Kamis, 28 September 2017

Home » » Mardani Ali Sera: Meikarta Harus Hentikan dulu Pemasarannya  

Mardani Ali Sera: Meikarta Harus Hentikan dulu Pemasarannya  

Kerugian itu bisa terjadi karena proyek Meikarta izinnya masih di tengah jalan tapi sudah di pasarkan secara besar-besaran melalui media masa seperti yang telah dipaparkan Ombudsman RI
 
  
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera
Mafaza
-Online |
Mardani Ali Sera, Anggota Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Ombudsman RI, Dirjen Otda Kemendagri, Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi mengingatkan agar jangan sampai proyek Meikarta kembali merugikan masyarakat secara massal.


"Proyek Meikarta jika tidak segera dicari solusinya bisa menimbulkan kerugian secara massal seperti kasus First Travel," kata Mardani di Komplek Senayan, Rabu (27/9/2017).

Ia mengatakan kerugian itu bisa terjadi karena proyek Meikarta izinnya masih di tengah jalan, tapi sudah di pasarkan secara besar-besaran melalui media masa seperti yang telah dipaparkan Ombudsman RI.

Ketua DPP PKS itu juga menyatakan tiga hal,

Pertama, ia meminta Proyek Meikarta harus menghentikan terlebih dulu Iklan dan Jual beli yang saat ini secara massal dan masif dilakukan. "Negara harus hadir dan tegas terhadap pengembang Meikarta untuk menghentikan iklan dan jual beli proyek ini," ucapnya.

Kedua, ia meminta Pemerintah dalam hal ini, Kemendagri untuk Proaktif menjadi leading sector melakukan konsolidasi masalah proyek Meikarta ini. "Kemendagri sebagai perwakilan Pemerintah harus memimpin seluruh stakeholder menghentikan penjualan ini sementara waktu perizinan belum selesai," ujarnya.

Ketiga, Ia juga meminta perlu ada upaya musyawarah dengan warga sekitar terkait pembangunan proyek ini agar masalah kesenjangan sosial, budaya, kohesi sosial tidak terjadi. "Saat ini penduduk Kab Bekasi berjumlah 3,5 juta jiwa, bisa dibayangkan bila dengan adanya proyek ini terjadi pertambahan 2 juta penduduk baru di sana."

Legislator asal Dapil Purwakarta, Kab. Bekasi dan Kerawang ini juga mendesak konsolidasi ini harus di buat deadline secara cepat dan harus terukur jangan sampai akibat kelalaian pemerintah warga kembali dirugikan secara masal seperti kasus First Travel lalu.

Berita lainnya:
Silakan klik:
Dapatkan produk tren terbaru dengan harga dan kualitas terbaik
 
Share this article :

Posting Komentar