Kamis, 21 Agustus 2014

Home » » Pemilu 2014 Diduga Curang, BPK Harus Audit KPU

Pemilu 2014 Diduga Curang, BPK Harus Audit KPU

Uchok meminta BPK segera melakukan audit investigasi kepada kinerja keuangaan KPU, khususnya terhadap layanan operasional dan layanan teknologi informasi pemilu sebesar Rp17.043.500.000 pada 2014 ini



  
Mafaza-Online.Com  | JAKARTA - Pengamat anggaran Uchok Sky Khadafi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena pemilu 2014 dinilai amburadul.

"Pemilu 2014 yang diselenggarakan KPU sangat mengecewakan lantaran ambradul kinerja KPU seperti DPT yang tidak jelas, dan marak atau masif money politics yang dilakukan peserta pemilu," kata Uchok di Jakarta, Ahad (17/8/2014).

Dengan ambradulnya kinerja KPU ini, lanjut dia, biasanya berimbas kepada pengelola keuanga Uchok meminta BPK segera melakukan audit investigasi kepada kinerja keuangaan KPU, khususnya terhadap layanan operasional dan layanan teknologi informasi pemilu sebesar Rp17.043.500.000 pada 2014 ini n yang buruk dan korup yang dilakukan KPU. Untuk itu, Uchok meminta BPK segera melakukan audit investigasi kepada kinerja keuangaan KPU, khususnya terhadap layanan operasional dan layanan teknologi informasi pemilu sebesar Rp17.043.500.000 pada 2014 ini.


"Program TI ini perlu diaudit investigasi BPK dan disidik oleh KPK lantaran alokasi anggaran besar dan mahal, tetapi konon fungsi TI ini gampang dijebol alias lemahnya sistim yang dibangun sehingga memungkinkan untuk memanipulasi data," ujarnya.

Selain itu, kata Uchok, hacker juga dikatakan mampu menggelembungkan suara pemilih. Padahal, dana TI untuk pemilu bukan hanya diberikan pada 2014 saja, DPR dan pemerintah juga memberikan alokasi anggaran sebesar Rp14.625.150.000 untuk 2013.

Apalagi, lanjut dia, pada 2012 KPU juga mendapat hibah dari IFES berupa aset peralatan dan mesin yang terdiri dari perangkat hardware dan software untuk kegiatan pengelolaan data sebanyak empat unit server, dua unit air conditioner, dan aplikasi program berdasarkan nota kesepahaman tentang program bantuan teknis bagi penyelenggaraan pemilu nasional tahun 2014 yang ditandatangani oleh ketua KPU dan IFES (The International Foundation for Electoral System).

Kemudian, terakhir yang harus diaudit investigasi BPK dan disidik oleh KPK adalah perjalanan dinas orang-orang KPU ke luar negeri. Karena alokasi anggaran jalan-jalan ke luar negeri ini sungguh fantasis, dan mahal sekali. Dimana, belanja jalan-jalan luar negeri sampai sebesar Rp.23.256.261.000.

"Banyak alokasi perjalanan dinas ini perlu dicurigai karena menandakan orang-orang KPU sering berpergian dengan alasan perjalanan dinas, tetapi sebetulnya hanya untuk jalan-jalan menghabiskan anggaran KPU, atau diduga untuk transaksi di luar negeri," jelas dia.
 

RIS | INILAHCOM



Silakan klik: 
 

Share this article :

Posting Komentar