 |
Seluruh elemen bangsa harus solid dan menarik garis non-kooperatif dengan perusak negara |
“Kegelisahan dan kemarahan rakyat yang terjadi di seluruh pelosok negeri, adalah tanda-tanda zaman. Kita harus malu mengaku sebagai aktivis pergerakan dan perubahan kalau tidak bisa membaca tanda-tanda tersebut. Untuk itu, saya minta semua elemen bangsa ini menarik garis pembatas yang tegas dengan para perusak dan penjahat keuangan yang membuat bangsa Indonesia tidak kunjung sejahtera,” ujar Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP), DR Rizal Ramli, ketika berbicara di Musyawarah Akbar Demi Kedaulatan Bangsa, di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta (14/2).
Menurut Rizal Ramli yang telah menjadi aktivis pergerakan sejak mahasiswa tahun 1970an itu, sejarah Indonesia dipenuhi dengan pengorbanan para pejuang. Para pejuang itu konsisten dan menarik garis tegas terhadap penjajah kolonial. Bung Karno, misalnya, sejak dulu memegang teguh prinsip nonkooperatif walaupun harus menanggung risiko. Dia menolak rayuan Belanda sehingga berkali-kali dipenjara, diadili, dan dibuang. Sikap serupa juga ditunjukkan para pemimpin lain seperti Tjokroaminoto, Hatta, Sjahrir, Natsir, dan lainnya.
“4-5 tahun lalu, yang berani kritis terhadap rezim korup dan penjual kedaulatan ini hanyalah para aktivis dan sebagian kecil intelektual yang sadar. Tapi sekarang saya bangga dengan rakyat kita yang sudah berdiri paling depan menghendaki perubahan. Saran saya, kalau ada aktivis yang tidak berani berjuang melawan rezim yang korup ini, sebaiknya jangan menjadi pendukung atau menjadi kaki-tangannya,” papar tokoh perubahan yang baru saja kembali dari Maroko untuk bicara di hadapan para pemimpin oposisi negara-negara Timur Tengah ini.
Kedaulatan dan kesejahteraan
Rizal Ramli juga mengingatkan agar jangan pernah bermimpi bisa memperjuangkan kesejahteraan rakyat tanpa menegakkan kedaulatan negara. Pasalnya, para pemimpin yang punya jiwa inlander tidak akan mungkin mau dan mampu menyejahterakan sebagian besar rakyatnya. Hal ini disebabkan, kebijakan mereka tersandera oleh konflik kepentingan dan kepentingan asing. Untuk itu, bangsa ini. harus benar-benar berdaulat sehingga bisa memperkuat struktur ekonomi, politik, hukum dan kebudayaan nasional. Dengan garis keberpihakan yang jelas, barulah rakyat bisa sejahtera.
Sehubungan dengan itu, dia minta agar seluruh elemen bangsa bersatu dalam barisan yang solid untuk memperjuangkan kedaulatan dan kesejahteraan. Termasuk para aktivis, pekerja media, kalangan menengah, dan lainnya.
“Kalau seluruh elemen bangsa benar-benar solid dan tidak mau dikooptasi, insya Allah, sebentar lagi terjadi perubahan. Waktunya tidak akan lama lagi. Rakyat sudah menghendaki perubahan sekarang juga,” tukasnya.
Seruan yang sama juga datang dari pengamat migas dan pertambangan Marwan Batubara. Menurut dia, sudah saatnya para aktivis perubahan merapatkan barisan dan segera mengambil tindakan-tindakan konkrit dan terukur. Jangan berhenti dari diskusi ke diskusi belaka.
“Kita harus beri tenggat waktu kepada rezim ini untuk berubah. Misalnya, dalam sebulan pemerintah harus menghapuskan institusi pengganti BP Migas yang telah dibubarkan MK. Pokoknya kita beri jadwal waktu, maksimal sebulan, bagi rezim ini untuk membatalkan berbagai peraturan dan ketentuan yang merugikan rakyat dan bangsa Indonesia,” katanya.
Secara khusus dia meminta pekerja dan pemilik media untuk berpihak kepada 245 juta rakyat Indonesia dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraannya. Jangan sampai media justru membela rezim korup dan anti nasional yang menyengsarakan rakyat. ”Media harus membantu rakyat, jangan sampai media berpihak kepada para penjahat!” ungkap Marwan.
Nasi Jagung Manglie: Solusi untuk Penderita Diabetes
Posting Komentar