Jumat, 07 November 2014

Home » » Rieke: Saya Masih Punya Utang Sebagai Anggota DPR

Rieke: Saya Masih Punya Utang Sebagai Anggota DPR

Rieke pun disebut-sebut bakal di bakal menjadi dubes ataupun komisaris BUMN
   Silakan Klik: Usaha Apa Aja

Mafaza-Online.Com | JAKARTA - Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka memendam kecewa atas keputusan Presiden Joko Widodo yang tak memilihnya menjadi menteri.  Pada masa penyusunan kabinet, Rieke yang blusukan ke kantung-kantung buruh untuk mengampanyekan Jokowi-JK, disebut-sebut bakal ditunjuk jadi menteri tenaga kerja.

Sepanjang tidak melanggar hukum, penunjukkan anggota tim sukses presiden sebagai menteri, duta besar, ataupun pejabat BUMN adalah sah-sah saja. Rieke pun disebut-sebut bakal di bakal menjadi dubes ataupun komisaris BUMN.

Rieke mengaku tahu namanya masuk bursa kabinet Jokowi-JK dari media massa online dan dari situs www.kabinetrakyat.com. Namun ia juga tahu bahwa Jokowi maupun PDIP tak mengusulkannya menjadi menteri.

Karena itu, ia memilih diam saat sejumlah awak media massa mengkonfirmasi kabar dirinya menjadi calon menteri tenaga kerja.

"Kalau orang mau mengusulkan, silakan. Masa saya mau marahin dia. Tetapi kan keputusan ada di tangan presiden, memilih menteri hak prerogratif presiden," ujarnya.

Rieke mengaku tak pernah minta jabatan kepada Jokowi. Ia terlibat pada kampanye pilpres bukan semata-mata karena pro-Jokowi-JK tapi juga karena perintah partai.

"Kalaupun saat itu saya ikut berjuang, saya bukan berjuang supaya jadi menteri," kata pemeran Oneng pada serial sinetron komedi Bajaj Bajuri, sekitar 10 tahun lalu.

"Kalau saya ditanya secara personal, saya ingin di DPR saja. Sebab, saya masih punya utang-utang sebagai anggota DPR," katanya.

Menurut Rieke, utangnya sebagai anggota DPR adalah mensukseskan program kerja dan perundang-undangan bidang tenaga kerja yang sudah ada di DPR.

Rieke merasa harus melunasi utang tersebut karena ia terpilih kembali menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) 'kantung buruh' yakni Dapil Jawa Barat VII yang meliputi tiga kabupaten yakni Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

"Jadi, saya ada utang terhadap konstituen saya," ucap Rieke dalam suara rendah.

Sedangkan Jokowi-JK, kata Rieke, tidak mempunyai utang apapun kepada dirinya. "Kalau pun ada utang, utang mereka adalah kepada rakyat untuk memenuhi janji kampanyenya," ucap Rieke.

Sikap dan cara politik seperti itu sudah terpatri pada diri Rieke sejak lama. "Waktu Gus Dur jadi presiden, saya tidak pernah meminta jabatan. Apa saya ke Istana? Tidak! Silakan ditanya ke PKB," kata perempuan yang pernah menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB.

Rieke punya prinsip, meski ia tim sukses presiden, ia tak akan mengganggu ataupun minta imbalan jabatan dari si presiden. "Setelah terpilih, yah biarkan mereka bekerja," imbuhnya.

Rieke akan berupaya tetap objektif dan kritis. Karena itu, meskipun dekat dengan Jokowi, Rieke akan mengawal komitmen Jokowi dan JK kepada kalangan buruh yang dituangkan melalui janji Tri Layak Rakyat Pekerja, yakni bekerja, upah, dan hidup secara layak, tanpa mengesampingkan industri nasional.

Rieke juga mengatakan, ia tak ragu untuk mengkritik Jokowi-JK jika mereka mengeluarkan kebijakan yang tidak prorakyat, tak terkecuali kenaikan pengurangan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) yang di sisi lain dipandang sebagai pada kenaikkan harga BBM.

"Saya sangat berharap pemerintahan Jokowi-JK tidak menaikkan harga BBM," ucapnya.


"Saya bicara ini mengatasnamakan teman-teman buruh yang sudah memilih saya," imbuhnya.

Jika PDIP sebagai partai pendukung pemerintah, menyetujui pengurangan subsidi BBM, berarti Rieke juga berseberangan dengan partainya. Rieke mengaku ia sudah siap menerima risiko apapun. "Nggak apa-apa beda," katanya. "Dalam politik, selalu ada risiko," imbuhnya.

Rieke pun yakin, partainya maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bisa menerima perbedaan pendapat. "Menurut saya, Megawati itu sangat bijaksana," ujarnya. 

Rieke mengaku akan tetap menyuarakan aspirasi kalangan buruh yakni menolak kenaikan harga BBM. "Masa saya setuju kenaikan harga BBM, .... nggak lah," tandasnya.

Bagi Rieke, menaikkan harga BBM adalah solusi akhir dari pemerintah atas defisit anggaran negara.

Rieke juga akan objektif dan kritis terhadap Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, yang berasal dari PKB. Menurut Rieke, ia akan mendukung program-program ketenagakerjaan yang didasarkan pada kehendak rakyat dan konstitusi.

"Tugas saya mengawasi, mengkritik, mengingatkan, tapi bukan membenci. Saya berharap, pemerintahan Jokowi-JK bukan anti-kritik," katanya.

Rieke yakin, pemerintahan Jokowi-JK akan memperjuangkan nasib dan hak-hak buruh. Apalagi, mereka sudah menandatangani kontrak politik dengan buruh dan akan melaksanakan Piagam Perjuangan Marsinah dan Piagam Perjuangan Fatimah.

Rieke pun yakin Jokowi memilih Hanif Dhakiri sebagai Menaker karena sudah mempertimbangkan kemampuan Hanif dalam menjalankan kontrak politik dan kedua piagam tersebut.

"Saya yakin Jokowi tidak main-main dengan persoalan buruh di dalam dan luar negeri. Sebab, itu berkaitan dengan devisa negara. Apalagi jargon berdikari. Kalau rakyat banyak yang mengganggur atau bekerja dengan upah rendah, bagaimana mau berdikari," kata Rieke.

TRIBUNNEWS.COM



Silakan klik: Buku: Fiqih Demokrasi
 

Share this article :

Posting Komentar