Indonesia, khususnya Jakarta masih menghormati adat istiadat, nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi sebagai pilar dari Pancasila itu sendiri
Silakan klik:
Lengkapi
Kebutuhan Anda
Mafaza-Online.Com | JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan melegalkan prostitusi dengan melokalisir disebuah tempat dan memberikan sertifikasi Pekerja Seks Komersil (PSK) ditentang keras sejumlah kalangan. Penentang termasuk Anggota Legislatif Jakarta, Tubagus Arif dari Fraksi PKS, Selasa (28/4) di Gedung DPRD, Kebon Sirih Jakarta.
Politikus PKS asal Jakarta Utara ini mengatakan, meski Jakarta termasuk kota besar di dunia, namun tidak mesti semuanya bisa bebas. Indonesia —khususnya Jakarta— masih menghormati adat istiadat, nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi sebagai pilar dari Pancasila itu sendiri.
Dia mengingatkan, sila pertama Pancasila harus kita hormati bersama. Seharusnya pemprov DKI tidak mengeluarkan ide-ide yang kontroversi.
“Ini (prostitusi) akan bertentangan dengan seluruh agama dan untuk urusan ini semua agama jelas melarang,” tegasnya.Tubagus menilai, pemprov DKI seperti meniadakan lembaga-lembaga keagamaan dan tokoh agama di Jakarta untuk diajak berdiskusi pada isu yang dampak buruknya langsung diterima masyarakat.
Seharusnya sebagai pemimpin, masih kata Tubagus, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mengundang diskusi sejumlah pihak,
“Bukan langsung melontarkan ide liar seperti ini,” ujar anggota Komisi Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Jakarta.
Dulu jaman Gubernur Ali Sadikin melokalisir Kramat Tunggak yang awalnya menjadi tempat lokasi rehabilitasi sosial, kemudian disalahgunakan menjadi lokasi prostitusi. Akhirnya membawa dampak yang luarbiasa pada lingkungan sekitar. Padahal lokasi tersebut berada diutara Jakarta yang saat itu masih sepi, hanya ada hutan dan laut.
Kini Lokalisasi itu sudah menjadi Jakarta Islamic Center.
Saat ini di Jakarta semua lahan telah penuh dengan penduduk. Nyaris tidak ada lahan kosong. Tentu dampak negatifnya akan lebih besar.
Tubagus menyarankan pemprov DKI fokus saja dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemprov DKI sudah seharusnya melakukan sesuatu untuk warga Jakarta menjadi sejahtera, kotanya menjadi nyaman dan aman untuk dihuni.
Di RPJMD tidak ada lokalisasi dan sertifikasi untuk PSK. Tubagus menyarankan, fokus saja pada RPJMD yang sudah ada, jangan selalu mengeluarkan ide liar yang kontroversi.
“Karena ini dapat menimbulkan konflik horisontal kedepannya,” pungkasnya.
Silakan klik:
Hanya dengan Rp 50.000 Anda sudah
ikut berdakwah
Posting Komentar