Sabtu, 15 Maret 2014

Home » » Keunggulan Kompetitif: Pembangunan Berbasis Kelautan dan Kepulauan

Keunggulan Kompetitif: Pembangunan Berbasis Kelautan dan Kepulauan

Meski berpredikat negara produsen perikanan terbesar ketiga di dunia, Indonesia belum mampu mendongkrak kesejahteraan rakyatnya
 
Oleh: Niko Amrullah*



Mafaza-Online.Com|KOLOM - Hingga kini, Indonesia belum memiliki keunggulan kompetitif memenangi persaingan global. Dengan sumberdaya alam yag luas, kita berharap tercipta lapangan kerja dalam jumlah besar dan mensejahterakan rakyat. Tidak hanya angka pertumbuhan ekonomi makro, tanpa perbaikan sektor riil. Hal ini bisa terwujud jika Indonesia memiliki visi pembangunan yang sesuai dengan potensi aslinya, yaitu pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan. Itulah wujud asli Indonesia yang harus dioptimalkan pemanfaatannya bagi kesejahteraan seluruh rakyat secara konsisten.

Merujuk data Bappenas, dalam enam tahun terakhir lebih dari 70 persen pertumbuhan ekonomi dibangkitkan sektor keuangan, konsumsi, dan sektor riil non-tradeable. Sektor ini sedikit menyerap tenaga kerja, 40.000 – 150.000 orang per satu persen pertumbuhan ekonomi. Sektor ini pada umumnya berada di wilayah perkotaan.

Sementara itu, sektor riil tradeable (pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, ESDM, pariwisata, dan industri manufaktur), sebagian besar berlangsung di wilayah pedesaan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan luar Jawa dan Bali. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah sekitar 400.000 orang per satu persen pertumbuhan ekonomi.

Dari data tersebut, timbul tandatanya besar: meski menunjukkan dari 2008-2010 perekonomian Indonesia tumbuh antara 4 persen sampai 6,4 persen per tahun —Alih alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil— faktanya terjadi disparitas. Kesenjangan pembangunan antarwilayah semakin lebar, jumlah pengangguran dan kemiskinan masih tetap tinggi. Sungguh ironi, tapi itulah tragedi yang melanda negeri yang pernah jaya dengan maritimnya ini.

Pembangunan Perikanan

Pada 2011 menjadi tahun yang mengejutkan bagi pembangunan perikanan Indonesia. Tidak hanya impor beras, namun ikan pun ikut diimpor dari negeri tetangga. Kondisi yang kurang patut dilakukan, sekapasitas negeri kepulauan. Fakta di lapangan menyebutkan, harga ikan impor memang lebih murah dibanding produk domestik. Inilah potret ketimpangan pengelolaan pemerintah terhadap sumber daya alam, khususnya perikanan. Aktor utama, nelayan, menjadi ujung dari korban pengelolaan yang timpang, dibiarkan tanpa proteksi sedikitpun.

Aktor utama, nelayan, menjadi ujung dari korban pengelolaan yang timpang, dibiarkan tanpa proteksi sedikitpun

Melihat potensinya, bukan mustahil negeri ini bisa bangkit dari keterpurukan. Mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan. Bahkan, menciptakan kelas sosial baru kestatus ekonomi menengah.

Wilayah pesisir dan lautan Indonesia dikenal memiliki potensi alam dan ekonomi yang beragam. Luas perairan laut mencapai 5,8 juta km2  (75% dari total wilayah Indonesia) yang terdiri dari 0,3 juta km2 perairan laut teritorial; 2,8 juta km2 perairan laut Nusantara; dan 2,7 juta km2 laut ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia).  Demikian pula, luas wilayah daratan hanya 1,9 juta km2 atau 25 persen dari total wilayah Indonesia.

Di wilayah laut seluas itu terdapat sekitar 17.000 pulau dan dirangkai oleh garis pantai sepanjang  95.181 km, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Sebagai bandingan, menurut wikipedia (2010), Filipina sebagai negara kepulauan terbesar kedua di dunia hanya memiliki sekitar 7.017 pulau .  

Dari potensi tersebut, dihasilkan produksi perikanan Indonesia pada 2010 sejumlah 10,19 juta ton. Sehingga,menurut  data yang dirilis FAO, pada 2010 Indonesia menjadi produsen perikanan terbesar ketiga di dunia, di bawah China dan Peru.

Produksi perikanan ini mempunyai kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Sekitar 60 persen kebutuhan protein hewani yang dikonsumsi rakyat Indonesia, dipenuhi dari perikanan.  Tenaga kerja terserap mencapai 5,35 juta orang. Terdiri dari 2,23 juta orang nelayan laut, 0,47 juta orang nelayan perairan umum, dan 2,65 juta orang pembudi daya ikan.  Sedangkan, yang bekerja di industri hulu, industri hilir, industri penunjang, perdagangan, dan jasa-jasa lain yang terkait dengan sektor perikanan diperkirakan mencapai dua kali lipatnya, yaitu 10,7 juta jiwa.  Jadi, sebanyak 16,05 juta orang atau 11 persen dari total angkatan kerja Indonesia menganggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. 

Kalah Saing
Tampaknya, predikat negara produsen perikanan terbesar ketiga di dunia belum mampu mendongkrak kesejahteraan rakyat Indonesia. Nilai ekspor perikanan Indonesia pada 2010 hanya 2,66 milyar dolar AS. Lebih jauh lagi, sumbangan sektor perikanan terhadap PDB hanya sebesar 2,5 persen.

Sebagai bandingan, nilai ekspor Thailand mencapai 6,53 milyar dolar AS.  Padahal, total produksi perikanan Thailand hanya 2 juta ton atau peringkat 12 dunia. Memang, produk ekspor perikanan Thailand lebih bernilai tambah dan mahal.  Ini disebabkan industri kemampuan pengolahan hasil perikanan dan pemasaran Thailand jauh lebih maju dari Indonesia.

kemampuan pengolahan hasil perikanan dan pemasaran Thailand jauh lebih maju dari Indonesia

Selain itu, nelayan sang aktor utama perikanan, masih berada di garis kemiskinan. Hidupnya terkatung-katung, terjerat dalam lingkaran kuasa tengkulak. Lebih tepatnya, kemiskinan struktural sekaligus kultural, menjerat nelayan tradisonal. Kendati demikian, tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan laut pada 2010, mencapai 78 persen dari total potensi produksi lestari (Maximum Sustainable Yield, MSY), yaitu 5,06 juta ton. Sehingga, ruang untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap di laut,tersisa 22 persen lagi.

Sementara itu, banyak wilayah perairan, seperti Selat Malaka, Pantai Utara Jawa, Selat Bali, dan Selatan Sulawesi mengalami overfishing.  Lebih dari itu, pencemaran laut semakin tak terkendali, karena aktivitas illegal fishing nelayan asing masih marak. Dampaknya, kondisi ekosistem pesisir (hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang dan estuari) yang merupakan tempat pemijahan dan tempat mencari makan bagi ikan serta biota laut lainnya bertambah rusak. Ini jelas mengancam kelestarian sumber daya perikanan laut dan juga usaha budi daya laut dan tambak.

*Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Petani dan Nelayan Seluruh Indonesia (DPP PPNSI)






Silakan di Klik:  
 

 
Share this article :

Poskan Komentar