Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid (kiri) dan Ahmad Heryawan hadir pada Musyawarah XII Majelis Syura PKS di Jakarta, Minggu (27/4/2014). Pada musyawarah ini sejumlah agenda menjadi bahasan, diantaranya evaluasi hasil pemilu legislatif, kolisi, dan persiapan menghadapi pemilu presiden | FOTO: KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengakui perubahan sikap itu. "Perubahan PKS ini penyikapan yang sangat dinamis dan kami belajar dari Koalisi Merah Putih untuk satu suara," kata Hidayat saat dihubungi, Jumat (5/9/2014) siang.
Namun, menurut Hidayat, selain mencoba satu suara dengan parpol Koalisi Merah Putih lainnya, PKS juga memiliki alasan tersendiri untuk mendukung pilkada melalui DPRD.
Salah satu yang paling penting, kata dia, pilkada melalui DPRD dapat menghindari potensi korupsi dan politik uang. Selain itu, lanjut Hidayat, pilkada melalui DPRD juga bisa memaksimalkan makna demokrasi berjenjang dan menutup kesempatan calon independen.
"Jika ada tokoh independen berkualitas, parpol-lah yang bertugas menarik mereka masuk untuk dicalonkan. Contohnya seperti Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung)," ujar Hidayat.RUU Pilkada saat ini tengah dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR. Sebelum Pilpres 2014, PKS bersama parpol Koalisi Merah Putih masih mendukung penyelenggaraan pilkada secara langsung.
Sebelumnya, anggota Panja RUU Pilkada, Abdul Malik Haramain, mempertanyakan perubahan sikap itu. Dia mencurigai hal tersebut berhubungan dengan hasil pilpres yang menghasilkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang.
Namun, Hidayat membantah perubahan sikap ini disebabkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung Koalisi Merah Putih gagal dalam pilpres. "Saya menyayangkan jika ada logika seperti itu. Saat putusan MK selesai, sudah selesai perkara," ujar dia.
KOMPAS.com
Silakan klik:
Posting Komentar