Minggu, 17 Mei 2015

Home » » PPP Tolak Revisi Undang-undang Parpol dan Pilkada

PPP Tolak Revisi Undang-undang Parpol dan Pilkada

Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy menolak revisi Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik



Silakan klik:
Lengkapi Kebutuhan Anda
 

Mafaza-Online.Com | NASIONAL - Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy, Rusli Effendi, menyatakan siap mengikuti pemilihan kepala daerah serentak tahun ini dengan menggunakan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang ada. PPP percaya Komisi Pemilihan Umum menerima kepengurusan mereka meski belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

"SK Kemenkumham tetap berlaku karena ada banding dari tergugat dan tergugat intervensi, yaitu kami," kata Rusli di kantor DPP PPP, Tebet Barat Jakarta, Ahad (17/05/ 2015).

Pada 2 Maret 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara memenangkan gugatan yang diajukan Suryadharma Ali terhadap Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian, sebagai tergugat, dan kubu Romahurmuziy sebagai tergugat intervensi mengajukan banding atas putusan tersebut.

"Dengan demikian, SK Menkumham Nomor M.HH.07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang perubahan kepengurusan DPP PPP tanggal 28 Oktober 2014 masih berlaku," ujar Rusli.

KPU telah menerbitkan peraturan KPU mengenai keikutsertaan partai politik yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai peserta pemilihan kepala daerah. Pasal 36 menyebutkan KPU menerima pendaftaran pasangan calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri Hukum dan HAM tentang penetapan kepengurusan partai politik yang kepengurusannya masih dalam proses sengketa.

Jika belum ada keputusan hukum tetap, KPU menerima pendaftaran calon berdasarkan keputusan Menteri tentang kepengurusan hasil kesepakatan perdamaian.

Namun hingga kini PPP tidak kunjung islah. Rusli mengatakan, untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah tingkat kabupaten atau kota, dewan pengurus daerah harus menggelar rapat pimpinan yang diajukan kepada pengurus wilayah dan pusat.

"DPP lalu melakukan penelitian dan kajian loyalitas, integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas calon," tutur Rusli. Saat ini PPP telah melakukan musyawarah wilayah di 27 provinsi menyambut pilkada.

Tolak Revisi Undang-undang Parpol dan Pilkada

Rencana revisi dua undang-undang tersebut menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP Rusli Effendi lebih didasari oleh kepentingan semata. Untuk Undang-undang Pilkada bahkan menurutnya belum diaplikasikan karena belum lama disahkan oleh DPR.

"Ini lebih menunjukkan syahwat dan hasrat kekuasaan sehingga mengabaikan kepentingan yang lebih besar," kata Rusli.

Jika dua undang-undang tersebut jadi direvisi, Rusli menilai hanya untuk mengakomodir kepentingan politik kelompok tertentu.

Lebih jauh Rusli mengatakan, wacana revisi Undang-undang Pilkada juga telah mengambil waktu reses para anggota dewan. Reses yang seharusnya digunakan untuk menyerap aspirasi di daerah pemilihan malah digunakan untuk melakukan rapat terkait revisi Undang-undang Pilkada.

Oleh sebab itu, Rusli mewakili DPP PPP kubu Romy memerintahkan para kader PPP di fraksi DPR untuk menolak wacana revisi tersebut. Dia pun mengungkapkan agar para kader untuk fokus membahas revisi undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional 2015.

"Revisi UU Pilkada dimunculkan sebagai bentuk kepanikan politik karena khawatir tidak bisa ikut pilkada," katanya.

Yakin Menag Tak Terkena Reshuffle

Presiden Joko Widodo dikabarkan akan segera melakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri di Kabinet Kerja. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuzy yakin Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin aman dari reshuffle.

"Khusus Menteri Agama yang diisi kader PPP saudara Lukman Hakim Saifuddin, Alhamdulillah kinerjanya cukup bagus," kata Ketua DPP bidang politik dan pemerintahan, Rusli Effendi, di Jl Tebet Barat IX, No 17, Tebet, Jaksel, Minggu, (17/5/2015).

Namun, ia mengatakan urusan reshuffle merupakan wewenang sepenuhnya Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif. Tapi, secara prinsip, ia berpendapat, masa kerja enam bulan ini belum cukup untuk melakukan rushuffle.

"Belum cukup untuk penilaian kepada Kabinet Kerja, terlebih berujung tuntutan reshuffle," sebutnya.



Silakan klik:
Hanya dengan Rp 50.000 Anda sudah ikut berdakwah
Share this article :

Poskan Komentar