Selasa, 19 Agustus 2014

Home » » Pro Kontra Syarat Jokowi Menteri Harus Lepas Jabatan Parpol

Pro Kontra Syarat Jokowi Menteri Harus Lepas Jabatan Parpol

Jokowi menegaskan, kabinet yang akan dibentuknya berisi para profesional. Salah satu syaratnya adalah sang menteri harus melepas dari partai politik



Jokowi | FOTO:Jakartaglobe
Mafaza-Online.Com | NASIONAL - Tim Transisi masih menyiapkan postur kabinet dan kriteria calon menteri yang akan membantu presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi - Jusuf Kalla periode 2014-2019. Jokowi menegaskan, kabinet yang akan dibentuknya berisi para profesional. Salah satu syaratnya adalah sang menteri harus lepas dari partai politik.

"Ini masih digodok, tapi kalau saya ingin agar yang jadi menteri lepas dari partai politik," ujar Jokowi di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta, Sabtu (9/8) lalu.

Soal kabinet, Jokowi pun sebenarnya dari awal sudah mewanti-wanti jika koalisi yang dibangunnya adalah koalisi tanpa syarat yang tidak didasarkan pada bagi-bagi jatah menteri.

Atas sikap Jokowi terkait menteri harus lepas dari parpol, muncul pro dan kontra. Apa saja? Berikut rangkumannya:

Jokowi Jangan Terlalu Kaku
Sekretaris Fraksi PKB DPR Hanif Dhakiri, mengatakan partai sebagai rezim demokrasi eksistensinya memang untuk kekuasaan, baik di legislatif maupun eksekutif. Menurut dia, pengurus partai yang menjadi anggota DPR ataupun menteri tidak harus mundur dari jabatannya.

"Kita tidak boleh terlalu kaku melihat hal itu, sebab pada prinsipnya kinerja politik dan governance dalam birokrasi pada posisi pembantu presiden itu seperti dua sisi dari koin yang sama," ujar Hanif dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (10/8).

Hanif menilai terlalu berlebihan apabila disebutkan kinerja kabinet bakal terganggu dengan aktivitas kepartaian. "Masalah itu bisa dijembatani dengan komitmen antara presiden dengan calon pembantu presiden yang dari partai, yang intinya bagaimana calon pembantu presiden dari partai bisa membantu presiden mencapai target-targetnya. Akar dia dari partai bisa jadi modal tambahan untuk mendukung kinerja itu," kata Hanif.

Sedangkan Wakil Sekjen PKB Jazilul Fawaid menegaskan bahwa tidak ada aturan seperti itu di dalam konstitusi. "PKB prinsipnya bergerak pada konstitusi, selama tak ada aturan yang melarang menteri rangkap jabatan di parpol, kami memperjuangkan kader kami yang mampu memimpin," katanya.

Jazil menepis kekhawatiran bahwa kader partai yang menjabat menteri tidak akan fokus mengurus rakyat. Menurut dia, dengan jam terbang mengelola organisasi yang tinggi, sosok menteri dari kalangan parpol sudah terlatih membagi waktu secara profesional.

"Di internal partai pun roda organisasi tidak hanya tertumpu pada satu orang," kata Jazil.

Jangan Ada Dikotomi Menteri Parpol dan Nonparpol

Wasekjen Hanura Kristiawanto tidak setuju dengan wacana Jokowi yang ingin menteri lepas jabatan partai politik. Menurut dia, bagaimanapun presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik.

Dia menjelaskan, ide Jokowi itu sebetulnya bagus namun tidak relevan diterapkan di negara yang menganut sistem demokrasi. Kristiawanto melihat, seharusnya tidak ada dikotomi parpol dan non parpol di negara demokrasi seperti Indonesia.

"Jadi menurut hemat saya, dikotomi menteri dari partai politik atau non partai politik tidak pas dan tidak relevan dalam sistem demokrasi modern di sebuah negara yang menganut yang menganut sistem seperti Indonesia saat ini," jelas Kristiawanto dalam pesan singkat, Selasa (12/8).

