Senin, 29 September 2014

Home » » Bamsoet: SBY Jangan Tinggalkan ''Bom Waktu''

Bamsoet: SBY Jangan Tinggalkan ''Bom Waktu''

Sebaiknya, SBY Berhenti Bermain Kata-kata





  
Mafaza-Online.Com | JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak meninggalkan "bom waktu", dan harus menegaskan sikapnya atas Rancangan Udang-Undang (RUU) Pilkada yang telah disahkan DPR melalui voting, Jumat dinihari (26/9).

"Dia harus memperjelas dan mempertegas sikapnya atas RUU Pilkada yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR beberapa hari lalu," tandas Bamsoet dalam wawancara tertulis, Ahad malam (28/9).

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tandas Wakil Bendahara Umum Partai Golkar ini, SBY sebaiknya berhenti bermain kata-kata, karena perilaku yang demikian hanya melahirkan ketidakpastian.

"Kalau SBY menolak RUU Pilkada, kenapa baru sekarang? Bukankah dia sendiri yang menandatangani ampres atas RUU Pilkada tersebut tiga tahun lalu?" cetusnya.

Kemudian, masih kata Bamsoet, kenapa juga saat partainya, Demokrat, membela pemerintah mati-matian yang mengusulkan pilkada 'melalui' DPRD tersebut malah meradang dan mengumbar perasaan.

"Selama berada di Amerika Serikat, SBY berujar, 'Saya serius; berat untuk menandatangani UU ini, karena dari awal opsi saya pilkada langsung dengan perbaikan'," ujar Bamsoet menirukan keluhan SBY.

Politisi Golkar menegaskan, dengan nada pernyataan seperti itu, ia menilai SBY masih saja bermain kata-kata, karena semua sudah paham, bahwa tidak ada pengaruhnya dia tanda tangan atau tidak. 


Dalam UU jelas, jika presiden tidak tanda tangan, otomatis dalam waktu satu bulan UU tersebut berlaku," tegasnya.
Terlebih, dalam paripurna yang berlangsung hingga Jumat dinihari tersebut, selain diawasi oleh Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang juga notabene putra SBY, serta ada Ketua Harian Syarif Hasan, keduanya duduk bersama-sama di balkon paripurna.

Selain itu, di arena sidang, hadir mendagri atas nama pemerintah dan mewakili presiden. Bahkan, usai voting dan ketuk palu, Mendagri atas nama Presiden SBY dan pemerintah menyampaikan terima kasih, karena usulan pemerintah tentang perubahan RUU Pilkada dari sistem langsung ke DPRD yang diajukan tiga tahun lalu, akhirnya DPR menyepakati dan menyetujuinya.

Jadi, kata Bamsoet lagi, bagaimana bisa dia tiba-tiba dia kaget dan mau menggugat? Yang lebih lucu lagi, ada partai dan kelompok tertentu yang keinginanannya kandas, tiba-tiba menjual-jual nama rakyat. Seolah-olah semua rakyat itu berada di belakangnya. Memangnya semua rakyat mendukung Pilkada langsung?

“Apakah yang mendukung pilkada lewat DPRD itu bukan rakyat? Ada-ada saja," cetus Bamsoet.



Silakan klik: Buku: Fiqih Demokrasi


Share this article :

Poskan Komentar