Politisi PDIP ini juga khawatirkan munculnya bahaya fundamentalisme agama
Mafaza-Online.Com | JAKARTA - Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah mengaku belum mendapat laporan resmi calon menteri yang telah diberikan penilaian oleh KPK untuk diverifikasi apakah terlibat kasus korupsi.
"Saya sendiri belum mendapat laporan resmi, siapa saja calon menteri yang sudah diberikan penilaian atau laporan dari KPK atas dugaan kasus korupsi yang mungkin dialami calon menteri," ujar Basarah dalam diskusi Politik dengan tema "Membangun Sinergi Pemerintahan dan Parlemen yang Sehat" di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).
Dalam salah satu program Nawa Cita, masih kata Basarah, Presiden Joko Widodo (Jokowi), ingin membangun satu sistem hukum yang kredibel.
"Jadi Jokowi tidak ingin mengangkat menteri yang nanti akan terjebak pada masalah hukum, sehingga inilah upaya Jokowi untuk menjaga komitmennya," katanya.
Upaya melakukan penegakan hukum menjadi prioritas Jokowi, Hal itu tidak mungkin terlaksana kalau menterinya sendiri tidak bersih. Karena Jokowi tidak ingin menyapu halaman dengan sapu yang tidak bersih," sambungnya.
Peleburan Koalisi
Dalam kesempatan itu,Ahmad Basarah berharap dua koalisi partai politik (parpol) di parlemen melebur.
Peleburan itu dinilainya relevan karena saat ini Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Seperti diketahui, kelompok politik di Tanah Air saat ini terbagi dua, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang merupakan kumpulan parpol pendukung Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu.
Satunya lagi, Koalisi Merah Putih (KMP) yang merupakan kumpulan parpol pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Tujuan dibubarkannya kedua koalisi itu agar dapat bersama-sama menghadapi musuh bangsa Indonesia.
"Contohnya seperti fundamentalisme agama, negara Pancasila ingin diubah menjadi negara agama, jangan sampai menjadi politik pecah belah," tuturnya.
Basarah juga mengkhawatirkan adanya sekelompok masyarakat yang menerima ISIS dan juga menolak demokrasi di Indonesia. Baginya ini sama saja dengan menolak konstitusi di Indonesia. Menurutnya kedua koalisi menjadi satu agar bergotong royong untuk bangsa indonesia.
"Tidak usah pakai koalisi-koalisian lagi, sekarang hadapi musuh bersama. Marilah kita sadari bersama bahwa sebagai bangsa, jalan persatuan nasional adalah pilihan terbaik," katanya.
 |
| Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah | FOTO: Eman Mulyatman |
"Saya sendiri belum mendapat laporan resmi, siapa saja calon menteri yang sudah diberikan penilaian atau laporan dari KPK atas dugaan kasus korupsi yang mungkin dialami calon menteri," ujar Basarah dalam diskusi Politik dengan tema "Membangun Sinergi Pemerintahan dan Parlemen yang Sehat" di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2014).
Dalam salah satu program Nawa Cita, masih kata Basarah, Presiden Joko Widodo (Jokowi), ingin membangun satu sistem hukum yang kredibel.
"Jadi Jokowi tidak ingin mengangkat menteri yang nanti akan terjebak pada masalah hukum, sehingga inilah upaya Jokowi untuk menjaga komitmennya," katanya.
Upaya melakukan penegakan hukum menjadi prioritas Jokowi, Hal itu tidak mungkin terlaksana kalau menterinya sendiri tidak bersih. Karena Jokowi tidak ingin menyapu halaman dengan sapu yang tidak bersih," sambungnya.
Peleburan Koalisi
Dalam kesempatan itu,Ahmad Basarah berharap dua koalisi partai politik (parpol) di parlemen melebur.
Peleburan itu dinilainya relevan karena saat ini Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) telah resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Seperti diketahui, kelompok politik di Tanah Air saat ini terbagi dua, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang merupakan kumpulan parpol pendukung Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu.
Satunya lagi, Koalisi Merah Putih (KMP) yang merupakan kumpulan parpol pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
"Idealnya KIH dan KIP bubarlah melebur menjadi satu menjadi Indonesia Raya," ujar Basarah.
Tujuan dibubarkannya kedua koalisi itu agar dapat bersama-sama menghadapi musuh bangsa Indonesia.
"Contohnya seperti fundamentalisme agama, negara Pancasila ingin diubah menjadi negara agama, jangan sampai menjadi politik pecah belah," tuturnya.
Basarah juga mengkhawatirkan adanya sekelompok masyarakat yang menerima ISIS dan juga menolak demokrasi di Indonesia. Baginya ini sama saja dengan menolak konstitusi di Indonesia. Menurutnya kedua koalisi menjadi satu agar bergotong royong untuk bangsa indonesia.
"Tidak usah pakai koalisi-koalisian lagi, sekarang hadapi musuh bersama. Marilah kita sadari bersama bahwa sebagai bangsa, jalan persatuan nasional adalah pilihan terbaik," katanya.
Hanya dengan Rp
50.000 Anda sudah ikut berdakwah
Posting Komentar