MafazaOnline | SEMARANG - Pengamat politik dari LIPI, Prof Dr Siti Zuhro mengatakan, rakyat saat ini sudah cerdas dalam menilai kebijakan yang dikeluarkan atas isu kenaikan harga BBM yang akan diterapkan pemerintah sebagai syarat politisasi lantaran mendekati Pemilu 2014. Meski masa pemerintahan Presiden SBY akan berakhir pada 2014.
Menurutnya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) memang diperlukan oleh rakyat mengingat harga-harga mulai merangkak naik ketika BBM subsidi dinaikkan, ungkapnya dalam perbincangan bertema "Menimbang BLSM. Menguntungkan atau Merugikan Rakyat?" di radioidola.FM, Senin (17/6) pagi.
"Namun mungkin bentuk bantuannya kepada rakyat yang perlu dicarikan formatnya. Artinya, sasaran kompensasi kenaikan harga BBM harus mengena kepada masyarakat miskin," katanya.
Ia mengungkapkan partai pendukung pemerintah seperti PKS yang menolak kenaikan harga BBM, namun mendukung adanya BLSM pun seharusnya memberikan informasi yang sejelas-jelasnyanya kepada rakyat. Seperti diketahui, PKS memasang spanduk-spanduk menolak kenaikan harga BBM subisdi namun setuju pemberian BLSM.
"Itu bisa membingungkan rakyat. Karena di sisi lain, PKS mendukung pemberian BLSM sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi," imbuhnya.
Siti Zuhro berpendapat penolakan PKS terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi terindikasi sebagai kampanye terselubung untuk Pemilu 2014. Ia mengkhawatirkan jumlah kemiskinan dan pengangguran akan terus naik jika kebijakan pemerintah bermuatan politis semata-mata hanya untuk kepentingan parpol saja.
Selain itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengharapkan agar kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM tidak dijadikan sebagai alat pencitraan bagi penguasa. (suaramerdeka.com)
Posting Komentar