Selasa, 20 Mei 2014

Home » » MUI Dukung Risma Tutup Lokalisasi Dolly dan Jarak

MUI Dukung Risma Tutup Lokalisasi Dolly dan Jarak

Dalam pertemuan yang digelar di ruang kerja wali kota itu, MUI dan GUIB Jawa Timur mengaku akan memback-up penuh rencana Risma untuk menutup lokalisasi, yang konon terbesar se-Asia Tenggara itu



Walikota Surabaya Tri Rismaharini
(FOTO: Merdeka.Com)
Mafaza-Online.Com | SURABAYA - Upaya Wakil Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Whisnu Sakti Buana untuk menghadang rencana penutupan lokalisasi Gang Dolly dan Jarak, memantik reaksi keras dari Ormas Islam yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur. Di bawah komando Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, beberapa perwakilan GUIB menemui Wali Kota Tri Rismaharini di balai kota, Rabu (14/5).

Dalam pertemuan yang digelar di ruang kerja wali kota itu, MUI dan GUIB Jawa Timur mengaku akan memback-up penuh rencana Risma untuk menutup lokalisasi, yang konon terbesar se-Asia Tenggara itu.

"Pokoknya kita berada di belakang Ibu Risma. Pada intinya, 58 Ormas Islam di Jawa Timur tetap mendukung rencana wali kota menutup tempat tempat prostitusi, khususnya Gang Dolly pada 19 Juni atau 10 hari sebelum bulan Ramadhan tahun ini. Kami harap tidak ada perubahan," terang Sekretaris MUI Jawa Timur, M Yunus di balai kota, sebagaimana dikutip MERDEKA.COM.

Selain itu MUI dan GUIB, juga menyatakan penyesalannya atas sikap dan serangkaian pernyataan kontraproduktif Whisnu yang menyatakan penolakan terhadap kebijakan wali kota untuk menutup tempat-tempat prostitusi di Kota Pahlawan sesuai kesepakatan dengan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.


"Kemudian kami juga menyesalkan pihak-pihak tertentu yang berkomentar miring atau negatif terhadap penutupan tempat-tempat lokalisasi di Surabaya, karena mereka tidak memahami subtansi masalah dan tujuan pembangunan, khususnya Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya," tegas Yunus yang juga sebagai sekretaris GUIB Jawa Timur.

Untuk itu, lanjut dia, 58 Ormas Islam yang tergabung dalam GUIB Jawa Timur mengutuk keras atas tindakan-tindakan pihak tertentu yang menunggangi isu-isu penolakan tempat-tempat prostitusi di Surabaya untuk kepentingan politik pragmatis jangka pendek dengan mengatasnamakan masyarakat terdampak.

"Rencana dan pendampingan terhadap penutupan lokalisasi ini sudah dimulai sejak 2010 lalu, lah bagaimana bisa dikatakan tidak ada sosialisasi." pungkas Yunus.

MERDEKA.COM




Silakan klik:  
 


Share this article :

Posting Komentar