Kamis, 06 Maret 2014

Home » » Meredam Potensi Politisasi Beras

Meredam Potensi Politisasi Beras


Pedagang beras |(Foto: ANTARA/Rival Awal Lingga)
Kisruh bermula dari kebijakan skema subsidi pembelian beras Pemerintah Thailand kepada petani lokal senilai 50% di atas harga beras dunia

Mafaza-Online.Com|JAKARTA - "Kini kita menghadapi kekacauan besar karena harga beras dipatok pada tingkat yang salah. Kita tahu konsekuensinya, kita tidak bisa menjual beras. Kelebihan persediaan beras dan kehabisan uang," kata Vichai Siriprasert, Presiden Kehormatan dari Asosiasi Eksportir Beras Thailand, seperti dikutip VOA.

Pernyataan tersebut menggambarkan betapa kondisi tata niaga beras di Thailand sedang mengalami masa-masa sulit. Krisis beras yang menjadi komoditas andalan "negeri gajah putih" itu berimplikasi luas kearah politik. Tuntutan ribuan petani atas janji pemerintah meluas jadi tuntutan mundur Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.

Kisruh bermula dari kebijakan skema subsidi pembelian beras Pemerintah Thailand kepada petani lokal senilai 50% di atas harga beras dunia. Targetnya, meningkatkan produksi dalam negeri.

Namun, imbasnya, pemerintah harus mengeluarkan dana subsidi sebesar US$ 20 miliyar sejak 2011. Program ini memicu penumpukan persediaan beras hingga mencapai 14,7 juta ton tahun ini. Dari 6,1 juta ton pada 2010.

Bukannya mendapat pujian, dana subsidi justru habis pelan-pelan. Pemerintah kesulitan menjual cadangan beras di saat harga beras global turun akibat pasokan yang berlebih.

Kini, petani Thailand dihadapkan pada tantangan baru: menjual beras di pasar bebas dengan harga murah. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization --FAO) melansir, harga beras patah 5% Thailand tercatat senilai US$ 449 per ton pada Januari, turun 25% dari Januari 2013.

Vietnam, yang produksi beras mencapai 43,4 juta ton, juga tercatat menjadi salah satu eksportir beras terbesar di dunia. Pada 2012, ekspor beras Vietnam mencapai rekor tinggi, 7,72 juta ton. Rekor itu menempatkannya sebagai eksportir beras terbesar kedua di dunia setelah India.

Tahun 2013, angkanya turun menjadi hanya 6,68 juta ton. Menurut Reuters, pada kuartal pertama tahun ini, Vietnam berencana mengekspor 3,5 juta ton berasnya. Sedangkan di akhir tahun, menurut ramalan FAO, Vietnam akan mengekspor sebanyak 7 juta ton beras. Meningkat dibandingkan 2013 lalu yang hanya 6,68 juta ton.

Karena stok beras yang melimpah, kedua negara itu kini berusaha keras menjualnya. Namun usaha ini boleh dibilang gagal. Pasalnya, India yang menghasilkan 105 juta ton beras sejak tahun lalu ingin melepas berasnya ke pasar.

Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat, India telah mengekspor sekitar 9,6 juta ton beras sepanjang Januari-November 2013. Pada periode yang sama tahun lalu, jumlah ekspornya mencapai 9,5 juta ton.

Sumber GATRA yang mengetahui perkembangan kondisi beras global menyebut Thailand berniat menahan pasokan beras dengan membentuk kartel bersama Vietnam dan Kamboja. Namun, upaya itu gagal karena India melepas cadangan berasnya ke pasar.

Vietnam rupanya berpikir ulang. Jika mengikuti rencana Thailand, mereka akan mengalami kesulitan mengekspor beras. "Justru Vietnam yang memanfaatkan selama dua tahun terakhir ini. Thailand sekarang menekan harga agar kembali ke harga internasional. Saat ini harga internasional normal, sekitar US$ 400 per ton," kata sumber tadi.

Informasi yang didapat GATRA bahkan menyebut, sudah ada kesepakatan government to government antara Indonesia dan negara-negara penghasil beras tadi untuk berjaga-jaga kalau impor memang dibutuhkan.

Berbekal kesepakatan itu, importir-importir menjalin komunikasi intens.
"Mereka (negara penghasil beras) selalu tanya, 'kapan impor'. Kita jawab, 'nggak'. Begitu kita nggak impor, mereka nggak bisa naikkan harga, kata sang sumber.

Indonesia memang diharapkan mengimpor dari Thailand maupun Vietnam. Pasalnya, masih menurut sumber tadi, pembelian Indonesia selalu dalam jumlah besar, sehingga bisa mempengaruhi harga beras dunia.

Walau Indonesia secara resmi belum tertarik mengimpor beras, pertengahan Januari lalu sudah ada temuan beras impor ilegal. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyebut, 58 perusahaan pengimpor beras dengan total 16.900 ton, memasukkan beras dengan kode HS 1006.30.99.00 tadi melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan Belawan.

Kode itu untuk beras asal Vietnam. "Impor dilengkapi Surat Persetujuan Impor (SPI) dan laporan surveyor," demikian keterangan resmi Ditjen Bea dan Cukai.

Temuan ini kemudian membuat Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan investigasi. Hasilnya, menurut Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi, temuan beras Vietnam, yang berakhir di Pasar Induk Cipinang, itu berjenis premium.

Namun, beras yang diklaim premium itu justru ditemukan lebih murah dibandingkan dengan beras medium lokal.... 
 

Sumber: Gatra.Com
Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indoneasi PPNSI.ORG

Share this article :

Poskan Komentar