Senin, 14 Oktober 2013

Home » » Kedaulatan Pangan sebagai Syarat Negara Merdeka

Kedaulatan Pangan sebagai Syarat Negara Merdeka

Tidak mudah membicarakan kedaulatan pangan saat lembaran-lembaran media massa dan layar kaca banyak memuat berita mahalnya harga daging sapi, bawang, bahkan jengkol dan petai

Mafaza-Online.Com | PADANG - Kedaulatan merupakan substansi dari suatu kemerdekaan. Di dalamnya terkandung kemandirian, harga diri, harkat, dan martabat. “Untuk negara yang merdeka dan berdaulat, salah satu persyaratan yang mutlak harus dipenuhi adalah berdaulat di bidang pangan,” ujar Kepala LIPI Prof. Dr. Lukman Hakim dalam orasi ilmiah yang berjudul “Peranan Bioteknologi dalam Pengembangan Peternakan Menuju Kedaulatan Pangan” pada acara Dies Natalis ke-50 Tahun Fakultas Peternakan Universitas Andalas di Convention Hall Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, pada Rabu, 9 Oktober 2013.

Menurut Lukman, tidak mudah membicarakan kedaulatan pangan saat lembaran-lembaran media massa dan layar kaca banyak memuat berita mahalnya harga daging sapi, bawang, bahkan jengkol dan petai.

“Kedaulatan pangan nampak semakin jauh karena kita melihat sehari-hari betapa banyak pangan dan pakan berasal dari impor”. 

Kedaulatan pangan, lanjutnya, harus memenuhi angka kecukupan gizi yang terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. “Terkait dengan peternakan, zat gizi yang disasar adalah protein,” ujarnya.

Lukman menyatakan dibandingkan negara ASEAN lainnya, konsumsi protein hewani Indonesia ada di urutan bawah. “Data FAO tahun 2006 mencatat rata-rata konsumsi daging penduduk Indonesia hanya 4,5 kg perkapita per tahun. Bandingkan dengan Malaysia yang mencapai 38,5 kg per kapita per tahun,” terangnya.

Dengan asumsi tingkat konsumsi daging mencapai 2,21 kg/kapita pada tahun 2015, Indonesia akan mengalami defisit daging 3 ribu ton. Sedangkan untuk susu dengan tingkat konsumsi 6,50 kg/kapita, diperkiakan defisit sebesar 1 juta ton. “Kebutuhan ini mau tidak mau harus dipenuhi dari impor,” ujar Lukman.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014 menyusun 11 program prioritas, dimana prioritas ke-5 adalah ketahanan pangan. Pembangunan peternakan diharapkan mampu mendukung kemandirian bidang pangan pada akhir tahun 2014 melalui peningkatan produksi dan produktivitas peternakan untuk memenuhi kebutuhan daging dan susu nasional. “Jelaslah pengembangan peternakan menuju kedaulatan pangan mempunyai dasar hukum jelas dan menjadi sasaran pembangunan,” papar Lukman.

Implementasi dari RPJM tadi adalah Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau 2014. Program ini melibatkan 10 kementerian dan 3 lembaga pemerintah termasuk LIPI. “Masalah utama yang sangat mengganggu adalah kesenjangan produksi daging dengan konsumsi dan pasar sapi lokal rentan pengaruh pasar global,” jelas Lukman.

Lukman menjelaskan, peran iptek melalui bioteknologi tetap diharapkan membantu dalam penyelesaian masalah tersebut.”LIPI melalui proyek Meat-Milk Pro mengembangkan model industri peternakan di Indonesia. Sumatera Barat merupakan model industri peternakan berbasis unit processing daging,” paparnya.

Model yang dikembangkan di Sumatera Barat adalah industri peternakan berbasis Rumah Potong Hewan (RPH). Dengan dukungan teknologi LIPI, Universitas Andalas, dan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, peran Balai Inseminasi Buatan Daerah “Tuah Sakato” didorong untuk memproduksi bibit ternak unggul untuk masyarakat yang akan dijadikan ternak potong di RPH. “Daging yang dihasilkan di RPH yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal atau ASUH kemudian dipasarkan untuk konsumsi masyarakat,” terang Lukman.


“Kita memegang manah yang besar untuk menjamin agar seluruh masyarakat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani menuju terciptanya ketahanan dan kedaulatan pangan nasional,” pungkasnya. (fz/lipi)

Silakan di Klik:

✽̶ M-STORE LengkapiKebutuhanAnda ♈̷̴✽̶⌣̊
Share this article :

Posting Komentar