Karena itu, dia tak setuju dengan wacana Jokowi ini. Sebab, bukan soal parpol atau non parpol yang baik duduk di partai. Melainkan orang-orang yang profesional dan berintegritas yang penting dipilih. "Yang terpenting menteri yang dipilih oleh Pak Jokowi yang perlu dikedepankan profesionalitas, integritas, maupun kredibilitas, yang paham persoalan bangsa dan mampu menyelesaikannya itu saya kira lebih tepat," tegas dia.

"Wacananya bagus tapi tidak pas dalam negara yang menganut sistem demokrasi modern ada sebuah dikotomi," pungkasnya.

Apapun Syaratnya, Parpol Harus Mengikuti

Berbeda dengan sikap rekannya yang menolak, Ketua DPP Hanura Yuddy Chrisnandi mengatakan, pemilihan menteri hak prerogatif presiden. Apapun syarat yang diberikan presiden, partai politik harus mengikuti.

"Jadi kalau ada ketum, sekjen yang ingin jadi menteri ya tidak apa-apa. Yang penting diperlukan dan diminta, ketika dilantik harus lepas jabatan menteri," ujar Yuddy saat dihubungi wartawan, Selasa (12/8).

Yuddy menjelaskan, selama ini yang terjadi pemerintahan selalu mengakomodir unsur partai di kabinet. Hal ini yang dicoba oleh Jokowi-JK untuk tidak dilakukan dalam pemerintahan yang baru.

"Karena selama ini pemerintah selalu mengakomodir unsur partai di kabinet baik ketum maupun pejabat lain yang mengakibatkan penurunan kinerja pemerintahan di tahun politik. Misalnya satu tahun menjelang pemilu kerja menurun karena mereka sibuk atur daftar caleg, sibuk kampanye, padahal di masa-masa akhir pemerintahan butuh energi besar untuk bisa mencapai prestasi rakyat," terang dia.

Dia menilai, para menteri akan sulit untuk bersikap profesional jika masih menjabat di struktur partai politik. Dengan wacana Jokowi ini, dia yakin pemerintahan akan berjalan efektif.

"Walau bagaimana pun juga fokus akan lebih baik. Daripada mengerjakan beberapa hal. Menteri harus menjadi pelayan rakyat baik dengan tidak memiliki kepentingan perhatian lain sehingga sasaran pembangunan lebih efektif," jelas dia.

"Hanura menghargai gagasan Jokowi. Kami tidak pada posisi melakukan bargaining dalam fatsun politik Jokowi tersebut. Karena dari awal tidak ada perjanjian apapun. Kita harus ikhlas kepada Jokowi dalam menyusun kabinet dan memilih menteri," pungkasnya.

Tradisi Baru dalam Pemerintahan

Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang juga politisi senior PDIP mendukung langkah presiden terpilih Jokowi, yang ingin menteri lepas jabatan dari parpol. Itu tradisi baru dan baik untuk diberlakukan dalam pemerintahan yang baru lima tahun ke depan.

"Wacana itu kalau diterapkan akan menjadi sebuah tradisi luar biasa dan bagus. Bagi internal PDIP karena banyak kader cukup mumpuni, Ibu Mega paham betul nanti ada bagian dari proporsinya walaupun kewenangan sepenuhnya ada pada Jokowi," kata Pramono di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (12/8).

Menurutnya, Jokowi adalah presiden terpilih pertama yang tidak memiliki kontrol terhadap parpol. "Itu kewenangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam penyusunan kabinet. Saya lebih membicarakan persoalan gagasannya. Gagasan ini jadi yang baru, genuine, dan membangun tradisi baru yang selama ini belum ada," ujarnya.

"Ini menjadi sebuah proses pendewasaan demokrasi kita. Karena kalau kita lihat negara demokrasi yang matang seperti Amerika, itu pejabat negara tidak menjadi pengurus parpol seperti Obama, Hillary," kata Pramono.

MERDEKA.COM 

Terkait: Hidayat: Jokowi Ikuti Tradisi PKS



Silakan klik: 
 

Share this article :

Poskan Komentar