Jumat, 19 Februari 2016

Home » » DPRD Desak Pungli di Gunung Tidar Ditertibkan

DPRD Desak Pungli di Gunung Tidar Ditertibkan

yukpiknik.com
Mafaza-Online.Com | MAGELANG SELATAN - Komisi B DPRD Kota Magelang meminta Pemkot melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) menertibkan adanya pungutan liar parkir di kawasan wisata religi Gunung Tidar. Terlebih, Kota Magelang telah memiliki Perda Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang membatasi biaya parkir di kawasan wisata tidak lebih Rp6.000 per kendaraan.

”Pungutan parkir liar seperti ini harus diminalisasi. Yang terpenting adalah menerapkan peraturan daerah di Kota Magelang,” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Magelang, Waluyo saat ditemui, Senin (15/2).

Ia mengaku sempat mendengar kabar keluhan sejumlah peziarah yang terbebani dengan tarif parkir di Gunung Tidar sebesar Rp25 ribu per bus. Ia sangat menyayangkan hal itu karena berisiko menurunkan destinasi wisata religi Gunung Tidar.

”Kalau tarif parkir bus tidak layak, nanti kesannya pengunjung justru negatif, sehingga berdampak penurunan pengunjung. Padahal, itu kan tidak kita inginkan. Yang kita inginkan masyarakat harusnya mendukung menjadikan Gunung Tidar ramai dikunjungi,” ungkap dia.

Waluyo yang juga Ketua Fraksi Demokrat ini berharap, masyarakat terlibat aktif dalam penerapan peraturan daerah (perda). Lebih lagi, eksekutif dan legislatif telah membuat landasan yuridis baru berupa Perda No 2 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan.

”Termasuk Gunung Tidar ini juga jadi salah satu sasaran penerapan Perda No 2 Tahun 2015. Antara lain, untuk menerapkan retribusi masuk Gunung Tidar. Bukan membuat pungutan liar parkir di sana. Saya minta, semua pihak tersadar akan hal ini,” ucapnya.

Penerapan regulasi yang jelas, papar dia, tidak hanya akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) Kota Magelang meningkat. Akan tetapi juga memberikan kenyaman lebih kepada para pengunjung wisata Gunung Tidar.

”Dengan mengadakan retribusi baru, secara otomatis akan memberikan asuransi kepada para peziarah dan pengunjung Gunung Tidar. Sebab, retribusi tidak sepenuhnya menjadi pungutan, tetapi ada tanggung jawab di dalamnya,” ungkap dia.
"Kalaupun harus dibentuk paguyuban penarik parkir, jumlahnya tidak boleh lebih dari satu paguyuban"

Ia berharap, tahun ini Perda No 2 Tahun 2015 segera dapat dipraktikkan UPTD Gunung Tidar, maupun stake holder terkait untuk menciptakan suasana yang nyaman. Ia juga meminta, kalaupun harus dibentuk paguyuban penarik parkir, jumlahnya tidak boleh lebih dari satu paguyuban.

”Kekhawatiran kami kalau paguyubannya lebih dari satu, justru akan menimbulkan konflik baru. Ini yang harusnya dicegah. Maksimal satu saja, biar kompak,” imbuhnya.

Waluyo meminta, semua elemen terlibat untuk meramaikan kawasan Gunung Tidar. Salah satu contohnya, menjadikan kawasan tersebut untuk menggelar tradisi rutin seperti nyadran atau lainnya. Hal ini juga merupakan peran serta masyarakat mempromosikan Gunung Tidar, agar ke depan mampu menjadi destinasi wisata religi baru di Kota Sejuta Bunga. (wid)

MAGELANG EKSPRES

Silakan klik:
Lengkapi Kebutuhan Anda
Share this article :

Posting Komentar