Kamis, 02 Oktober 2014

Home » » Jokowi Tersendat di DPRD DKI Jakarta

Jokowi Tersendat di DPRD DKI Jakarta

Jokowi belum memenuhi syarat pengunduran diri sebagai Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004





Mafaza-Online.Com | JAKARTA - Pengunduran diri Joko Widodo dari Gubernur DKI Jakarta tersendat.  Pasalnya beberapa Pimpinan DPRD DKI belum menerima surat pengunduran dirinya. Demikian kata Harry Kurniawan sekretaris Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Adil Sejahtera saat dihubungi SabiliNEWS, Rabu (01/10/2014). 

“Seharusnya Jokowi —yang menjadi Presiden terpilih periode 2014-2019— sudah menyampaikan pengunduran dirinya di hadapan Anggota DPRD DKI Jakarta yang baru dilantik. Hal ini untuk mendapatkan keputusan atas pengunduran dirinya,” kata Harry.

Apalagi, masih kata Harry Kurniawan, partai pengusungnya menjabat sebagai pimpinan dewan dan menjadi mayoritas di DPRD DKI Jakarta.

Lebih lanjut Harry mengungkapkan, Jokowi belum memenuhi syarat pengunduran diri sebagai Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di situ dalam Pasal 29 ayat (3) kepala Daerah yang mengundurkan diri karena permintaannya sendiri, harus memberitahukan kepada pimpinan  DPRD guna diputuskan dalam Rapat Paripurna.

“Informasi yang kami dapatkan pada rapat pimpinan fraksi 30 September 2014 kemarin tidak dihadiri beberapa pimpinan fraksi,” kata Harry.
Akan tetapi partai pengusung Jokowi tetap 'ngotot' menggelar Paripurna Pengunduran Diri dan berhenti sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta. "Gimana mau disetujui, lalu apa yang mau disetujui, Suratnya (Surat Pengunduran Diri-red) aja belum diterima sebagian Pimpinan DPRD," kata Harry.

Menurutnya, dinamika politik di DPRD Jakarta ini akan sangat menarik untuk beberapa hari kedepan. Bukan saja perihal pengunduran diri Jokowi, namun juga masalah pengangkatan Ahok sebagai pengganti Gubernur. Bisa jadi pengangkatan itu akan memenuhi kendala dalam persosesnya nanti. 

Namun, tentunya masyarakat Jakarta dan umumnya Indonesia berharap tidak ada kendala yang serius. Harry berharap semua peroses berjalan lancar.

Satu hal yang perlu jadi catatan, penghormatan terhadap lembaga legeslatif dalam tingkat daerah juga penting. “Disamping itu seorang pemimpin harus memiliki etika politik yang santun dan amanah tentunya,” pungkas Harry.



Silakan klik: Buku: Fiqih Demokrasi

Share this article :

Poskan Komentar