Tidak hanya yang pernah tersandung kasus hukum, tapi juga Jokowi jangan memilih calon yang memiliki paham neolib
Mafaza-Online.Com | JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political Communication Institute (PolcoMM) Institute, Heri Budianto mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhati-hati dalam memilih menteri. Heri menyatakan hal itu dalam kesempatan diskusi, Membangun Sinergi Pemerintahan dan Parlemen yang Sehat, diselenggarakan PolcoMM Institue, di Cikini Jakarta, Selasa (21/10/2014). Bila Jokowi salah memilih menteri, maka pemerintahan mereka akan menghadapi persoalan serius.
"Orang di kabinet jangan sampai sandera Jokowi dan JK," ujar Heri.
Menurutnya, apa yang diambil Jokowi dan JK dengan menyerahkan nama-nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah tepat. Karena hal tersebut dapat mencegah orang bermasalah masuk ke kabinet tersebut.
“Masyarakat menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi untuk memilih menteri-menteri yang sesuai dengan harapan masyarakat yakni kompeten, bersih, dan aspiratif,” kata Heri yang juga Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mercu Buana ini menegaskan,.
Langkah Jokowi meminta KPK untuk membantu menseleksi calon menteri —apakah bersih atau tidak dari indikasi kasus korupsi serta apakah memiliki rekening mencurigakan atau tidak— adalah salah satu aspirasi masyarakat.
Dengan kata lain imbuh Heri, paham neolib diyakini dapat menjadi batu sandungan dalam pemerintahan Jokowi-JK.
Menurut dia, figur yang neo-liberal lebih mengutamakan pasar global daripada rakyat dan nasionalisme. Pemilik paham neoliberalisme merupakan musuh bersama bangsa Indonesia.
 |
| Heri Budianto|FOTO: Eman Mulyatman |
"Orang di kabinet jangan sampai sandera Jokowi dan JK," ujar Heri.
Menurutnya, apa yang diambil Jokowi dan JK dengan menyerahkan nama-nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah tepat. Karena hal tersebut dapat mencegah orang bermasalah masuk ke kabinet tersebut.
“Masyarakat menaruh harapan besar kepada Presiden Jokowi untuk memilih menteri-menteri yang sesuai dengan harapan masyarakat yakni kompeten, bersih, dan aspiratif,” kata Heri yang juga Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mercu Buana ini menegaskan,.
Langkah Jokowi meminta KPK untuk membantu menseleksi calon menteri —apakah bersih atau tidak dari indikasi kasus korupsi serta apakah memiliki rekening mencurigakan atau tidak— adalah salah satu aspirasi masyarakat.
"Jangan dipilih orang yang pernah datang ke KPK meskipun sebagai saksi karena itu bisa menyandera Jokowi dan JK kedepannya," sambung dia.Tidak hanya yang pernah tersandung kasus hukum. Heri pun mendukung usulan agar Jokowi tidak memilih calon yang memiliki paham neoliberalisme atau neolib.
Dengan kata lain imbuh Heri, paham neolib diyakini dapat menjadi batu sandungan dalam pemerintahan Jokowi-JK.
Menurut dia, figur yang neo-liberal lebih mengutamakan pasar global daripada rakyat dan nasionalisme. Pemilik paham neoliberalisme merupakan musuh bersama bangsa Indonesia.
Hanya dengan Rp
50.000 Anda sudah ikut berdakwah
Posting Komentar