Senin, 31 Maret 2014

Home » » Jokowi, Antara Ironi Mega dan Tragedi SBY

Jokowi, Antara Ironi Mega dan Tragedi SBY

Jokowi tidak boleh mengulang sejarah Mega dan SBY. Ironi dan tragedi  dua presiden tersebut berakar karena mereka memilih mengikuti dan mengusung paham neoliberalisme

Oleh Handoyo Winoto*




  
Mafaza-Online.Com | KOLOM - Sebagai pemimpin bervisi jauh ke depan, Soekarno sejak pagi-pagi sudah ‘meramalkan’  bahwa para kapitalis penjajah akan datang kembali ke negeri Zambrut Katulistiwa tercinta ini. Namun, kelak, mereka datang tidak dengan bala tentara dan Gubernur Jenderal. Para penjajah itu datang dengan bantuan ekonomi berupa utang yang menjerat. Utang yang bersyarat. Meski agak ‘kebablasan’, semboyan go to hell with your aids, Amerika kita setrika, dan Inggris kita linggis yang digelorakan Bung Karno, jelas menyiratkan keinginan berdaulat yang amat sangat  kental.  Selain itu, terminologi Marhaenisme yang diperkenalkan Soekarno juga secara fasih menggambarkan keberpihakan kepada rakyat jelata. Demikian pula halnya dengan Tri Saktinya, Soekarno menghendaki Indonesia berdaulat di bidang politik, ekonomi, dan budaya.

Megawati adalah ironi. Sebagai anak kandung Soekarno, dia ternyata gagal mewujudkan cita-cita, jiwa, dan visi Bung Karno.  Pada masa pemerintahnya banyak kebijakan yang justru bertolak belakang dengan semangat kemandirian yang digembar-gemborkannya. Megawati, misalnya, justru mengobral penjualan saham  Indosat kepada Temasek, Singapura. Selain harganya yang murah, penjualan Indosat saat itu dikhawatirkan akan membuka pintu lebar-lebar bagi asing untuk memelototi data dan informasi penting negeri ini. Tak pelak lagi, langkah tersebut memicu gelombang protes dan demo-demo besar.

Mega juga memerintahkan (baca; memaksa) Pertamina menjual supertanker (VLCC) yang dimiliki. Publik juga, mungkin, belum lupa, Mega menerbitkan Surat Keterangan Lunas atawa Release and Discharge  (R&D) bagi para konglomerat hitam pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Masih ada lagi, setelah dansa-dansi dengan Presiden Cina, Mega menjual gas Tangguh dengan harga yang sangat murah ke Fujian dengan kontrak amat panjang, 40 tahun. Akibatnya, industri dalam negeri, termasuk juga PLN, kelimpungan karena kekurangan gas sebagai sumber energi yang murah. Saat Mega berkuasa pula terbit beberapa UU yang merugikan kepentingan nasional. Di antaranya UU Migas, UU Kelistrikan, UU Sumber Daya Air, UU Sumber Daya Alam, dan sebagainya.

Semua kebijakan Mega tersebut menunjukkan bahwa putri bung Karno itu seorang pengabdi mazhab neoliberalisme dalam ranah ekonomi. Dikaitkan dengan Soekarno, Megawati adalah sebuah ironi.

***

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah tragedi. Setelah menjabat hampir 10 tahun, kebijakan pro poor, pro job, dan pro growth yang digadang-gadang, ternyata semuanya omong kosong belaka. Bahkan sebagai doktor pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), SBY justru melahirkan kebijakan yang merugikan petani dan pertanian nasional.

Selama dua periode kepemimpinannya, SBY melahirkan kebijakan pemicu terjadinya konflik vertikal, antara rakyat dan negara serta antara rakyat dan swasta/asing. Pada awal kampanyenya, SBY berjanji akan mendistribusikan 9 juta hektar tanah kepada rakyat. Namun, jangankan mendistribusikan lahan, yang terjadi justru penggusuran rakyat dengan dalih kepentingan pembangunan, kelestarian lingkungan, tata ruang industri, real estate, pariwisata, dan lainnya.

