Selasa, 18 November 2014

Home » » Kenaikan BBM, Fraksi PKS akan Menggalang Hak Interpelasi

Kenaikan BBM, Fraksi PKS akan Menggalang Hak Interpelasi

Fraksi PKS memandang Pemerintah seharusnya mengambil langkah-langkah fundamental terlebih dulu dan tidak mengambil kebijakan yang mempersulit kondisi rakyat



Mafaza-Online.Com | JAKARTA - Fraksi PKS konsisten menolak Penaikan Harga BBM Bersubsidi. Fraksi PKS menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi karena merupakan stimulus penggerak ekonomi rakyat. Fraksi PKS menilai Penaikan Harga BBM Bersubsidi tidak tepat dan bukan pilihan kebijakan yang baik, terutama di tengah harga minyak dunia yang sedang turun drastis.

"Fraksi PKS memandang penaikan harga BBM bersubsidi akan berpengaruh terhadap inflasi secara signifikan, memperburuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran serta kemiskinan," kata anggota Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa.

Jazuli mengatakan penaikan harga BBM bersubsidi dengan angka relatif tinggi akan meningkatkan beban hidup sehari-hari rakyat secara signifikan. Menurut dia, dampak inflasi secara keseluruhan baik ekspektasi inflasi yang terbentuk, inflasi "first round" saat kebijakan diambil maupun "second round" pasca kebijakan.

Fraksi PKS memadang Pemerintah seharusnya mengambil langkah-langkah fundamental terlebih dulu dan tidak mengambil kebijakan yang mempersulit kondisi rakyat. Dimana pemerintah perlu lebih serius dan komprehensif mendorong perbaikan arah pengembangan energy mix yang semakin sehat

"Penaikan harga BBM bersubsidi Rp2.000 akan mendorong kenaiakan harga-harga pangan dikisaran 15 persen sebagaimana yang terjadi tahun 2013 meski inflasi secara keseluruhan dikisaran 8-10 persen," ujarnya.

Dia menjelaskan kenaikan harga BBM bersubsidi juga akan merusak prospek ekonomi yang sudah mengalami perlambatan serius dan memperburuh pertumbuhan ekonomi yang sudah melambat 5,1-5,3 persen. Hal itu menurut dia akan meningkatkan jumlah pengangguran karena pukulan terhadap dunia usaha yang mengalami tekanan dan tidak mampu berekspansi.

"Penaikan harga BBM bersubsidi akan meningkatkan jumlah rakyat miskin. Jumlah itu akan bertambah signifikan meski program kompensasi diberikat mengingat besarnya jumlah rakyat yang mendekati miskin sehingga berpotensi tidak seluruhnya tercakup dalam program kompensasi," katanya.

Menurut Jazuli, PKS memandang peningkatan ruang fiskal seharusnya dapat dijalankan dengan meningkatkan Penerimaan Negara baik pajak maupun Penerimaan Pajak Bukan Pajak (PNBP) terlebih dahulu. Hal itu menurut dia masih memungkinkan mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan.

"Penghematan belanja barang dan pegawai yang masih banyak inefisiensi juga masih memungkinkan dijalankan," ujarnya.

Dia menegaskan langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan cara-cara instan dan langkah short cut dan akan terus berulang, tapi tidak menjangkau serta tidak bisa menuntaskan akar permasalahan di dunia migas.
“Kami akan mengambil dan menggalang langkah-langkah konstitusional terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut, seperti mendorong DPR RI untuk menggunakan hak interpelasi,” kata Jazuli.

Fraksi PKS memandang Penaikan Harga BBM bersubsidi tidak memenuhi ketentuan UU No.12 Tahun 2014tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2014 Pasal 14 ayat 13 yang menegaskan Anggaran untuk subsidi energi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah.



Silakan klik:
Hanya dengan Rp 50.000 Anda sudah ikut berdakwah

Share this article :

Posting Komentar