Senin, 18 November 2019

Home » » Irman Putra Sidin Sempat Cemaskan Rangkulan PKS

Irman Putra Sidin Sempat Cemaskan Rangkulan PKS

Berdasarkan konstitusi seharusnya semua partai politik menjadi oposisi bukan hanya sebatas mengurusi pembagian kursi kabinet

Ahli Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin
PKSFoto
Mafaza-Online | Ahli Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin sebut PKS sebagai partai penyeimbangan yang memiliki karakter. Hal ini disampaikan dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS, Jum'at (15/11/2019) di Jakarta.

"Setelah kejadian rangkulan itu awalnya saya cemas PKS akan masuk koalisi karena yang saya baca begitu. Setelah saya baca malah terbalik bacaannya, ternyata karakter PKS sebagai partai penyeimbang itu sangat kuat dibanding dengan partai lain," terang Irman.

Kuatnya karakter PKS sebagai partai penyeimbang ini menurut Irman cukup ditakuti oleh penguasa dan partai koalisi lainnya, "Sampai-sampai Presiden pemegang kekuasaan tertinggi di negara cemas juga dengan rangkulan itu. Saya melihat PKS kuat sekali karakternya,".


Menurut Irman, berdasarkan konstitusi seharusnya semua partai politik menjadi oposisi bukan hanya sebatas mengurusi pembagian kursi kabinet.

"Partai politik didesain guna mengimbangi peroses pemerintahan. Partai politik wajib memberikan garansi kepada rakyar untuk bagaimana Presuden menjalankan wewenangnya sesuai undang-undang. Bukan soal dia dapat kursi kabinet atau tidak," tambahnya.

Oleh karenanya, Irman melanjutkan, Undang-undang mengatur rakyat utuk memberikan hak konstitusinya kepada partai politik sebagai peserta pemilu.

Irman menuturkan, hingga saat ini banyak orang salah kaprah menterjemahkan oposisi. Oposisi, lanjut Imran, bukan berarti bertujuan untuk menjatuhkan kekuasaan eksekutif. Namun, memastikan kekuasaan yang berjalan sesuai dengan amanah Undang-undang.


"Karena oposisi itu di kepala saya bukan berarti menjatuhkan Presiden. Oposisi itu memberikan pemikiran-pemikiran konstitusional terhadap berjalannya kekuasaan. Jadi bukan berarti partai oposisi di kepalanya itu hanya soal kapan dibentuk hak angket, pansus saja," ungkapnya.


Silakan Klik:

Share this article :

Posting Komentar