Jenderal bintang empat bertubuh bongsor ini juga dikenal sebagai penganjur liberalisasi perdagangan yang gigih. Pada berbagai event internasional, dia selalu menekankan pentingnya liberalisasi. Pernyataan seperti itu antara lain disampaikan saat membuka sidang Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), di Bali SBY. Hal itu kembali diulangi ketika bicara di forum World Trade Organization (WTO) yang juga diselenggarakan di Bali.

Amat lemahnya keberpihakan SBY pada rakyat, juga tampak pada APBN. Sebut saja anggaran pertanian, umpamanya. Pada APBN 2013 hanya dialokasikan Rp15,5 triliun. Angka ini turun dibandingkan APBN 2012 yang Rp18,6 triliun. Sebaliknya, anggaran perjalanan dinas justru terus naik. Pada 2004, di awal SBY berkuasa, anggaran perjalanan dinas tercatat hanya Rp4 triliun. Namun pada 2014, angkanya melonjak  menjadi Rp23 triliun, atau lebih dari 700%. Lebih gila lagi, pada 2014 anggaran perjalanan dinas mencapai Rp32 triliun!

SBY sering membangga-banggakan pertumbuhan ekonomi yang dalam kurun 2008-2013 rata-rata 5,85%. Tapi pada saat yang sama terjadi ketimpangan luar biasa. Data Indeks Gini Indonesia 2004 2013 menunjukan tren yang meningkat. Bahkan pada 2013 bertengger di 0,41, sekaligus menjadi indeks Gini terbesar sepanjang sejarah Indonesia dari tahun 1964 hingga sekarang tahun 2013.

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara penduduk. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 artinya distribusi yang sangat merata, yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna, yaitu satu orang memiliki segalanya sebaliknya semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

SBY adalah tragedi!

***

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus level 4.878 atau menguat tajam sebanyak 152 poin. Aliran dana asing yang masuk ke Indonesia mencapai Rp7,48 triliun. Nilai tukar Rupiah ikut menguat 11 poin ke level Rp 11.375/US$. Angka-angka itu tercetak sesaat setelahJoko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi untuk pertama kalinya menyatakan kesiapannya bertarung di pilpres, Jumat (14/3). Artinya, pasar merespon positif pencapresan Jokowi. Luar biasa!

Tidak bisa dimungkiri, Jokowi memang fenomenal. Berbulan-bulan Gubernur DKI ini menjadi media darling. Gaya blusukannya berhasil membetot perhatian dan simpati publik. Dia menjadi antitesis dari kelakuan sebagian besar pejabat yang hobi bekerja, memberi perintah, dan menerima laporan dari belakang meja. Jokowi yang ‘ndeso’ ternyata mampu mengalahkan para pejabat yang sok ‘ngota’ dan bossy.

Namun beberapa hari kemudian, pencapresan Jokowi juga menuai protes. Kritikan pedas tersembur seputar janji mantan Walikota Solo tersebut yang mau bekerja ekstra keras untuk mengatasi banjir dan kemacetan yang benar-benar membuat darah tinggi naik warga Jakarta.  Belum selesai dan belum berbuat apa-apa kecuali blusukan, kok sudah mau meraih jabatan yang lebih tinggi lagi. Mau kembali mengulang seperti saat ‘desersi’ dari Solo? Apalagi dia pernah sesumbar akan menuntaskan pekerjaan sebagai Gubernur DKI sampai lima tahun ke depan.

Terlepas dari semua itu, yang pasti Jokowi tidak boleh mengulang sejarah Mega dan SBY. Ironi dan tragedi  dua presiden tersebut berakar karena mereka memilih mengikuti dan mengusung paham neoliberalisme. Asas  utama neolib adalah menyerahkan segala sesuatunya kepada mekanisme pasar. Akibatnya, hukum rimba yang berlaku.  Si kuat melibas yang kecil!

Bagaimana dengan Jokowi? Respon positif pasar atas pencapresannya harus diwaspadai. Tidak banyak publik yang paham, bahwa ‘pasar’ yang dimaksud itu bukanlah Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen-Jakarta, Pasar Bringharjo-Yogya, Pasar Angso Duo-Jambi, atau yang sejenisnya. ‘Pasar’ yang dimaksud di sini adalah pasar industri keuangan. Mereka adalah para pelaku pasar uang (money market) dan pasar modal/saham (stock market) dengan segala produk derivatifnya.  Artinya, ‘pasar’ di sini adalah para spekulan yang sama sekali tidak ada kaitannya secara langsung dengan denyut nadi kehidupan petani, nelayan, buruh, guru, tukang ojek, pedagang asongan, dan lainnya.

