DPP PPP tidak pernah menerbitkan surat apa pun yang terkait dengan pemecatan fungsionaris partai di tingkatan mana pun
 |
Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (kedua kanan), Sekjen PPP Romahurmuziy (kedua kiri) dan Ketua Dewan Pengarah Mukernas Lukman Hakim (kanan), menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Bandung, Jabar, Jumat (7/2). (FOTO: Antara) |
Mafaza-online.Com|JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy membantah adanya pemecatan terhadap sejumlah kadernya. Menurutnya, DPP PPP sama sekali tidak mengeluarkan surat apa pun terhitung sejak Februari lalu.
"Tidak benar adanya statement yang menyebutkan telah terjadi pemecatan kepada sejumlah fungsionaris DPP dan DPW PPP sebagaimana beredar. DPP PPP tidak pernah menerbitkan surat apa pun yang terkait dengan pemecatan fungsionaris partai di tingkatan mana pun. Berdasarkan agenda, surat keputusan (SK) terkait organisasi partai, diterbitkan terakhir tanggal 20 Februari 2014. Setelah itu tidak ada lagi SK yang diterbitkan oleh DPP PPP," kata pria yang akrab disapa Romy itu, di Jakarta, Kamis (17/4).
Sebelumnya, Wakil Sekjen Syaifullah Tamliha menyebutkan PPP telah memecat Wakil Ketua Umum Suharso Monoarfa dan lima unsur pimpinan DPW yaitu Rachmat Yasin (Jawa Barat), Musyaffa Noer (Jawa Timur), Amir Uskara (Sulawesi Selatan) dan Fadli Nursal (Sumatera Utara).
Romy menjelaskan PPP memiliki sejumlah prosedur dalam AD/ART yang harus dilalui dalam pemberhentian anggota. Antara lain didahului tiga kali surat peringatan dan didahului "pemberhentian sementara", serta dilaksanakan dalam forum Rapat Pengurus Harian DPP.
"Saya pastikan seluruh prosedur itu belum dilalui, sehingga kalaupun ada surat yang beredar, berarti itu surat ilegal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," ujar Ketua Komisi IV DPR ini.
Ia menengarai ada pihak-pihak di luar kepengurusan PPP yang memancing di air keruh dan menginginkan terjadinya konflik di tubuh PPP dengan mereka-reka penerbitan dan penyebaran SK tersebut. Menurutnya, DPP PPP tetap akan merekonsiliasi semua perbedaan pendapat yang ada secara musyawarah untuk menuju damai.
Di tempat terpisah, Suharso menyatakan kepercayaannya atas pernyataan Romy. Menurutnya, jika Sekjen menyatakan tidak ada surat pemecatan berarti itu benar. Alasannya setiap surat yang ada pasti melalui dia dan ada tandatangan dia sebagai Sekjen.
Namun jika ternyata di kemudian hari benar-benar muncul surat pemecatan itu, maka pihaknya siap melawan secara konstitusional partai. Dia tegaskan PPP tidak sembarang pecat kader, tetapi ada mekanisme dan aturan yang harus dilewati.
Suara Pembaruan
Silakan klik:
Posting Komentar