Dikhawatirkan jika seorang pejabat daerah atau negara jadi Jurkamnas akan mengakibatkan konflik kepentingan
Mafaza-Online.Com|JAKARTA – Partai Gerindra menegaskan tidak akan menggunakan jasa para pejabat dari partainya untuk menjadi juru kampanye nasional (Jurkamnas). Pejabat yang berasal dari partai Gerindra telah diamanatkan untuk mengurus rakyat.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon di Gerindra Media Center, Jalan Harsono RM Nomor 54, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2014) usai peluncuran lagu-lagu Gerindra.
“Kita tidak ingin ada pejabat dari Gerindra jadi Jurkamnas. (Pejabat asal Gerindra) kita sudah wakafkan urus rakyat,” kata Fadli.
Fadli menuturkan, dikhawatirkan jika seorang pejabat daerah atau negara jadi Jurkamnas akan mengakibatkan konflik kepentingan atau conflict of interest. Ia mencontohkan saat ketua umum sebuah partai politik yang juga menjabat sebagai presiden pasti akan beda pengamanannya.
“Kalau presiden juga menjabat sebagai ketua umum dan juga Jurkamnas pasti akan jadi konflik kepentingan. Bukan tidak mungkin terjadi conflict of interest,” ucapnya.
TRIBUNNEWS.COM
Silakan Klik
Posting Komentar