Sabtu, 03 Oktober 2015

Home » » Romahurmuziy, Politik Islam Masih Mendapat Tempat di Masyarakat

Romahurmuziy, Politik Islam Masih Mendapat Tempat di Masyarakat

Otonomi daerah berkonsekuensi menguatnya semangat politik Islam yang ditandai dengan lahirnya Perda bernuansa syariah

Ketua Umum DPP PPP Ir. H. Muchammad Romahurmuziy, MT | FOTO: Eman Mulyatman

MafazaOnline.Com | Yogyakarta - Politik Islam adalah segala aktivitas dan tata kelola berbangsa dan bernegara dalam mengelola persoalan publik sesuai dengan semangat syariat Islam, demikian paparan Ir. H. Muchammad Romahurmuziy, MT, Ketua Umum DPP PPP dalam Seminar Nasional dan Kuliah Umum di Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Rabu, 16/09/2015.

Di Seminar bertema, Masa Depan Politik Islam di Era Otonomi Politik Lokal Yang Demokratis itu, Romy (sapaan akrab Romahurmuziy) mengatakan, “Perjuangan Politik Islam di Indonesia dimanifestasikan melalui partai politik.”

Menurutnya, Arus politik Islam di Indonesia mengalami pasang surut. Sebelum merdeka umat Islam sadar perjuangan melawan penjajah secara nasional tidak terdikotomi pada kelompok primordial. “Umat Islam menjadi pelopor pergerakan nasional,” tegasnya.

Melengkapi uraian, Romy menyebutkan pada 1905, lahir Sarekat Dagang Islam (SDI) —pada 1912 jadi Sarekat Islam— sebagai gerakan Ekonomi dan Politik. Pada 1912, lahir Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan. Berikutnya muncul Jami’atul Khoir,  Al Irsyad, Jong Islamieten Bond dan Persatuan Islam (Persis). Pada 1926, lahir Nahdlatul Ulama (NU) sebagai gerakan sosial keagamaan. 


“Semua gerakan dalam kategori Nasionalis Islami dan memiliki andil dalam melawan Belanda,” terang Romy.

Pada Pra Kemerdekaan 1937, organisasi-organisasi Islam bersatu membentuk Majlisul Islam A’la Indonesia). MIAI diprakarsai Muhammadiyah (KH. Mas Mansur), NU (KH. Abdul Wahab Chasbullah), Persis, Al-Washliyah dan lainnya.

Jepang datang MIAI diubah menjadi MASJUMI (Majelis Sjura Muslimin Indonesia). “MIAI memiliki pasukan Hizbullah Sabilillah, sebagai modal perjuangan bersenjata di kemudian hari,” tutur Romy.

Pria kelahiran Yogyakarta 10 September 1974 itu menjelaskan, ketika Orde Baru kebijakan atas politik Islam membuat umatnya tidak mendapat tempat untuk mengusung cita-cita Islam. Politik Islam disudutkan dan distempel negatif. Ada rekayasa memancing umat Islam untuk bertindak keras. “Diprovokasi  kemudian didzalimi,” tegas Romy.

Muncul tragedi rekayasa; Tanjung Priok (600 umat Islam dibantai), Talangsari (pembantaian kiai dan santri serta penduduk desa di Lampung), pembajakan Pesawat Woyla oleh Jamaah Imron. Masih banyak lagi tragedi yang mengorbankan aktivis Islam.

Dalam politik formal kekuatan Islam ditekan. Pada 1973, empat partai Islam (NU, Parmusi, Perti, PSII) dipaksa gabung, terbentuklah PPP. “Selanjutnya  PPP ditekan lewat berbagai cara,” ungkapnya.

Orba tumbang, di Era Multi Partai muncul kembali Politik Aliran. PPP —yang dua dekade lebih dipaksa meninggalkan Islam—meneguhkan kembali sebagai partai berasaskan Islam. Ulama dan intelektual muslim mendirikan parpol baru.

Era kebebasan pers,  media-media (Islami) bermunculan mewakili ideologi kelompok. “Diskursus keislaman menyeruak melalui berbagai media  bermuara pada dua arus utama, Islam Kebangsaan dan Islam Transnasional,” beber Romy.

Dari diskusi itu terungkap, sebenarnya umat Islam bisa masuk melalui celah Politik Lokal. Dalam politik lokal, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, kebijakan maupun pemilu bersifat lokal dan tidak berpengaruh terhadap daerah lainnya. “Demokrasi memungkinkan hal ini,” katanya.

Di Era Reformasi, lahirnya UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi titik awal desentralisasi yang membuka peluang politik lokal mencari jalan keluar menuju kemandirian daerah.  Daerah diberi kewenangan mengurus pekerjaan umum, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, investasi, lingkungan, koperasi, tenaga kerja, dan agraria.

Karena dampak buruk desentralisasi liberal, maka dilakukan revisi terhadap UU 22/1999 dengan lahirnya UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Demokratisasi di tingkat lokal (otonomi daerah) juga berkonsekuensi menguatnya semangat politik Islam yang ditandai dengan lahirnya Peraturan Daerah, Surat Keputusan, Surat Edaran maupun Intruksi bernuansa syariah. Tahun 1999 s/d 2008 tercatat ada sekitar 150 bentuk peraturan yang bernuansa syariah dengan rincian: Perda sebanyak 116 dan SE/SK/INSTRUKSI sebanyak 34.

“Contohnya Provinsi DIY, ada Perda Kabupaten Bantul No. 5 tahun 2007 tentang larangan Pelacuran di Bantul,” ungkapnya.

Islam dan Demokrasi Sejalan

Ketika ditanya, Prospek Politik Islam Romy yang juga Anggota Komisi III DPR RI menyitir Firman Allah SWT dalam al Quran surat Ar Ra’du [13] ayat 11. “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri.”

Maka umat Islam harus bergerak dan mengisi ruang-ruang keterbukaan di era reformasi ini. Agar tidak ketinggalan (lagi), sehingga bisa menjadi tuan di rumahnya sendiri. “Mengapa Indonesia yang merdeka selama 70 tahun memiliki Presiden dari kalangan santri (Gus Dur) hanya 21 bulan,” katanya memotivasi peserta diskusi.

Aktivis Islam jangan menjauh dari politik dan Negara. Menurut Romy, Islam dan politik demokratis sejalan sehingga mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan sosio-kultural masyarakat Indonesia.

Penegakan syariah terbukti bisa dielaborasi ke dalam hukum positif yang berlaku di sejumlah daerah melalui perjuangan legislatif maupun eksekutif. Nah, efektivitas keberhasilannya bergantung pada perolehan kursi legislatif dan ekskutif. Romy mengingatkan, diperlukan keberpihakan lebih atas perjuangan politik Islam melalui Pemilu atau Pilkada. 

“Politik Islam masih mendapatkan tempat di masyarakat, di tengah arus demokratisasi lokal,” katanya meyakinkan peserta.

Menurut Romy acara diskusi semacam ini harus sering digelar. Selain untuk menggodok kader juga agar pemimpin partai berani bertukar gagasan. Sehingga pemilu yang akan datang pemilih muda yang tak lain mahasiswa bisa bersikap kritis. Memilih pemimpin berdasarkan integritas, kapasitas, popularitas dan elektabilitas, “Tidak hanya mengandalkan isi tas,” katanya yang disambut gelak hadirin . (Eman Mulyatman)



Silakan klik:

Share this article :

Posting Komentar