Sabtu, 13 September 2014

Home » » PPP: Pemecatan SDA Tak Ada Kaitan dengan Dukungan PPP ke Jokowi

PPP: Pemecatan SDA Tak Ada Kaitan dengan Dukungan PPP ke Jokowi

PPP adalah yang pertama mengusung gagasan pemilihan tidak langsung itu, dan terus konsisten hingga sekarang


  
Mafaza-Online.Com | JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Emron Pangkapi, mengatakan partainya tetap konsisten mendukung Koalisi Merah Putih (KMP) serta konsisten mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU),

Emron mengatakan pemecatan Suryadharma Ali (SDA), dari posisi Ketua Umum DPP PPP sama sekali tidak berkaitan dengan ancang-ancang partai berlambang Ka'bah itu untuk keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK).

"Kita akan konsisten mendukung Koalisi Merah Putih," katanya, Jumat(12/9/2014).
Namun ia belum bisa menjamin posisi PPP selanjutnya di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang akan digelar akhir bulan ini, maupun pada Muktamar yang akan digelar tahun depan, keterlibatan partai di KMP akan dievaluasi.

Namun soal dukungan RUU Pilkada yang mengatur pemilihan Wali Kota dan Bupati oleh DPRD, hal itu akan terus diberikan kalau pun partai berlambang Ka'bah itu harus meninggalkan KMP. Emron mengingatkan bahwa partainya adalah yang pertama mengusung gagasan pemilihan tidak langsung itu, dan terus konsisten hingga sekarang.

Di sila keempat Pancasila menurutnya diatur soal demokrasi keterwakilan. Sedangkan di Undang-undang Dasar juga diatur soal kepala daerah yang dipilih dengan cara demokratis, berbeda dengan pemilihan presiden yang secara eksplisit ditulis dipilih secara langsung.

Pada 2012 PPP sempat menggelar kajian atas pemilihan langsung yang sudah dilakukan sejak tahun 2005, dan ditemukan lebih banyak kerugiannya, dibandingkan pemilihan tidak langsung.

"Hasil kajian kita setelah tujuh tahun proses pemilu langsung, ternyata ditengah masyarakat lebih banyak mudaratnya," ujarnya.

Permasalahan tersebut antara lain adalah konflik-konflik horizontal yang disebabkan oleh pemilihan langsung, dan 260 orang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Menurutnya ongkos politik yang mahal dari pemilihan secara langsung, memaksa sang kandidat yang menang untuk melakukan segala hal demi mengembalikan modalnya, termasuk dengan korupsi.

Dalam pemilihan langsung tercatat banyak kepala daerah yang berkonflik dengan wakilnya, karena pada pemilihan periode ke dua baik kepala daerah maupun wakilnya sama-sama dicalonkan sebagai orang nomor satu oleh partainya masing-masing.

"Sehingga layanan masyarakat jadi tidak baik, karena antara kepala daerah dan wakil kepala daerah terjadi konflik," jelasnya.

Soal ketakutan kubu Jokowi - JK akan potensi korupsi di DPRD jika RUU Pilkada disahkan, Emron mengatakan saat ini penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sangat maju, sehingga potensi korupsi bukan lah hal yang harus dikhawatirkan.

TRIBUNNEWS


Silakan klik:
Share this article :

Poskan Komentar