mafaza-online.com | KOLOM - Di lantai dasar Bank Bumi Daya (BBD), Jl Imam Bonjol Jakarta Pusat, usai rehat makan siang. Seorang pengusaha muda yang bisnisnya berkembang baru saja masuk lobby. Direktur utama BBD kala itu, 1987, baru saja keluar lift. Mereka berselisih.
“Ha, mau nggak kredit Rp 25 miliar,” sapa Omar Abdalla, Dirut BBD
“Bunga berapa Pak?”
Omar menyebut angka.
“Wah saya maunya Rp 50 miliar, bunga lebih rendah ya Pak?”
“Ya sudah besok staf ke kantormu di Landmark.”
Landmark merujuk perkantoran baru di bilangan Dukuh Atas, Jakarta Pusat kala itu.
Dialog bankir dan pengusaha itu saya simak ketika masih menjadi wartawan SWA pada 1987. Era itu bank pemerintah memang masih bisa menjadi agent of development, agen pembangunan.
Dalam logika saya saat itu, enak betul menjadi pengusaha. Ada kemudahan perbankan. Bila saja 100 pengusaha dibegitukan, anggaplah terjadi hal keterlaluan, 80% maling, pengemplang hutang, masih ada 20 pengusaha menjadi besar. Logika masuk akalnya, dari 100 pengusaha didukung kemudahan kredit bank, mungkin hanya 20% saja bahkan kurang pengemplang nakal. Apakah negara akan mengurus ”tikus”. Toh 80 pengusaha besar tumbuh.
Setahun kemudian lahir keputusan Kebijakan Peraturan Oktober 1988 atau dikenal dengan istilah Pakto 1988. Bank total football diliberalisasi. Bank swasta dimudahkan buka. Hanya dengan Rp 10 miliar swasta bisa buka bank.
Era berganti.
Kemudahan kredit bak cerita awal tulisan ini tiada lagi.
Pada 1989 di saat saya sudah membuat lembaga sendiri POTLOT, saya menjadi moderator diskusi terbatas perbankan bersama Direktur Utama Bank Pemerintah. Saya kian paham bahwa mereka semua para pendiri bank swasta modalnya juga dari bank pemerintah. Saya tegaskan bank swasta berdiri, dominan uangnya dari bank pemerintah.
Di saat di kanan kiri saya ada Widharsa Dipradja, Dirut BDN, Kukuh Basuki, Dirut BNI, Omar Abdalla, Dirut BBD, Kamardi Arif, Dirut BRI dan beberapa Dirut bank swasta lain sudah berdiri, kian mafhum bahwa yang namanya lobby ke direksi bank pemerintah begitu vital. Toh yang namanya kredit puluhan bahkan ratusan miliar, jaminan utama akhirnya garansi personal, selain fisik, umumnya kurang dari nilai aset fisiknya.
Di saat di SWA saya pernah mengikuti seorang pengusaha, Hendry Pribadi. Ia harus menyiapkan jet pribadi untuk ke Bandung, mengajak Widharsa, Dirut BDN, sekadar memukulkan stick golf di padang golf Giri Gahana, Jati Nangor, Bandung. Padang golf itu baru saja selesai beberap hole, dalam proses penyelesaian. Hendry, salah satu pengusaha “dibesarkan” BDN. Konglomerasi Indonesia semua cikal bakalnya dibesarkan bank-bank pemerintah. Direksi bank-bank pemerintah punya andil besar. Dan karenanya saya selalu bertanya akan laku mereka yang capital flight, lalu menambun uang di Singapura, seakan lupa kacang sama kulitnya.
Maka kalau ingat kedekatan saya ke direksi bank pemerintah dulu itu, menyesal sekali di hati ini, mengapa tidak meminta kredit bank, mengapa tidak menjadi bak taipan lainnya.
Itulah bodohnya saya.
Penyesalan selalu datang terlambat.
Nah, usai 1989 itu, bank meluncur liberal total football.
Segala ketentuan harus mengacu ke bank sentral. Juga mengacu ke acuan ketentuan bank sentral dunia. Kredit berbunga murah lenyap, apalagi kemudahan pun seakan sirna. Kredit modal kerja dan pembiayaan dipersulit.
Anehnya meraka yang sudah punya bank, dominan pelanggar ketentuan Capital Adecuacy Ratio (CAR) melabrak ketentuan batas kredit ke kelompok usaha sendiri , Legal Lending Limit (LLL). Mereka pesta pora menikmati kemudahan. Usaha mereka membesar berkibar-kibar.
Mereka juga pionir memanfaatkan tumbuhnya pasar modal dengan melakukan go public. Mereka mendapatkan modal murah dengan yield tambun di pasar modal. Saking bersemangatnya, mereka pengusaha dibesarkan bank pemerintah itu, mengambil kredit untuk usaha jangka panjang untuk pembiayaan jangka pendek. Maka kejadianlah yang namanya kasus BLBI. Negara (baca rakyat) menutupi lagi kerusakan yang timbul dalam sistem keuangan, moneter. Para penikmat yang terindikasi merusak ya seperti Hendry dan kawan-kawan itu. Hampir semua konglomerasi terkena.
