Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto, Rizal Darmaputra, Hubungan dengan Cina tidak Masalah asalkan ....
Selama Tidak Mengganggu Ketersediaan Kerja dan Kedaulatan Prabowo akan tetap Menjalin Kerjasama dengan Cina
 |
| Rizal Darmaputra (tengah) Mewakili Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandi dlm diskusi “Arah Kebijakan Luar Negeri & Pertahanan Indonesia 2019-2024” | FB Rizal Darmaputra |
MafazaTV | Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto, Rizal Darmaputra, menyatakan, pasangan capres dan cawapresnya akan menjalin kerja sama dengan China jika terpilih dalam Pilpres 2019. Hal itu disampaikan Rizal dalam diskusi bertajuk Arah Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia 2019-2024 di Kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Rabu (21/11/2018).
"Prabowo akan menjalin kerja sama dengan Cina," kata Rizal yang sempat diundang oleh salah satu lembaga di China beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungannya itu Pihak Cina bertanya, apakah Prabowo akan menjalin kerja sama dengan China jika terpilih sebagai presiden?
Ia pun menjawab Prabowo akan menjalin kerja sama dengan China bila terpilih. "Kami merujuk pada bagaimana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Duta Besar China. Itu berlangsung dengan cukup hangat. Dan cukup baik, dan saya sampaikan juga bahwa sepanjang tidak mengganggu ketersediaan kerja bagi penduduk lokal, saya pikir itu tidak masalah," kata Rizal.
 |
| Diskusi “Arah Kebijakan Luar Negeri & Pertahanan Indonesia 2019-2024”, Auditorium CSIS, Jakarta |
Namun, Rizal mengingatkan, kerja sama dengan China juga perlu ditinjau dari sudut pandang pertahanan. Apalagi, saat ini China sedang menjalankan ekspansi ekonomi politiknya ke berbagai penjuru dunia dengan kebijakan One Belt One Road (OBOR).
Hal itu meliputi kerja sama di bidang perdagangan dan pembangunan infrastruktur yang menjadikan China sebagai mitra utama beberapa negara di dunia. Ia mencontohkan pembelian Pelabuhan Piraeus di Yunani oleh China karena bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur pelabuhan tersebut.
"Pembelian pelabuhan tersebut tak hanya mengancam kedaulatan Yunani, tetapi juga negara-negara Eropa yang berada di sekitarnya," ungkapnya.
Tahun lalu Rizal mengaku bertemu dengan salah satu deputi Kementerian Pertahanan Perancis, dia menyampaikan juga bahwa dengan diserahkannya pelabuhan Yunani ini ke China dalam pengelolaannya, tidak hanya menjadi permasalahan keamanan buat domestik Yunani sendiri.
"Ini yang tentu kita tidak ingin terjadi. Pemberian pembangunan infrastruktur kemudian tentu harus memiliki suatu perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan dan tak merugikan kedaulatan nasional," tegasnya.
Saksikan diskusinya:
Arah Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia 2019-2024:
Barangkali ada yg pernah liat..
Terus lupa siapa yg jual 😁
💥Yes..I'm here 😃
⇩⇩⇩
Silakan Klik:
Banyak Variasi Rasanya
Posting Komentar