Minggu, 03 Agustus 2014

Home » » Ingin Gabung Jokowi-JK, Kader PPP Harus Keluar dari Partai

Ingin Gabung Jokowi-JK, Kader PPP Harus Keluar dari Partai

Partai berlambang kabah itu sudah ikut dalam koalisi permanen


 

Salah satu Ketua DPP PPP Dimyati Natakusumah | (Tribunnews.com/Ferdinand Waskita)
Mafaza-Online.Com | JAKARTA - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP disarankan berlangsung pada tahun 2015. Hal itu dikemukakan Ketua DPP PPP Dimyati Natakusumah.

Dimyati mengatakan acara tersebut harus sesuai konstitusi partai yakni AD/ART. Selain itu diharuskan mendapat persetujuan Ketua Umum PPP dan digelar dengan tujuan tertentu.

"Untuk muktamar penyelenggaraannya sesuai AD ART setelah penerintahan baru terbentuk oleh sebab itu bila tujuannya Muktamar sebaiknya Mukernas dan Rapimnas diselenggarakan awal 2015," kata Dimyati ketika dikonfirmasi, Kamis (31/7/2014).

Dalam AD/ART partai, kata Dimyati, satu tahun maksimal setelah pemerintahan baru terbentuk. Ia mengingatkan saat ini pemerintahan masih dipengang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.


"Jadi sebaiknya sabar dahulu jangan tergesa-gesa bila tujuannya untuk kebesaran partai kecuali ada ambisius pribadi," tuturnya. Wakil Ketua MPR itu juga mempertanyakan urgensi bila Mukernas digelar tahun 2014.

"Momen apa yang sangat penting dan mendesak ini untuk partai, belum ada yang mendesak, yang sangat mendesak itu ambisius pribadi-pribadi seseorang, Momentum hari raya Idul Fitri ini manfaatkan untuk menahan diri dan sabar dan perbanyak silaturahim," ungkapnya.

Mengenai adanya pihak yang menginginkan PPP gabung dengan Jokowi-JK, Dimyati mengatakan partai berlambang kabah itu sudah ikut dalam koalisi permanen. Alhasil, bagi kader yang ingin bergabung dengan Jokowi-JK harus keluar dari partai.

"Karena PPP sudah koalisi permanen dengan koalisi Merah-Putih sebaiknya siapa yang dukung yang lain agar melepaskan baju partainya, mengundurkan diri dari PPP. PPP harus konsisten dan patuh denga kesepakatan koalisi yang dibangun, jangan disaat suka saja, harus bisa bersama sama baik suka maupun duka, itu ksatria sejati," jelasnya.

Menurut Dimyati, setiap kader memiliki hak pribadi sebagai politisi. Tetapi, ia tetap mengingatkan jika partai telah membuat keputusan maka kader harus mematuhinya.

"Itulah seorang politisi yang baik. semua bisa diputuskan melalui mekanisme rapat, sesuai AD/ART partai," imbuhnya.

TRIBUNNEWS.COM




Silakan klik: 
 

Share this article :

Poskan Komentar