Selasa, 25 Juli 2017

Home » » Freeport diperpanjang sampai tahun 2031

Freeport diperpanjang sampai tahun 2031

  
Freeport
Mafaza
-Online |
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akan bertemu Presiden dan CEO Freeport McMoRan Inc Richard C Adkerson di Amerika Serikat (AS). Pertemuan itu merupakan bagian dari lawatan Jonan ke Houston yang berlangsung dari 22 Juli-28 Juli 2017.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan, sebelum Menteri ESDM Ignasius Jonan berangkat ke AS, tim perundingan pemerintah sudah menyampaikan perkembangan terakhir ke Jonan terkait negosiasi dengan PT Freeport Indonesia mengenai perubahan status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). "Antisipasi kalau Pak Menteri bicara dengan Pak Adkerson di Houston," katanya kepada KONTAN, Ahad (23/7).

Teguh yang juga Ketua Tim Perundingan Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia menuturkan, ada empat poin negosiasi dengan Freeport: Pertama, perpanjangan operasi. Kedua, stabilitas investasi. Ketiga, divestasi 51% saham Freeport Indonesia. Keempat, pembangunan smelter.

Dari empat poin itu, Kementerian ESDM menangani perpanjangan operasi dan pembangunan smelter konsentrat. Sedangkan divestasi dan stabilitas investasi ranah Kementerian Keuangan.

Dua bagian yang menjadi kewajiban Kementerian ESDM, telah disepakati Freeport. Yakni memberikan perpanjangan operasi hingga tahun 2031. Selama ini, Freeport meminta perpanjangan langsung hingga tahun 2041.

Sebagai tahap awal, Freeport diperpanjang sampai tahun 2031. Tapi, pemerintah memberi peluang kelanjutan operasi dua kali 10 tahun atau sampai tahun 2041.

Freeport memahami kondisi tersebut dan menyepakati formula perpanjangan operasi sampai tahun 2031. Dia menuturkan perpanjangan 10 tahun itu dihitung setelah masa operasi Freeport berakhir di tahun 2021. "Sesuai arahan Pak Menteri, kita mengeluarkan IUPK sampai tahun 2021. Kemudian diperpanjang satu kali sampai 2031. Freeport Indonesia sepakat," ujarnya.

Freeport juga menyepakati pembangunan smelter dan merampungkan proyek senilai US$ 2,1 miliar itu pada tahun 2022. Saat ini menurut catatan Kementerian ESDM, Freeport memulai pembangunan smelter berkapasitas 2 juta ton konsentrat tembaga.

Smelter di Gresik, Jawa Timur itu merupakan ekspansi dari smelter yang sudah ada PT Smelting berkapasitas 1 juta ton konsentrat. Pembangunan smelter itu terhenti lantaran Freeport meminta kepastian operasi pasca 2021. Terkait divestasi 51% dan stabilitas investasi bakal dibahas bersama Kementerian Keuangan pada 26 Juli mendatang.

Sementara Jurubicara Freeport Indonesia, Riza Pratama belum mengetahui detail pertemuan Jonan dengan Richard Adkerson di Houston AS. "Saya belum dapat kabar dari sana," tandasnya ke KONTAN, Minggu (23/7).

Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso mengkritik Jonan yang akan bertemu Adkerson. Pertemuan tersebut bisa mengubah negosiasi yang dilakukan di Indonesia. "Kalau negosiasi sudah disepakati, harusnya mengundang dia ke sini. Jangan lagi ada pertemuan diluar negosiasi. Timbul kecurigaan nanti," tegasnya ke KONTAN, Minggu (23/7).

Peringatan bagi Amman

Ekspor konsentrat PT Amman Mineral Nusa Tenggara segera kedaluwarsa. Tapi perusahaan yang dulu bernama PT Newmont Nusa Tenggara ini belum menyerahkan rencana kerja pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian. Maka, kegiatan ekspor Amman terancam dicabut pada 15 Agustus 2017.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah memberikan teguran kepada pihak Amman Mineral. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Susigit membenarkan sudah memberikan sepucuk surat peringatan. Surat tersebut bertujuan agar Amman Mineral segera menyerahkan rencana kerja tersebut.

"Ya, sampai saat ini belum menyerahkan. Kami sudah mengirimkan surat, tapi belum ada respons dari Amman Mineral," ujarnya kepada KONTAN, Ahad (23/7).

Asal tahu saja, Amman Mineral mendapatkan volume ekspor sebesar 675.000 wet metric ton (WMT) konsentrat tembaga. Landasannya adalah Surat Persetujuan Nomor 353/30/DJB/2017 yang dirilis 17 Februari 2017.

KONTAN.co.id

Artikel Sebelumnya:

Silakan klik:
                                                         Lengkapi Kebutuhan Anda

Share this article :

Posting Komentar