. Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif dengan penyimpangaan perjalanan dinas
sebesar Rp.3.470.846.383
5. Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar
Rp.2.551.062.985
6. Kementerian Agama dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.792.895.663
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar
Rp.1.555.118.598
8. Badan Pertanahaan Nasional dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar
Rp.1.420.884.887
9. Badan Nasional Penempatan Perlindungaan Tenaga kerja Indonesia dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.391.956.389
10. Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan menengah dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.033.809.400
11. Badan Narkotika Nasional dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.810.228.015.
Dari sisi kinerja maka publik lebih puas dengan kinerja menteri PKS dari pada menteri dari partai lain. Begitu juga departemen yang dipimpin oleh PKS cendrung lebih bersih dari partai lain. Tidak itu saja, penghargaan internasional FAO untuk Indonesia, salah satunya hasil kerja keras dari menteri pertanian dari PKS. Jadi wajar saja bila SBY bingung untuk memecat Menteri-Menteri dari PKS
Oleh: Nasrulloh (Kompasianer)
Hubungan Presiden dan Mentrinya adalah hubungan profesionalisme dan Kinerja, bukan hubungan politik. Walaupun ketergabungan mereka dalam pemerintahan awalnya berasal dari hubungan Politik.
Jadi walau secara politik PKS dan SBY berseberangan, namun dalam urusan pemecatan Menteri maka haruslah berdasarkan kinerja menteri itu sendiri. Itulah yang profesional. Bila berkaitan dengan kinerja Menteri, berdasarkan survei LSI, kinerja Menteri-Menteri PKS justru yang paling memuaskan. Tingkat
ketidakpuasan publik terbesar justru berasal dari menteri-menteri Demokrat. Yaitu, menteri yang berasal dari partai SBY sendiri.
Berikut urutan ketidakpuasan publik terhadap kinerja mentri dari partai, hasil survei LSI :
1. Demokrat 42,56%
2. PPP 40,06%,
3. PKB 39,65%,
4. PAN 38,21%
5. Golkar 35,81%
6. PKS 32,56%
Bagaimana dengan kinerja Menteri secara perorangan ? Berdasarkan survei LSN, justru Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menko Perekonomianlah yang kinerjanya paling buruk, menyusul Menteri Keuangan dan Menteri agama. Bagaimana dengan penyelewengan anggaran kementerian ?
Hasil penelitian Fitra, dari 36 kementerian dan lembaga negara yang melakukan penyelewengan anggaran. Dari 11 departeman dan lembaga yang terbesar melakukan penyelewengan, tidak ada satu pun kementerian yang dipimpin oleh kader PKS masuk dalam daftar tersebut.
Berikut 11 terbesar dari penyelewengan adalah sbb :
1. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dengan penyimpangaan perjalanan dinas
sebesar Rp.5.938.049.057
2. Kementerian Tenaga kerja dan Transmigarasi dengan penyimpangaan perjalanan dinas
sebesar Rp.4.515.281.738
3. Kementerian keuangaan dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar
Rp.3.537.453.076
4. Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif dengan penyimpangaan perjalanan dinas
sebesar Rp.3.470.846.383
5. Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar
Rp.2.551.062.985
6. Kementerian Agama dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.792.895.663
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar
Rp.1.555.118.598
8. Badan Pertanahaan Nasional dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar
Rp.1.420.884.887
9. Badan Nasional Penempatan Perlindungaan Tenaga kerja Indonesia dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.391.956.389
10. Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan menengah dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.033.809.400
11. Badan Narkotika Nasional dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.810.228.015.
Dari sisi kinerja maka publik lebih puas dengan kinerja menteri PKS dari pada menteri dari partai lain. Begitu juga departemen yang dipimpin oleh PKS cendrung lebih bersih dari partai lain. Tidak itu saja, penghargaan internasional FAO untuk Indonesia, salah satunya hasil kerja keras dari menteri pertanian dari PKS. Jadi wajar saja bila SBY bingung untuk memecat Menteri-Menteri dari PKS
Posting Komentar