Mafaza-Online | JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (FPKS DPR-RI) Muhammad Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal perkembangan terakhir di Mesir dan penegasan dukungan kemerdekaan RI atas negara Palestina.
“Hal tersebut menurutnya perlu ditindaklanjuti dengan kiprah RI di dunia internasional dan inisiatif yang lebih kuat untuk semakin cepatnya solusi atas masalah kemanusiaan dan pencederaan demokrasi yang terjadi di Mesir,” kata Hidayat.
Dalam pidato kenegaraan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-68 di Sidang Paripurna DPR, MPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Jum’at (16/8) pagi di Komplek Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam pidato tersebut, Presiden SBY sempat menyinggung keprihatinannya yang mendalam atas situasi yang berkembang di Mesir dan berharap pihak-pihak yang berkonflik mencari titik temu untuk memulihkan perdamaian di negeri tersebut.
Hidayat berpendapat, Indonesia bisa berbuat lebih jauh daripada sekadar menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia menambahkan, di Mesir telah terjadi pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan belasan ribu warga sipil terluka dan meninggal dunia. Di atas semua itu, terjadi kudeta militer yang memberangus demokrasi di sana.
Sebagai salah satu negara besar di dunia dan Asia khususnya, Indonesia bisa menyampaikan inisiatif ke PBB untuk turun tangan lebih jauh atas proses pencederaan demokrasi lewat kudeta pemerintahan yang sah di Mesir hingga menimbulkan penolakan massal dari rakyat Mesir belakangan ini.
“Sesuatu yang harus lebih cepat diatasi adalah jatuhnya korban sipil yang tidak sedikit dalam upaya mengembalikan prinsip demokrasi dengan menentang kudeta,” ujar Hidayat usai sidang paripurna.
Fraksi PKS, tutur Hidayat, akan terus mendorong pemerintah menggalang kerjasama internasional, utamanya lewat PBB dan Organisasi Konferensi Islam (OKI), untuk segera mengakhiri krisis kemanusiaan dan demokrasi di Mesir sehingga rakyat Mesir bisa bebas menentukan pilihan masa depannya, termasuk menentukan pemimpin mereka secara bebas seperti bangsa-bangsa dengan asas demokrasi lainnya di dunia.
Posting Komentar