Pajaknya?
Transfer pricingnya?
Capital flightnya?
Hingga kini tak ada penyidikan tuntas. Yang jelas di Singapura mereka ada yang punya gedung-gedung tinggi.
Posisi rakyat di mana?
Saya acap mengistilahkan rakyat Indonesia bukan saja dihisap darahnya, tetapi dikikir belulangnya. Hanya untuk pasar. Hanya untuk dianggap karyawan bodoh yang dibayar dengan UMR, dan kini tern out-sourcing.
Rakyat diimingi saja dengan kemudhan kredit consumer. Kredit motor, mobil, rumah. Mereka yang bekerja diberi kemudahan kredit tanpa anggunan maksimum 7 kali gaji, juga kartu kredit dengan bunga tertinggi di jagad. Dan kalau macet pasukan debt collector sangar dikirim bank.
Nilai bunga kredit consumer, Anda pahamlah, tertinggi sejagad. Anda juga membaca bahwa perbankan paling tinggi untungnya ya di Indonesia.
Benar untung perbankan tertinggi di dunia, ya yang usaha di Indonesia. Sekali lagi Saudara, 2012, untung bank terbesar, mereka yang punya bank di Indonesia.
Jadi tak mungkinlah jenis kredit KTA uangnya untuk menanam Singkong. Maka bila hari ini negeri pengimpor sayur bahkan Singkong, menurut saya karena pola dan sistem pembiayaan tidak pro kepada potensi negeri sendiri. Pro-nya liberal dan ke mbah kapitalis. Ekonomi Pancasila hanya kata-kata pendiri negara seperti kenangan saja akan ucapan Moh. Hatta.
Pada 1989 pula saya pernah bersemangat memiliki klien Agrobank. Saya buat tag line iklannya Memahami Potensi Negeri Sendiri. Apa lacur ini bank tetap harus mengacu ke sistem perbankan yang kadung total football diliberalisasi. Tidak memiliki kesempatan sebagai agent of dev., pertanian bak era silam.
Di tengah keadaan demikian Indonesia tak memiliki modal ventura (venture capital) yang riil venture. Maksud saya mereka benar-benar membiayai bisnis berprpospek berdasarkan potensi bisnis dan peluanhg pasar. Kalaupun ada lem,aga seperti ini dibuat negara, malah dominan akhirnya membiayai pasar modal.
Dalam keadaan demikian, setiap terobosan menggalang akomunlasi modal publik untuk kepentingan ekonomi umat, bagi saya adalah langkah positif. Bila ada pihak yang kuatir akan hal ini, itulah mereka di belakang sana mengaku para kapitalis liberal. Mereka akan terganggung dengan keuntungan tambun perbankan yang mengikir tulang menggeragas rakyat kebanyakan.
Maka investasi yang belakangan diramaikan dan sudah dilakukan oleh Ustad Yusuf Mansur, saya pribadi mendukungnya. Saya yakin mereka yang jiper, lalu ketakutan, adalah mereka para mafia kapitalis perbankan dunia. Mereka enggan ekonomi rakyat, ekonomi umat, di Indonesia ini kuat dan tumbuh besar.
Itu saja kok persoalannya.
Lalu mereka yang disebut mengelola negara pun latah “menakuti” sang Ustad Yusuf, agar mengurusi ini dan itu perijinan.
Bagi saya karena kita berada di sebuah negara, maka memang harus mengurus ijin ini dan itu. Akan tetapi bila konten bisnis yang sudah dan ingin dilakukan Ustad Yusuf Mansur dilarang, mungkin saatnya rakyat peduli ekonomi umat tumbuh layak mengamuk. Hanya dengan jalan mengamuk mata penguasa baru terbelalak di negeri ini.
Cara baik-baik menjadi uzur.
Saya gagal menjadi industriawan serial animasi karena tiadanya venture di industri kreatif. Kendati kami dulu sudah berproduksi dan didukung pasar jaringan global, tetap tak ada akses pembiayaan. Maka kami pun tertawa menyimak Upin-Ipin yang duluan tampil ke skala industri dunia.
Singkatnya saatnya bangsa ini diubah melalui terobosan investasi bak yang dilakukan Ustad Yusuf Mansur. Kita punya rakyat, pasar, umat, yang sekian lama dibodohi, sekian lama dikikir tulang-tulangnya.
Maju terus Ustad. Negeri ini memang sudah satanya direvolusi dalam arti riil seperti yang sudah Anda lakukan. Mari saling bahu-membahu BANGKIT di Ramadhan ini.
Iwan Piliang, Citizen Reporter.
Posting Komentar