Kamis, 06 November 2014

Home » » Gagal Memahami Tiga Kartu Sakti Jokowi

Gagal Memahami Tiga Kartu Sakti Jokowi

Semua kartu itu menggunakan uang negara, jadi tata cara penggunaannya tentunya ada aturan mainnya



  
Mafaza-Online.Com | JAKARTA - Kemarin, Presiden Joko Widodo meluncurkan tiga kartu saktinya, yaitu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan IS, dan Keluarga Sejahtera. Sepertinya ini adalah program dengan rekor tercepat yang pernah direalisasikan.

Dalam dua pekan setelah pelantikan, Presiden Jokowi telah merealisasikan janji kampanyenya untuk menerbitkan tiga kartu tersebut. Namun, ini semua menggunakan uang negara, jadi tata cara penggunaannya tentunya ada aturan mainnya.

Rozaq Asyhari dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia melihat ada keganjilan dalam penerbitan kartu-kartu tersebut. Ia mencermati, setidak ada tigal hal yang patut dipertanyakan.

"Pertama, saya merasa heran, dari mana pos anggarannya diperoleh, sedangkan para menteri belum ada yang rapat dengan DPR. Semua anggaran yang digunakan dari APBN 'kan harus dibahas dan ditetapkan bersama antara pemberintah dan DPR," tanyanya.

Apalagi, jelas dia, program ini disebut untuk 1,289 juta masyarakat miskin dengan total anggaran sebesar Rp 6,44 triliun.

"Ini 'kan bukan angka yang main-main," tegasnya, Selasa (4/11).

Rozaq mengaku semakin bingung ketika seorang menteri menyebutkan bahwa program tersebut sudah ada posting anggarannya.

"Lha ini dapatnya dari mana dan kapan di bahas dengan DPR," ujarnya.

Kedua, menurut dia, hal ganjil lainnya terkait mekanisme penganggaran yang dipergunakan.

"Kok bisa hanya dalam dua pekan saja, uang bisa dibagi-bagi langsung ke masyarakat," ujarnya.

Padahal seperti diketahui, penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan alur dan prosedur keuangan negara, yang bisa dikatakan hampir mustahil direncanakan dan dieksekusi hanya dalam dua pekan.

Keanehan ketiga, lanjut mahasiswa program doktor (S3) Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini, menyangkut operatornya.

"Siapakah operatornya, dan bagaimana mekanisme pengadaannya," tanyanya lagi.

Sebab, menurut aturan untuk pengadaan kartu dan lain sebagainya apalagi beranggaran besar, harus dilakukan dengan mekanisme tender dan tidak bisa penunjukkan langsung.

"Sangat tidak mungkin hal ini dilakukan hanya dalam waktu dua pekan saja," kritiknya.


Silakan klik: Buku: Fiqih Demokrasi
Share this article :

Poskan Komentar