Kamis, 09 Oktober 2014

Home » » Setelah Koalisi Merah Putih Kuasai MPR dan DPR

Setelah Koalisi Merah Putih Kuasai MPR dan DPR

Ada kekhawatiran Jokowi akan terjegal. Namun hal itu dibantah





 

  
Mafaza-Online.Com | JAKARTA – Koalisi Merah Putih berhasil menguasai jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Situasi ini dinilai sejumlah kalangan bakal menyulitkan jalannya pemerintahan Presiden Terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla.

Tak hanya para pendukungnya, Jokowi pun tak bisa menutupi reaksi negatifnya. Menurut Jokowi, proses politik di parlemen yang gaduh belakangan ini telah membawa imbas jangka pendek berupa melemahnya rupiah dan pasar modal.

"Kalau respons (pasar) negatif itu tolong didengar. Artinya apa? Harus mendengar, mendengar keinginan pasar. Ini yang saya lihat tidak mendengar," kata Jokowi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu 8 Oktober 2014.

Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, rupiah berada di kisaran Rp12.241 per dolar AS. Angka ini melemah 51 poin dari Selasa, 7 Oktober 2014, yang ada di kisaran Rp12.190 per dolar AS. Hal serupa terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melemah 74,32 poin (-1,48%) pada level 4.958,52.

Dalam jangka panjang, kubu Jokowi khawatir, dominasi KMP di Parlemen bakal menjadi batu sandungan terhadap program kerjanya karena mata anggaran pemerintah harus mendapatkan persetujuan parlemen terlebih dahulu. Tak berhenti di situ, kubu Jokowi, mewacanakan kecemasan terbukanya kemungkinan impeachment terhadap Jokowi di tengah jalan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, segera menepis rumor tersebut. Dia menegaskan, KMP tidak akan menjegal kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla usai menguasai parlemen.

"Di sini kita ingin demokrasi. Kita itu berdasarkan Pancasila bukan demokrasi liberal, atau demokrasi yang kebablasan. Sejauh ini tidak ada wacana itu (menjegal Jokowi)," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta.

Dengan adanya Koalisi Merah Putih di jajaran MPR dan DPR, menurut Fadli, kinerja pemerintahan harus ditingkatkan. Jokowi-JK, kata dia, perlu fokus pada janji politik dan ekonomi yang begitu banyak mereka ucapkan saat berkampanye.

"Kalau mereka bekerja fokus dan dipimpin profesional, sudah pasti kita akan dukung program-program yang pro rakyat. Tapi kalau merugikan ya tentu akan kita koreksi," kata Wakil Ketua DPR itu.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham saat memimpin pertemuan anggota parlemen dari Fraksi partai kubu KMP di gedung DPR. Idrus menampik isu bahwa KMP akan menjegal pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla karena telah menguasai parlemen. Menurutnya, isu yang berkembang itu tidak tepat.

"KMP tidak menjegal (Pemerintahan Jokowi Nanti), contohnya di DKI Jakarta tidak dijegal. Kalau ada yang bilang (KMP) akan menjegal itu pikiran kotor," kata Idrus.
Ia menambahkan, kubunya ingin membangun sistem di parlemen yang berkualitas dan produktif. Sebab, sistem kenegaraan Indonesia saat ini dianggap banyak yang rancu.

"Kita bicara presidensial, tapi bicara parlemen juga, bagaimana coba. Makanya kami ingin menata kabangsaan dalam masa transisi. Kami akan selaraskan semua, undang-undang banyak, sudah ada 100 lebih dan akan kita lihat UUD-nya," kata Idrus.

Penyeimbang

Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman, menyatakan proses impeachment atau penggulingan pemerintahan Jokowi-JK tidak mudah dilakukan. Sebab, dalam proses pemilihan pimpinan MPR, selisih angka yang diraih Koalisi Indonesia. Hebat dan Koalisi Merah Putih hanya selisih 17 suara.

"Itu menandakan bahwa terjadi perimbangan kekuatan. Kalau itu terjadi (perimbangan kekuatan), tentu kekhawatiran-kekhawatiran pemakzulan (impeachment) menurut saya suatu hal mustahil," kata Irman.

Menurut Irman, majunya Oesman Sapta Odang dalam dua paket pimpinan MPR bisa mencairkan ketegangan antara dua koalisi. DPD, kata dia, akan berusaha menjembatani dua koalisi ini selama lima tahun ke depan.

"Saya melihatnya positif saja, tentu pengawasan lebih ketat. Nggak usah kita khawatirkan antara Senayan ini dengan Istana," tegas dia.

VIVAnews



Hanya dengan Rp 50.000 Anda sudah ikut berdakwah
 





Share this article :

Posting Komentar