Sebagaimana halnya Soekarno, Rizal Ramli yang Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, menyebut neolib adalah pintu masuk dari neokolonialisme. Pesan yang ingin disampaikan di sini adalah, Jokowi, seharusnya, tidak boleh melulu berpihak pada ‘pasar’.  Dia harus berkonsentrasi mengangkat 80% rakyat Indonesia yang hingga kini belum sejahtera.

***

Selain soal hukum, perkara terbesar Indonesia adalah soal ekonomi. Utang yang menggunung, menjulangnya angka pengangguran, kesenjangan kaya-miskin yang kian melebar, indeks pembangunan manusia (IPM) yang terhitung paling bontot di lingkaran ASEAN 5 adalah bermacam problem besar yang membelit. Untuk itu diperlukan tokoh pendamping yang benar-benar mumpuni di bidang ekonomi. Di atas itu semua, tokoh itu harus punya integritas dan konsistensi keberpihakan pada rakyat dan ekonomi konstitusi. Dia harus punya rekam jejak bersih dan lurus yang bisa ditelusuri.  Satu hal lagi, tokoh ini juga harus mampu menjadi problem solver, bukan justru merupakan bagian, apalagi sumber masalah.

Dengan sederet kriteria tersebut, maka Rizal Ramli adalah tokoh yang pas. Perjuangan dan konsistensinya pada ekonomi kerakyatan tergurat dengan jelas ketika masih di luar maupun dalam lingkar kekuasaan. Bahkan rekam jejak ikon perubahan ini bisa ditelusuri ketika dia masih menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1970an.

Ketika masuk ke lingkar kekuasaan, konsistensinya tidak berubah. Saat menjadi Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), misalnya, dia tidak mengimpor beras. Langkah ini menjaga stabilitas harga beras sekaligus menguntungkan jutaan petani dan sektor pertanian yang menampung 40% tenaga kerja. Sebagai Menko Perekonomian dia juga menyelamatkan PT PLN yang secara teknis sudah bangkrut karena modalnya minus Rp9,1 triliun. Melalui revaluasi asset, modal didongkrak menjadi Rp119,4 triliun. Hebatnya, langkah ini dilakukan tanpa menyuntikkan modal satu rupiah. Ini model penyelamatan BUMN yang baru pertama kali sepanjang sejarah.

Masih banyak jejak lainnya yang cemerlang. Seperti menyelamatkan BII yang skalanya 7 kali Bank Century, juga tanpa merogoh kocek pemerintah sama sekali. Menyelamatkan 14.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Memisahkan kepemilikan silang antara PT Telkom dan PT Indosat agar bisa terjadi kompetisi yang sehat antara keduanya sehingga rakyat diuntungkan. Dari sini pemerintah mengantongi dana Rp5 triliun untuk menambal APBN lewat pajak transaksi dan pajak revaluasi aset. Sebagian kebijakan terobosan tokoh yang kini menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu bisa ditelusuri di  http://www.rmol.co/Lokomotif_Perubahan.php.

Sebagai pemegang tiket Capres unggulan, sebaiknya Jokowi bisa bijak belajar dari sejarah. Jasmerah, jangan melupakan sejarah. Begitu kata Bung Karno. Mega dan SBY punya banyak kesamaan. Di antaranya, sama-sama memperoleh simpati rakyat menjelang dan di awal pemerintahnya. Namun keduanya juga sama-sama terjebak (untuk menghindari kata; tunduk) pada kemauan pasar. Sebagai presiden, siapa pun dia, seharusnya  lebih berpihak kepada rakyatnya ketimbang hanya mengikuti kemauan pasar spekulatif yang tidak lain adalah kekuatan pemodal.

Akankah Jokowi mengulangi kesalahan para pendahulunya? Mudah-mudahan tidak. Aamiin…

Jakarta, 26 Maret 2014

*Handoyo Winoto, rakyat Indonesia tinggal di Jakarta


Share this article :

Poskan Komentar