Minggu, 25 Agustus 2019

Home » » Politik Luar Negeri Qatar yang Bermoral

Politik Luar Negeri Qatar yang Bermoral

China adalah adikuasa yang tidak dapat diremehkan, bahkan oleh AS sekalipun. Dia dapat menjadi ancaman, namun sekaligus peluang dalam relasi internasional

Pengamat Dunia Islam



  • Thomas Peter | Reuters




Tampak Pekerja berjalan di sekitar pagar, lokasi yang secara resmi disebut sebagai Pusat Pendidikan Keterampilan di Dabancheng di Xinjiang 
Mafaza-Online | Qatar mencabut dukungannya kepada China dalam memberangus hak Muslim Uighur di Xinjiang. Kepada Dewan HAM PBB, Dubes Qatar untuk PBB menyebutkan alasan pencabutan tersebut,

"Dengan mempertimbangkan fokus kami untuk mediasi dan kompromi, kami meyakini bahwa dukungan atas surat kami sebelumnya membahayakan prioritas kunci dalam kebijakan luar negeri kami."

"Oleh karena itu, kami ingin mempertahankan sikap netral dan menawarkan mediasi dan fasilitasi," tambahnya.

Sebelumnya, bersama Saudi, Pakistan dan 34 negara lainnya berkirim surat surat kepada PBB untuk mendukung tindakan rejim Komunis China yang memenjarakan 3 juta Muslim Uighur di kamp-kamp yang disebutnya sebagai tempat pelatihan.

Mereka menganggap tindakan pemerintah Komunis China sebagai upaya memerangi radikalisme dan mengangkat martabat etnis Muslim itu.

Faktanya, jutaan Muslim Uighur dicabut paksa dari akar sejarah, agama dan budaya mereka. Ayah, Ibu dan anak dipisahkan secara paksa, dijebloskan ke penjara dan dicuci otak mereka dengan doktrin Komunis atau model keberagamaan versi China.

Masjid-masjid mereka ditutup dan sebagiannya dirobohkan. Mereka tidak lagi secara bebas menjalankan ibadah shalat dan berpuasa di bulan Ramadhan. Identitas keagamaan mereka, seperti jenggot dan jilbab dilarang.

Pemerintah Komunis China tidak lagi dapat mengelak praktik penyiksaan dan genosida kultural mereka atas Muslim Uighur karena terlampau banyak fakta yang mengungkap praktik pelanggaran HAM tersebut. Baik dari pengakuan ribuan mantan tahanan Uighur, laporan organisasi HAM internasional maupun bukti citra satelit tentang penjara massal, perobohan masjid dan pusat-pusat kultural mereka.

Pencabutan surat dukungan itu jelas merefleksikan koreksi atas kebijakan luar negeri Qatar yang sebelumnya dikenal berpihak kepada aspirasi umat Islam.

Pencabutan itu juga bukan berarti memprotes atau melawan China, karena Qatar tidak juga mendukung surat 22 negara Uni Eropa yang mengkritik keras perlakuan China terhadap Muslim Uighur, namun lebih merefleksikan sikap netral Qatar sehingga dapat mengambil peran mediasi dan fasilitasi atas konflik Uighur.





Silakan Klik






Politik Cerdas
Coba Anda lihat posisi cerdas politik luar negeri Qatar. Dukungan Qatar sebelumnya atas China dapat dipahami sebagai dorongan "real-politics" internasional.

China adalah adikuasa yang tidak dapat diremehkan, bahkan oleh AS sekalipun. Dia dapat menjadi ancaman, namun sekaligus peluang dalam relasi internasional.

Hanya saja, Qatar tidak ingin faktor real-politics semata merusak fondasi politik luar negerinya yang secara moral berpihak kepada dunia Islam.

Qatar memahami penindasan China atas Muslim Uighur adalah fakta, maka keberpihakan terhadap China tanpa sikap kritis seperti ditunjukkan oleh 37 negara (termasuk Qatar di dalamnya) secara moral akan merusak citranya di dunia Islam.

Namun sebaliknya, mendukung surat 22 negara Barat juga berarti menegasikan pada satu sisi konteks 'real politics' China sebagai 'rising super power' dan di sisi lain, adanya problem moral di balik surat kecaman tersebut.

China bukan sekutu 22 negara, banyak di antara mereka berlawanan secara politik dan ekonomi. Jadi tidak sulit untuk melihat motif politik di balik surat protes. 

Surat itu itu sendiri muncul di tengah perluasan perang dagang AS-China.
Jika lebih konsisten, Uni Eropa dan AS juga harus menggunakan pendekatan yang sama terhadap Israel karena baik China dan Israel dikenal sama zalimnya terhadap Muslim.

Maka posisi "netral" menjadi langkah terbaik karena keinginan negeri super kaya ini untuk tidak larut dalam pusaran konflik negara-negara besar dunia, namun sebaliknya menawarkan diri sebagai mediator dan memfasilitasi penyelesaian konflik Uighur secara beradab.





Silakan Klik
DUA VARIAN RASA Gula Aren dan Kayu Secang




Strategi Binding Randall Schweller
Qatar secara teori sedang menjalankan strategi Binding-nya Randall Schweller dalam merespon sumber-sumber ancaman dalam politik internasional.

Menurutnya, ketimbang bersekutu (allying) atau tunduk (bandwagoning), aktor politik tetap berhubungan baik dengan sumber ancaman karena pada satu sisi memahami benar implikasinya, namun di sisi lain, secara cerdas memainkan peran dan kontrol influensial terhadap sumber ancaman tersebut.

Mungkin China akan marah dengan manuver Qatar, namun bagaimana jika negara-negara Muslim influensial lainnya, seperti Pakistan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir yang menandatangani surat dukungan terhadap China tadi menarik diri dan mengambil posisi yang sama dengan Qatar dan jauh sebelumnya, Indonesia?

Pertanyaannya, apakah China akan mengubah perilaku politiknya terhadap Muslim Uighur? Saya yakin ya. Negara-negara Muslim membutuhkan China sebagaimana China membutuhkan negara-negara Muslim untuk minyak, geo-politik dan ekspansi pasar.

Dalam konteks di atas, negara-negara Muslim tidak harus memiliki platform dan kepentingan politik yang sama untuk memiliki sikap kemanusiaan yang sama dalam isu Muslim Uighur.

Hanya pertanyaannya, beranikah Saudi, Pakistan, Mesir dan Uni Emirat Arab berani mengambil langkah rasional tersebut? Itu jawaban yang sulit.

Pakistan mungkin, tetapi sulit untuk Mesir, Saudi dan Uni Emirat Arab. Citra ketiga negara Muslim yang berpengaruh di kawasan ini cukup buruk di mata dunia Islam. Tampaknya, kepentingan (buta) menjaga dinasti mereka telah mengikat tangan dan kaki mereka untuk peduli dengan kepentingan dunia Islam.

Silakan klik:
Lengkapi Kebutuhan Anda




Share this article :

Posting Komentar