Rabu, 04 Maret 2015

Home » » DPRD Sinyalir Ada Kesalahan Prosedur yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta di APBD 2015

DPRD Sinyalir Ada Kesalahan Prosedur yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta di APBD 2015

Anehnya, Dewan mengirimkan surat hasil pembahasan bersama Pemprov DKI, namun dari Sekretariat Dewan tidak pernah sampai ke Kemendagri, disinyalir sepertinya ada sabotase


 
Mafaza-Online.Com
| NASIONAL
Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republika Indonesia Bab I Pasal 1 ayat 2, yang disebut dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin, sesaat setelah mendatangi Kemendagri bersama Panitia Hak Angket, di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Lebih jauh, Pria yang akrab disapa Bang Didin ini mengatakan, dalam tata laksana penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah berbeda dengan Pusat, di Daerah dalam pelaksanaanya adalah rumah tangga bersama.

“Gubernur dan DPRD memiliki kewenangan masing-masing, posisinya tidak membawahi satu sama lain, segala keputusan terkait APBD harus dibicarakan bersama, dan ini ada di Perppu Nomor 2 Tahun 2014, pasal 101 ayat 1,” tegasnya.

Didin pun menceritakan kronologis singkat dari polemik APBD 2015 ini. Saat Gubernur Basuki Tjahja Purnama alias Ahok melalui Pemprov DKI mengajukan APBD ke Kemendagri, asumsi Kemendagri, hal ini sudah dibicarakan dan disetujui bersama Dewan, meski ada hal administrasi yang salah, seperti  kode rekening yang tidak sesuai.

Setelah selesai perbaikan, Pemprov DKI menyerahkan kembali ke Kemendagri, tapi tidak diketahui Dewan.

“Terlihat indikasi bahwa Gubernur tidak melakukan prosedur yang sesungguhnya. Padahal segala sesuatunya pembahasan dilakukan bersama-sama,” sebut Didin yang juga Ketua DPW PKS DKI Jakarta.

Di sisi lain Dewan menyurati pihak Kemendagri bahwa hal tersebut tidak dibicarakan bersama DPRD, kemudian Kemendagri meminta kepada Gubernur untuk membahas bersama DPRD.

“Anehnya, Dewan mengirimkan surat hasil pembahasan bersama Pemprov DKI, namun dari Sekretariat Dewan tidak pernah sampai ke Kemendagri, disinyalir sepertinya ada sabotase. Setelah dicek tanda terima dari Kemendagri bukan format Kemendagri, Kemendagri hanya memiliki surat yang dari Gubernur saja,” ungkap Didin yang juga Sekretaris Panitia Hak Angket.

Rangkaian dari kerja Panitia Hak Angket ini akan kembali digelar untuk adanya klarifikasi bersama antara DPRD dan Pemprov DKI, yang akan diundang Kemendagri sebagai penanggung jawab Keuangan Daerah, pada hari Kamis (5/3) mendatang.

Saat mengunjungi Kemendagri siang tadi, rombongan anggota DPRD DKI Jakarta diterima langsung Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar ‘Donny’ Moenek. Sementara dari DPRD sendiri hadir Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik dan Triwisaksana, Ketua Panitia Hak Angket Ongen Sangaji, Wakil Ketua Inggard Joshua, serta perwakilan partai politik di DPRD DKI Jakarta.



Silakan klik:
Hanya dengan Rp 50.000 Anda sudah ikut berdakwah


Share this article :

Poskan Komentar